Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

 

 

 

SEKITAR MASALAH FREEPORT DI PAPUA

Akhir-akhir ini masalah pertambangan emas dan tembaga yang terbesar di dunia, Freeport di Papua, kembali menjadi persoalan yang ramai dibicarakan oleh banyak kalangan. Majalah dan suratkabar Indonesia banyak menyiarkan hal-hal yang berkaitan dengan hadirnya maskapai besar asing ini. Berbagai golongan mahasiswa telah melancarkan aksi- aksi (termasuk demo) untuk menyatakan kemarahan mereka. Dan banyak LSM yang peduli lingkungan hidup atau organisasi yang berjuang melawan korupsi juga sudah berkali-kali menyuarakan protes mereka. Semuanya ini merupakan pertanda yang menggembirakan, yang menunjukkan bahwa ada kebangkitan kesadaran politik di banyak kalangan mengenai persoalan ini, di samping berkobarnya perlawanan dari sebagian rakyat Papua sendiri.

Sebab, masalah Freeport adalah masalah besar yang berkaitan erat dengan sejumlah politik dan praktek rejim militer Orde Baru di bawah Suharto dan konco-konconya di masa yang lalu, yang akibat atau buntutnya sampai sekarang terasa memedihkan hati dan membikin marahnya banyak orang. Boleh dikatakan bahwa kasus Freeport merupakan salah satu dari begitu banyak wajah buruk yang sudah disandang oleh para “tokoh” rejim Suharto. Karenanya, membongkar kasus Freeport berarti juga membongkar sebagian keburukan dan kebusukan yang sudah dilakukan Orde Baru selama puluhan tahun. Dan terus-menerus membongkar segala kejahatan dan kesalahan rejim militer Suharto dkk adalah kegiatan yang benar, luhur, adil dan sah, dan juga perlu sekali dilakukan, demi hari depan generasi-generasi kita yang akan datang.

Selama ini, sampai sekarang, sudah banyak sekali berbagai kejahatan dan kebusukan Orde Baru yang dipaparkan dalam buku-buku, majalah, suratkabar, dan media massa lainnya, baik di Indonesia maupun di luarnegeri. Tetapi, kebusukan atau kejahatan politik yang berkaitan dengan Freeport masih kurang sekali diketahui oleh masyarakat luas di Indonesia.

Oleh karena itulah, dalam website ini disediakan rubrik khusus yang menyajikan berbagai dokumen, tulisan, atau komentar tentang PT Freeport Indonesia, yang dihubungkan dengan politik dan praktek yang dijalankan pemerintah Indonesia. Rubrik ini dimaksudkan sebagai ajakan kepada semua fihak untuk ikut merenungkan dan mempersoalkan masalah besar yang sedang dihadapi oleh negara dan bangsa yang berkaitan dengan masalah Freeport ini.

 

* * *

Jawapos, 27 Maret 2006,

Bentrok Abepura Sudah Direncanakan

Mahasiswa di Hutan Diimbau Menyerah

JAYAPURA - Dugaan aksi bentrok di depan kampus Uncen (Universitas Cenderawasih), Abepura, sudah direncanakan semakin menguat. Inilah kesimpulan sementara hasil penyidikan Polda Papua yang mengusut kasus tewasnya lima petugas keamanan saat membubarkan demonstrasi menuntut penutupan PT Freeport Indonesia itu.

Direktur Reskrim Polda Papua AKBP Paulus Waterpauw mengatakan, memang belum ada pengakuan dari para tersangka bahwa bentrokan dengan polisi itu direncanakan. "Namun, dari serangkaian keterangan para tersangka dalam BAP (berita acara pemeriksaan) terungkap bahwa aksi tersebut sudah dipersiapkan," katanya.

Persiapan-persiapan itu, menurut dia, diketahui dengan ditemukannya beberapa bom molotov dan batu-batu besar di tempat kejadian. Pada saat polisi membubarkan pendemo yang memblokir jalan, mereka berlari menuju suatu titik yang sudah tersedia batu untuk melempar dan melawan polisi. "Selain itu, pohon-pohon yang berada di tempat kejadian bukan ditebang bersamaan dengan upaya pembubaran demo. Tapi, pohon itu sudah ditebang pada malam harinya," ungkap pamen polisi ini.

Dari temuan fakta itu, penyidik polisi terus menggali siapa aktor di balik aksi anarkis tersebut. "Kita baru membuktikan kasus pelanggaran hukumnya secara materiil. Terkait aktor intelektualnya, kita masih mengembangkan penyidikan," ujarnya.

Dia menjelaskan, sebenarnya banyak informasi masuk ke polisi mengenai siapa aktor intelektual bentrokan itu. Namun, polisi tidak bisa langsung menuduh. Sebab, polisi selalu berpegang pada fakta hukum. Bukan pada informasi yang belum jelas fakta hukumnya. Ditanya soal tudingan keterlibatan LSM di balik aksi itu, Waterpauw mengatakan belum mengarah ke sana.

Hingga kemarin, jumlah tersangka tetap 17 orang dan jumlah DPO (yang diburu polisi) 12 orang. Waterpauw menyatakan, sangat mungkin jumlah tersangka maupun DPO bertambah. Sebab, proses penyidikan masih berlangsung.

Kabid Humas Polda Papua Kombespol Kartono Wangsadisastra mengimbau mahasiswa yang masih sembunyi di hutan agar kembali ke asrama dan beraktivitas seperti biasa. Jika merasa bersalah, mahasiswa sebaiknya datang ke polda. Ini bisa memperingan mereka pada saat di pengadilan nanti. "Para pimpinan agama juga sudah mengimbau mahasiswa agar kembali ke asrama. Kita jamin keamanannya," kata Kartono.

Dia menceritakan, Jumat lalu (24/3), ada seorang menyerahkan diri ke polisi. Tapi, setelah diperiksa dan ternyata tidak terbukti, dia dipulangkan. "Daripada sembunyi karena ada isu-isu penyisiran, sebaiknya mereka kembali ke asrama. Tidak ada penyisiran lagi," tegasnya.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Tommy T. Jacobus membantah kabar adanya 16 orang yang ditemukan terbunuh pasca bentrokan di Abepura. "Saya menilai, masih ada orang-orang tertentu yang menginginkan Papua tidak aman," tandas Kapolda dalam konferensi pers yang digelar di rumah dinas rektor Universitas Cenderawasih kemarin. Kapolda menegaskan, tidak ada mahasiswa atau siapa pun yang dikejar-kejar aparat kepolisian. (fud/ito/jpnn)

* * *


Tempo Interaktif, 27 Maret 2006

Kontras Selidiki Dugaan Pembunuhan 16 Mahasiswa Papua

TEMPO Interaktif, Jakarta:Koordinator Kontras Usman Hamid mengatakan pihaknya telah mengirim tim Kontras Papua untuk menyelidiki dugaan pembunuhan 16 mahasiswa Universitas Cendrawasih oleh aparat keamanan RI.

“Sudah dikirimkan dari hari Jumat (24/3)," katanya kepada Tempo di Jakarta kemarin. Menurutnya, Kontras Papua sudah mendapatkan isu tersebut dari Jumat dan langsung mengirimkan timnya.

Namun, hingga kemarin Usman belum mendapatkan laporan dari tim Kontras Papua yang bertugas menyelidiki kasus dugaan 16 mahasiswa yang terbunuh maupun yang hilang.

Usman berjanji akan segera melaporkan ke Pemerintah RI apabila ditemukannya bukti kuat terbunuhnya 16 mahasiswa itu maupun bila ditemukan indikasi kebohongan terhadap publik. “Sekecil apapun bukti yang kami dapat, akan segera kami umumkan kepada RI ataupun publik,” tegasnya menjanjikan.

Namun ketika disinggung mengenai batas maksimal penyelidikan tersebut, Usman tidak dapat menjanjikannya. “Kalau masalah waktu susah diprediksi,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini laporan dari Kontras Papua mengatakan mereka sulit mendapat informasi tentang kebenaran kasus tersebut. “Masyarakat dan mahasiswa enggan memberikan penjelasan, mereka tertutup,” tegasnya.

* * *

SUARA PEMBARUAN 25 Maret 2006

500 Warga Papua Siap ke Australia CANBERRA

- Sebanyak 500 warga Papua dilaporkan bersiap-siap berangkat ke Australia. Demikian investigasi harian The Age edisi Sabtu (25/3). Menurut harian yang terbit di Melbourne itu, 200 warga Papua yang berusaha ikut dalam rombongan pertama saat eksodus Januari lalu, juga tergabung dalam 500 warga Papua yang siap berangkat ke Australia. Dulu mereka gagal berangkat karena perahu yang disediakan terlalu kecil. Sebagian dari 42 warga Papua yang sudah mendapatkan visa tinggal sementara selama tiga tahun di Australia, mengatakan perjalanan mereka ke Australia direncanakan dua tahun lalu.

Langkah itu bagian dari strategi untuk mendapat publikasi internasional, dan dukungan kemerdekaan Papua. Masih menurut The Age, Edison Waromi, yang disebut-sebut mengatur perjalanan 43 warga Papua ke Australia, mengungkapkan, sebanyak 500 warga Papua sedang bersiap-siap mencari suaka di Australia. Dari jumlah itu, 100 orang adalah mahasiswa, yang saat ini bersembunyi di hutan-hutan, menghindari pengejaran aparat keamanan terkait aksi protes menuntut penutupan PT Freeport Indonesia.

''Mereka sekarang sedang menunggu hasil perjalanan 43 warga Papua. Jika perjuangan mereka mendapatkan suaka diterima, mereka akan menyusul,'' kata Edison Waromi. Menurut dia, kalaupun TNI Angkatan Laut terus mengawasi setiap kapal yang meninggalkan Merauke, mereka akan mencoba berangkat dari Papua Nugini dengan terlebih dulu menyeberang ke negara tetangga itu. Sikap Howard Sementara itu, Perdana Menteri Australia, John Howard, mengaku dapat memahami reaksi Indonesia atas pemberian visa perlindungan sementara terhadap 42 warga Papua. Juru bicara PM Howard, Sabtu (25/3), mengatakan, Howard memahami keputusan Indonesia memanggil pulang duta besarnya dari Canberra untuk berkonsultasi.

Pemerintah Australia juga menegaskan, tidak pernah mempertanyakan kedaulatan Indonesia atas Papua. Dia menjelaskan, sebuah laporan yang mengatakan terjadi pembicaraan per telepon antara PM Howard dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (23/3) lalu, tentang warga Papua akan menerima visa, adalah tidak benar. Hal yang sebenarnya terjadi, kata dia, beberapa minggu lalu PM Howard menyampaikan kepada Presiden Yudhoyono bahwa tidak ada perubahan kebijakan dan keputusan pemberian visa berdasarkan kasus-kasus individu di bawah hukum Australia. Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer juga mengungkapkan, dia telah menjelaskan kepada Menlu Hassan Wirajuda bahwa keputusan itu diberikan berdasarkan kasus-kasus individu.

''Saya tegaskan ke dia (Hassan Wirajuda), jika Departemen Imigrasi Australia menolak permintaan suaka, mereka (pencari suaka) bisa meminta bantuan Pengadilan Masalah Pengungsian, bisa juga ke Pengadilan Federal, bisa ke Pengadilan Tinggi, dan proses ini akan berlangsung bertahun-tahun,'' kata Downer seperti dikutip harian Sydney Morning Herald, Sabtu. Standar Ganda Pemerintah Indonesia menilai Australia
telah menerapkan standar ganda dalam pemberian visa perlindungan sementara kepada 42 warga negara Indonesia (WNI) asal Papua. ''Indonesia menyesalkan sikap Australia lantaran menggunakan standar ganda dalam memberikan visa. Pada banyak kasus sejenis, pemerintah Australia secara keras dan kaku telah menolak permintaan para pencari suaka.

Praktik ini sangat berbeda dengan perlakuan terhadap 42 warga Papua,'' tegas juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) Yuri Thamrin, di Jakarta, Jumat (24/3). Yuri mengatakan, keputusan pemberian visa dilakukan sepihak tanpa mendengarkan penjelasan dari Indonesia. ''Sangat sepihak. Indonesia tidak didengar pendapatnya. Bisa jadi setelah 42 warga Papua itu diberi visa, mereka melakukan kampanye hitam. Ini yang sangat disesalkan. Padahal, 42 warga Papua itu hanyalah mencari perbaikan ekonomi, bukan karena adanya pelanggaran HAM,'' katanya.

Selain itu, Yuri memastikan, pemberian visa kepada 42 warga Papua itu akan mengganggu hubungan bilateral RI-Australia, terutama menyangkut kerja sama penyelesaian masalah imigran ilegal. ''Keputusan ini akan mengganggu atmosfir yang besar pada hubungan kedua negara. Padahal Australia-RI sudah melakukan kerja sama untuk mengatasi illegal migrant antarkedua negara,'' katanya. Sebagai negara tetangga, lanjut Yuri, Indonesia sudah menghormati kedaulatan Australia.

Namun, yang terjadi saat ini RI tidak mungkin mendorong kerja sama yang lebih bermanfaat dengan Australia. Dampaknya, kerja sama penyelesaian imigran ilegal bakal terhambat. Ketika ditanya soal kemungkinan mahasiswa asal Papua juga berusaha mencari suaka, menyusul bentrokan di Abepura, Kamis (16/3), Yuri menjamin, pemerintah sudah sebaik mungkin melindungi warga negaranya. Mereka pun tidak dikejar-kejar dan pemerintah memberikan jaminan keamanan kepada mereka. (L-8/W-12)

* * *

Jawapos, 25 Maret 2006,

Tiga Mahasiswa Uncen Minta Suaka ke PNG


Kasus warga Indonesia yang minta suaka ke negara lain kembali muncul. Kebijakan pemerintah Australia untuk menerbitkan visa sementara (temporary visa) kepada 42 WNI asal Papua menginspirasi warga Papua lainnya untuk mencari suaka politik.

Tiga mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) saat ini telah berada di Papua Nugini (PNG) untuk meminta suaka politik. Mereka adalah mahasiswa yang terlibat unjuk rasa dan kerusuhan di Abepura pada 16 Maret lalu.

"Baru tadi sore (kemarin sore, Red) kami dilapori perwakilan kami di Papua bahwa ada rekan mahasiswa Uncen yang sudah sampai di PNG. Mereka sedang minta suaka politik di sana," kata Koordinator Front Pepera-PB (Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat) Arkilaus Baho di Jakarta kemarin.

Dia mengakui, keluarnya izin tinggal sementara bagi 42 pencari suaka politik di Australia membuat warga Papua, terutama mahasiswa dan para pemuda, makin bersemangat mencari suaka politik. Apalagi, warga Papua yang terlibat aksi unjuk rasa menentang PT Freeport di Abepura lalu.

Menurut Baho, mereka yang terlibat aksi unjuk rasa itu hingga sekarang diliputi perasaan cemas dan takut. "Apa saya bilang. Karena tindakan aparat pascaunjuk rasa itu, banyak warga Papua yang justru mencari suaka. Bukan hanya di Australia, tapi juga di PNG," katanya. "Saat ini ada ratusan lagi warga Papua yang bersiap ke Australia. Kami tahu karena setiap saat dilapori perwakilan kami," lanjut pria berkulit gelap itu.

Terkait dengan keluarnya visa sementara bagi 42 warga Papua, dia berencana menemui Dubes Australia di Jakarta. Tujuannya adalah mengklarifikasi sekaligus menanyakan peluang untuk mendapatkan suaka politik dari pemerintah Australia.

Tetapi, dia membantah bahwa langkah itu sengaja dilakukan untuk mendorong warga Papua mendapatkan suaka politik ke Australia. "Kami tidak ada niat mencari suaka politik dan menyerahkan penuh kepada warga Papua. Kami klarifikasi terkait nasib saudara-saudara kami yang ada di Australia itu," ujar Baho.

Dia menilai, pemberian visa sementara serta makin banyaknya warga Papua yang ingin mencari suaka politik merupakan bukti kegagalan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam berdialog dengan warga Papua. Menurut Baho, mestinya, pemerintah makin intensif melakukan dialog dan bukan malah membuat warga Papua takut dengan mengerahkan aparat keamanan.

"Karena keinginan warga Papua tidak pernah didengar, ya seperti sekarang ini risikonya. Makin banyak warga yang mencari suaka politik dan itu akan memojokkan pemerintah di dunia internasional," jelasnya.

Pria yang konsisten menolak pertambangan Freeport di Timika itu menambahkan, berdasar laporan terbaru yang diterimanya dari perwakikan Pepera di Papua, ratusan orang hingga kini belum berani pulang ke rumah dan kampung halaman pasca kerusuhan Abepura. Terutama, mahasiswa dan pemuda.

Lantas, di mana mereka bersembunyi? Baho menyebut, mereka masih tinggal di gunung dan hutan belantara. "Seperti yang saya katakan, mereka sudah bersiap-siap mencari suaka politik. Terbukti, sudah tiga mahasiswa yang pergi ke PNG," katanya. (sup)


* * *


SUARA PEMBARUAN 24 Maret 2006

MRP Tetap Minta Freeport Ditutup

JAYAPURA - Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua
(DPRP) tetap meminta Freeport ditutup. Rakyat Papua meminta Presiden Yu-
dhoyono agar berunding dengan Pemerintah Amerika Serikat dan Freeport untuk
menutup pertambangan tembaga dan emas itu.


"Bila tidak tutup, maka kami mendesak Presiden dan Freeport untuk berdialog
dengan masyarakat agar berunding dan mengeluarkan suatu Nota Kesepahaman
(MoU). Masyarakat ini terdiri dari 7 suku," kata Ketua Majelis Rakyat, Agus
Alue Alua kepada Pembaruan di Jayapura, Kamis (23/3) siang.


Agus menjelaskan, bila MoU jadi dilakukan presiden harus merevisi ulang
kontrak karya. "Ini harus melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, masyarakat
Papua dan Freeport. Di mana revisi itu harus secara jelas diatur dalam
hak-hak dasar dari masyarakat, "kata Agus yang didampingi anggotanya H Arobi
Aituarauw.


Ditegaskan Agus, bahwa MRP dan DPRP tidak mengikut arus kepentingan dan
langkah-langkah Jakarta untuk menyelesaikan masalah ini. "Tapi kami tetap
menggiring aspirasi masyarakat yang dimana poinnya adalah tutup Freeport
sebagai titik posisi tawar, "ujarnya.
Sementara itu, MRP menyatakan duka cita yang mendalam atas meninggalnya tiga
orang akibat tanah longsor di fasilitas pendukung dekat kawasan tambang
terbuka Grasberg yang dikelola PT Freeport Indonesia (FI).


Sementara itu, anggota MRP Pdt Wellem Rumsawir, menilai kontrak karya yang
dilakukan tahun 1991, adalah yang menjadi sumber permasalahan saat ini.
"Dalam kontrak itu hanya menampung keinginan pemerintah pusat dan Amerika
Serikat. Dan bukan menampung keinginan masyarakat di daerah itu, "kata
mantan Ketua Sinode GKI ini.
Demo


Sementara itu, demonstrasi menuntut penutupan Freeport terus terjadi di
berbagai daerah. Di Bandung, aksi penolakan terhadap pengelolaan PT Freepost
Indonesia oleh pihak asing, dalam hal ini Amerika terus berlanjut. Penolakan
kali ini datang dari sekitar 50 mahasiswa yang tergabung Gerakan Rakyat
Melawan Imprealisme di Jalan Diponegoro, Bandung, Kamis (23/3). Dalam
aksinya para mahasiswa ini sempat pula membakar gambar Presiden Amerika
Serikat, George W. Bush dan bendera negara Paman Sam.


Para mahasiswa yang merupakan gabungan dari berbagai pergerakan seperti
Partai Rakyat Demokratik Jawa Barat, Persatuan Mahasiswa Katolik Republik
Indonesia Bandung, Kelompok Studi Papua Bandung, dan Front Mahasiswa
Nasional juga meminta pemerintah segera menasionalisasi PT Freeport
Indonesia.


"Kita sudah lihat betapa sulitnya kehidupan rakyat Papua. Mereka harus
menggali, mengangkut tanah mereka sendiri untuk kepentingan orang lain.
Mereka dieksploitasi oleh Amerika. Hasil dari Freeport itu bahkan digunakan
sebagai dana untuk perang oleh Amerika," tegas Okto Takimai, Koordinator
Kelompok Studi Papua Bandung, Kamis (23/3).


Di Denpasar, Bali, sekitar 30 mahasiswa Papua yang bergabung dalam
"Solidaritas untuk Rakyat Papua" Kamis (23/3) siang melakukan aksi demo
secara damai di halaman Gedung DPRD Provinsi Bali. Kedatangan mereka ke
gedung wakil rakyat ini mendukung supaya PT Freeport segera ditutup karena
dan ikut belasungkawa terhadap korban kekerasan di Abepura.


Kedatangan para pengunjuk rasa ini lengkap dengan membawa beberapa poster
yang berisikan tulisan "Tututup PT Freeport di Papua", "Pendekatan Keamanan
Tidak Selesaikan Masalah di Papua" dan beberapa poster lainnya. Mereka juga
minta supaya Presiden Susilo Bambang Yu-dhoyono dan Wapres Jusuf Kalla
(SBY - Kalla) supaya bersikap tegas terhadap PT Freeport. (ROB/ADI/M-6/137)

* * *

Suara Karya, 24 Maret 2006

FREEPORT

Ginandjar: Kesalahan KK Harus

Ditanggung Bersama

JAKARTA (Suara Karya): Kesalahan dan pelanggaran dalam Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia harus ditanggung bersama. Sebab, rumusan KK itu sudah sesuai dengan prosedur dan persetujuan dari berbagai pihak, termasuk DPR.
"Jika memang ada kesalahan dalam kontrak karya itu, harus ditanggung bersama," kata mantan Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasasmita, yang kini menjabat Ketua DPD RI.

Berbicara ketika menerima Forum Daerah Penghasil Migas di ruang kerjanya di Jakarta, Kamis (23/3) kemarin, Ginandjar mengemukakan, sebelum disetujui berbagai pihak, rancangan KK itu sudah dikaji tim interdep yang saling terkait. Kemudian, setelah pengkajian selesai, rancangan KK itu diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui DPR, barulah KK itu ditandatangani.

"Kalau ada KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) atau penyuapan, itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh siapa yang menerimanya. Kalau orang lain yang melakukannya, kenapa saya harus bertanggung jawab?" tanyanya. Dia, sebagai Mentamben saat itu, ikut menandatangani KK tersebut.

Ginandjar menuturkan, dalam kapasitasnya sebagai Mentamben, dia sudah berusaha maksimal untuk membuat KK yang lebih baik dari KK sebelumnya. "Kontrak karya yang dibuat tahun 1991 itu merupakan kontrak yang sudah lebih baik dari kontrak karya sebelumnya," ujarnya.

KK pertama dengan Freeport yang dirumuskan tahun 1967, menurut Ginandjar, dibuat sangat tidak relevan. Banyak hal yang tidak dimasukkan sebagai kewajiban dari pihak asing. Dia menduga, rumusan KK 1967 itu didasarkan pada kondisi riil saat itu.

Karena itu, dia pun setuju jika dilakukan penyesuaian atas KK 1991. Rumusannya harus disesuaikan dengan kondisi yang berkembang saat ini. Bagi Ginandjar, KK 1991 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.
"Kontrak Karya 1991 harus ditinjau kembali sesuai dengan kondisi yang sekarang, karena kontrak itu sudah berjalan 15 tahun. Hendaknya, pemerintah mau melakukan tinjauan kembali klausul yang ada; apa masih sesuai?" ujarnya.
Pemerintah, kata Ginandjar, harus mengajak Freeport melakukan beberapa penyesuaian pada beberapa aspek dan kondisi. Misalnya pada aspek tingkat produksi, harga emas serta kondisi beban lingkungan yang ditimbulkan. "Semuanya harus dipelajari kembali," katanya.

Tak hanya itu, kata Ginandjar, pemerintah pun hendaknya melihat kembali program pengembangan masyarakat. Program itu perlu diperluas hingga daerah lain di sekitar tambang. "Dana program pengembangan masyarakat pun pun harus diawasi secara ketat agar bisa sampai di tingkat terbawah," tegasnya.

Ginandjar pun mempertanyakan aliran dana Pengembangan Masyarakat kontribusi Freeport. Jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 500 miliar. Dia mempertanyakan aliran dana ini, karena fakta masih ada kemiskinan, kelaparan dan infrastruktur yang belum dibangun. "Persoalan ini bukan salah PT Freeport. Untuk itu, ke depan harus diawasi dan dijamin sampai ke bawah," katanya.

Dia berharap, pihak-pihak yang memprotes kehadiran Freeport di Papua tidak lagi berbuat anarki, karena akan merugikan banyak pihak. Ginandjar yakin, Freeport akan menerima tawaran perubahan KK 1991 untuk disesuaikan dengan kondisi yang berkembang sekarang, sejauh dilakukan melalui jalur perundingan.

Ia menyarankan agar pemerintah berusaha memperbesar persentase pemilikan lokal atas saham PT Freeport. Bisa saja porsi saham lokal itu ditawarkan ke perusahaan swasta atau perusahaan daerah. "Sedikitnya, perlu 25 persen saham yang dimiliki pemerintah maupun daerah untuk memperkuat daya tawar Indonesia," ujarnya.

Pemerintah memang harus mengambil inisiatif menyempurnakan program pengembangan masyarakat (community developmen). Sebab, pengelolaan dana program yang salah dan sarat korupsi menjadi salah satu alasan yang memicu rasa ketidakadilan masyarakat Papua.

"Yang salah adalah pengelolaannya," kata mantan Sekretaris Menneg BUMN, Richard Claproth. Pengelolaan dana itu diserahkan pada Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK).

Menurut Richard, sedikitnya selama 6 tahun terakhir, sekitar 200 juta dolar AS yang terkumpul di LPMAK. Sayang, kata Richard, pengelolaan yang tidak baik menyebabkan uang itu tidak tersalurkan. "Tak salah lagi, ada praktik korupsi dalam pengelolaan dana masyarakat itu," katanya. (Rully


* * *


Kontras Jakarta, 23 Maret 2006

Siaran Pers Bersama
Tentang
Tuduhan BIN Membelokkan Akar Masalah

Kami mengecam pernyataan Kepala BIN Syamsir Siregar dan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono yang menuduh LSM lokal yang disupport LSM asing sebagai dalang dari kerusuhan di Abepura.

Kami menilai bahwa pernyataan mengkambinghitamkan LSM ini menunjukkan gaya lama untuk menutupi ketidakberdayaan negara untuk mengatasi masalah puluhan tahun di Papua serta menunjukkan tiadanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governence) terutama dalam menyelesaikan persoalan kewilayahan di Papua.


Seorang pejabat intelejen seharusnya bekerja mengumpulkan data secara rahasia dan melaporkan temuan informasinya kepada Presiden atau institusi penegak hukum, bukan kemudian justru mengeluarkan pendapat secara terbuka ke publik yang isinya hanyalah tuduhan belaka yang justru memperkeruh keadaan. Dengan pernyataan terbuka ini sebenarnya Kepala BIN sudah mengeluarkan pernyataan dan serangan politik, sesuatu yang haram hukumnya dalam sebuah kinerja institusi intelejen dalam sistem yang demokratis.

Kami menduga pernyataan itu justru merupakan bentuk pengalihan tanggungjawab, dimana BIN serta aparat intelejen lainnya, seperti intelejen polisi dan militer tidak berfungsi sebagaimana mestinya dalam mengantisipasi konflik dan kekerasan yang terjadi.


Hal ini tidak dapat dilepaskan dari akar masalah sesungguhnya, dimana keberadaan PT. Freeport sejak tahun 1967 telah menimbulkan implikasi negatif baik dari sisi politis maupun ekonomi terhadap masyarakat Papua, dimana terjadi kerusakan lingkungan dan berbagai tindak pelanggaran HAM. Konflik itu berlangsung terus tanpa ada penyelesaian yang komprehensif.


Di sisi lain, kami juga menyatakan keprihatinan mendalam atas bertambahnya jumlah aparat kepolisian dan masyarakat yang tewas dan menjadi korban dalam kerusuhan di Abepura lalu. Kami meminta aparat kepolisian untuk bersifat profesional melakukan proses hukum atas peristiwa ini, dengan tidak melakukan upaya balas dendam. Bila Polri tidak mengindahkan kaidah aturan hukum yang baik, hal ini justru akan menjadi potensi pelanggaran HAM lainnya, seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, atau kekerasan terhadap kelompok yang salah, seperti yang sudah terjadi di sana.


Oleh karenanya, kami meminta agar upaya penegakkan hukum tersebut -penyelidikan dan penyidikkan- harus tetap berdasarkan aturan main hukum yang berlaku berdasarkan prinsip fair trial.


Jakarta, 23 Maret 2006

KontraS, PBHI, JRK, Praxis, HRWG, ICW, IMPARSIAL, KALYANAMITRA, WALHI, LPSHAM Sulteng, Adhoc KontraS Sulawesi, SKP-HAM Sulteng, Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat, Tapal, Elsam, Jatam

---------
M. Erwin Usman
WALHI/friends of the earth indonesia
14 tegal parang utara, jakarta 12790, indonesia
phone: +62 21 794 1672, fax: +62 21 7941673;
+62 815 803 6003 (mobile)


 

* * *


Kompas, 23 Maret 2006

Rebut Jantung Papua


Indra J Piliang

Papua kembali membara pascapemilihan kepala daerah secara langsung. Seakan tidak ada lagi yang mencoba menyelesaikan berbagai persoalan di sana secara dingin. Korban berjatuhan.
Tahun ini perhatian parlemen dan media selayaknya tertuju ke Papua (Kompas, 4/1). Penyelesaian Papua adalah inti keberhasilan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla.


Sebagai tanah damai, Papua sudah terluka. Orang-orang di pegunungan bersenjatakan panah, parang, dan tombak turun gunung memblokir area PT Freeport. Sementara mahasiswa membangun barikade di depan Kampus Universitas Cenderawasih. Rakyat menyatu dalam aksi demonstrasi, pencegatan, dan pemblokiran jalan.


Aksi-aksi itu menempatkan polisi pada posisi sulit dan terjepit. Sayang kita tidak melihat usaha elite-elite Papua dengan Jakarta untuk menawar luka dengan kasih sayang dan penuh pengertian. Hanya karena Papua kaya sumber daya alam, mineral, hutan, dan lautan, banyak campur tangan atas proses pengurasannya. Sementara lapisan demi lapisan keterbelakangan, kehancuran alam, kemiskinan akut, dan derita panjang akibat perubahan musim tak dipedulikan.
Tanggung jawab


Rakyat Papua telah menyerahkan tanggung jawab kepada Presiden SBY untuk memulihkan nasibnya. Kemenangan SBY dalam Pemilu 2004 menunjukkan besarnya harapan itu. Janji-janji kampanye yang dilontarkan dicatat publik. Hanya, agenda-agenda resmi pemerintahan menyebabkan pusat politik kembali berputar di Jakarta. Hanya sekali SBY ke Papua, bertepatan malam Natal 2004, dan hari berikutnya tsunami melanda Aceh dan Nias.


Pemerintahan sebelumnya telah meninggalkan persoalan penting di Papua, yakni status Irian Jaya Barat. Kini, persoalan itu bertambah menyangkut status PT Freeport McMoRan. Perusahaan yang mendapat konsesi sejak awal Orde Baru itu dirasakan kurang memberi manfaat bagi rakyat Papua. Perusahaan yang pernah dipimpin Henry Kissinger itu hanya menyisakan remah-remah bagi rakyat Papua.


Kita sadar, sebagai negara beradab yang hidup di zaman global tentu membutuhkan investasi. Namun, investasi apa pun selayaknya digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Selama ini, hanya sedikit orang yang mendapat keuntungan dari beragam investasi di Indonesia.
Bukan hanya rakyat Papua yang tidak merasakan arus investasi di tanah itu, tetapi juga penduduk Indonesia lainnya. Tanggung jawab korporasi hanya berupa pembayaran pajak bagi negara, ditambah keuntungan dalam penyertaan modal. Selebihnya, didapat investor. Mahalnya biaya eksplorasi dan eksploitasi membuat sedikit orang Indonesia mau terjun ke pertambangan.
Tindakan tegas


Terlepas dari itu semua, harus ada tindakan tegas oleh Presiden RI guna mengatasi kemelut di Papua. Tindakan-tindakan resmi layak dilakukan dan melibatkan kalangan lebih luas dengan otoritas penuh dari Presiden SBY. Mau tidak mau, Presiden SBY harus membentuk tim khusus kepresidenan mengenai Papua.


Tim inilah yang nantinya menyiapkan cetak biru (blue print) pembangunan Papua dalam kerangka otonomi khusus. Kalangan swasta nasional dan multinasional sebaiknya juga diberi pengertian, termasuk diplomat mancanegara, mengenai kebijakan ini. Papua tidak bisa lagi didekati secara parsial. Diperlukan pendekatan lebih komprehensif dengan melibatkan banyak pakar, termasuk akademisi dari Papua. Sebagai provinsi yang memiliki banyak kelebihan, Papua bisa dijadikan tempat awal memulai proses pembangunan, termasuk pembangunan manusianya.
Presiden harus mulai memikirkan aneka usaha merebut jantung rakyat Papua. Tentu bukan dengan mengirim lebih banyak polisi dan tentara seperti dilakukan pekan lalu, tetapi melalui cara memaksimalkan lembaga- lembaga pemerintah yang ada di Papua, berikut pihak-pihak yang bisa diajak bekerja sama. Bahkan, tanpa modal uang pun Papua bisa dikembangkan karena negeri itu begitu kaya-raya.


Pendekatan kasus per kasus yang selama ini dilakukan pemerintah pusat selayaknya ditinggalkan. Dalam masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, misalnya, kita mengenal ada Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Banyak orang Papua mengisi kementerian itu. Dalam masa Presiden SBY, kementerian itu diganti dengan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam kategori yang disusun tim pemerintah, hampir semua daerah di Papua masuk kategori daerah tertinggal, termasuk dengan jumlah penduduk sedikit.


Bersama kementerian lain, Presiden SBY bisa melakukan koordinasi lintas sektoral. Kerusuhan di Papua yang menewaskan sejumlah petugas pekan lalu menunjukkan adanya titik-titik ledak yang sewaktu-waktu bisa meledak. Selayaknya titik-titik ledak itu diantisipasi. Tentu, lagi-lagi, bukan dengan pendekatan keamanan, tetapi dengan merebut jantung rakyat Papua.
Indra J Piliang Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta


* * *

Jawapos, 23 Maret 2006,

Ketua Senat FISIP Uncen Paling Dicari

JAYAPURA - Hingga kemarin polisi sudah menetapkan 15 orang tersangka bentrokan di Abepura, Papua, yang menewaskan lima aparat keamanan. Seorang ditangkap kemarin di rumahnya, belakang Rumah Sakit Aryoko, Kloofkamp. Empat belas lainnya ditangkap sebelumnya sejak terjadi bentrokan 16 Maret lalu."Sudah ada tersangka yang melempari dan menusuk anggota brimob sampai meninggal. Kita tinggal mengejar aktor intelektualnya," kata Kapolda Papua Irjen Pol Tommy Trider Jacobus.

Tersangka baru tersebut berinisial MMD, seorang wiraswasta. Dia terindikasi kuat ikut melempar dan menyerang petugas. Sementara itu, 14 tersangka sebelumnya adalah Selvius Boby (Sekjen Front Perjuangan Pembebasan Rakyat Papua Barat yang berstatus mahasiswa), Luis Gedi (karyawan Toko Metro Jaya Abepura), Fery Pakage (tukang parkir), Fenius Waker (mahasiswa), Alex C. Wayangkau (mahasiswa), Othen Dapyal (swasta), Thomas Ukago (mahasiswa), Elkana Lokobal (pelajar SMU), Ellyas Tamaka (mahasiswa), dan Patrisius Aronggear (swasta). Yang lain adalah Markus Kayame (pegawai), Moses Lokobal (buruh bangunan), Mussa Asso (pegawai honorer), dan Jefri Obaja Pawika (pengangguran).

Semuanya kini masih ditahan.Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi memeriksa 70 orang lebih yang diamankan sebelumnya. Kini polisi masih memilah peran mereka. Beberapa di antaranya sudah teridentifikasi. Wakadiv Humas Polri Brigjen Pol Anton Bachrul Alam menyebut, seorang yang berinisial LG menghantamkan batu ke kepala polisi hingga tewas dan FP menikam polisi hingga tewas.Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Kartono Wangsadisastra menyebut, Selfius Boby menghasut di muka umum. Alex C. Wayangkau membawa senjata tajam.

Yang lain akan dijerat pasal 170 KUHP jo Pasal 214 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan dan melawan petugas.Polisi masih terus mengejar pelaku lainnya. Ditengarai masih ada puluhan orang yang bersembunyi di hutan. Dua belas orang di antaranya masuk DPO (daftar pencarian orang). Dua orang yang termasuk paling dicari adalah Yan Manderas (ketua Senat FISIP Uncen) dan Cosmal Yual (ketua Parlemen Jalanan).

Keduanya dianggap ikut menggerakkan massa.Hingga kemarin polisi menyita tiga buah bom molotov, sebuah jeriken bensin, spanduk, parang, badik, dan anak panah. Juga baju rompi, helm, tongkat, kayu, batu, sepatu, dan sandal. Barang-barang tersebut disita dari para tersangka dan sebagian ditemukan di tempat kejadian.Polisi juga sudah mengidentifikasi pemilik mobil Carry yang ditemukan membawa logistik aksi massa. Namun, sopir dan penumpang mobil tersebut belum diketahui. Polisi terus memburu mereka yang terlibat dalam bentrokan itu. "Siapa pun yang terlibat akan kita tangkap," tegas Tommy. Perburuan polisi tersebut menakutkan para mahasiswa Universitas Cendrawasih.

"Tadi (kemarin, Red) kami sudah mendapat laporan dari perwakilan kami di Papua. Warga Papua, terutama rekan-rekan kami sesama mahasiswa maupun pemuda, sudah bersiap-siap mencari suaka politik," kata koordinator Front Pepera-PB (Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat) Arkilaus Baho di Jakarta kemarin. Berdasar laporan terbaru dari perwakilan Pepera di Papua, masih ada ratusan orang yang tak berani pulang ke kampung halamannya pascabentrok di Abepura. Mereka tinggal di gunung-gunung dan hutan belantara. "Diperkirakan 200 lebih yang masih belum berani pulang. Mereka inilah yang bersiap-siap mencari suaka politik. Ini sikap mereka sendiri. Kami tidak tahu dan tidak bisa mempengaruhi," katanya.

Dia membantah bahwa sikap warga Papua itu bertujuan membawa kasus Abepura ke dunia internasional. Termasuk, dikait-kaitkan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). "Yang dilakukan mereka murni karena ketakutan akibat dari rentetan kasus kekerasan di Papua," tambah Baho. Lantas, negara mana yang dituju untuk mendapatkan suaka politik tersebut? Baho mengaku tidak tahu persis. Namun, dari Jayapura dilaporkan, salah satu tujuan mereka adalah Papua Nugini. "Mereka hanya ingin ketenangan dan tidak diliputi rasa ketakutan," ujarnya. Meski demikian, Kapolda Papua menegaskan, tidak ada alasan bagi warga Papua ketakutan. Sebab, pengejaran hanya dilakukan terhadap orang yang diduga terlibat dalam penyerangan aparat. Polisi juga menjamin mahasiswa Uncen dan mahasiswa lainnya dalam belajar. (fud/sup)


* * *


Kompas, 22 Maret 2006

Mencari Solusi untuk Freeport


Hayyan ul Haq

 

Kerusuhan Abepura kembali menelan korban jiwa (Kompas, 17/3/2006). Peristiwa memprihatinkan ini sebenarnya menjadi contoh tentang kekeliruan kita dalam menyelesaikan masalah selama ini.

Pada tanggal 1 Maret 2006, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, persoalan yang dianggap paling besar dalam kasus Freeport McMoran (FMM) telah dapat diselesaikan melalui negosiasi (Tempointeraktif, 1/3/ 2006).

Esok harinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan menteri teknis (lingkungan serta energi dan sumber daya mineral), gubernur, dan kepolisian menyelesaikan kasus kerusuhan FMM yang kian meluas dan berujung menguatnya tuntutan menutup kegiatan pertambangan itu (Kompas, 2/3/2006).

Tampak, kerusuhan diselesaikan melalui mekanisme ekonomi dan politik, terlihat dari cara-cara pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus kerusuhan, tidak hanya FMM. Hampir semuanya diselesaikan dengan janji, kompensasi, dan perluasan lapangan pekerjaan sekadar untuk menghentikan kerusuhan atau menghilangkan gejala (symptom), bukan penyebab kerusuhan (akar masalah).

Bahkan, yang lebih memprihatinkan, penyelesaian sering hanya memenuhi tuntutan kelompok lingkar kekuasaan (elite centrum) di kalangan konglomerat, birokrat, militer, bukan rakyat. Sungguh ironis jika Papua yang dikenal provinsi ketiga terbesar kontribusinya bagi devisa negara, justru orang miskin banyak di sana. Selain itu, kontribusi FMM kepada APBN kita hanya 0,5 persen atau sekitar Rp 2,1 triliun (wawancara Amien Rais, Liputan 6, 28/2/2006), padahal penghasilan (revenue) FMM tahun 2005 mencapai 4,2 miliar dollar AS (The Australian, 1/3/2006).

Fakta dan data itu menggambarkan ketidakadilan yang merupakan akar masalah kerusuhan itu. Ada dua catatan terkait ketidakadilan yang perlu dievaluasi: (i) cara mengidentifikasi masalah dan (ii) mekanisme penyelesaian masalah.

Pemetaan masalah

Ketidakadilan ini sebenarnya bisa dicermati melalui beberapa tahapan: (i) prakontrak (negosiasi); (ii) kontrak; dan (iii) pascakontrak. Pada tahapan prakontrak dapat dilihat, apakah pelaku perundingan yang mewakili kepentingan rakyat memiliki iktikad baik (good faith), memahami kehendak (will) dan kepentingan rakyat? Iktikad baik ini ditandai adanya keadilan dan kepatutan. Di Indonesia, ukuran keadilan dan kepatutan harus koheren dengan: (i) prinsip keadilan sosial dan (ii) sebesar-besar kemakmuran rakyat (Kompas, 8/3/2006).

Sebenarnya unsur iktikad baik inilah yang menjadi elemen fundamental dalam memastikan keabsahan suatu kontrak. Meski iktikad baik itu sulit dibuktikan saat perundingan atau negosiasi, namun secara akal sehat, ia dapat dibuktikan saat kontrak ditandatangani dan pascakontrak. Hal ini dapat dilakukan dengan mencermati akibat berlangsungnya kontrak. Perlu dicatat, akibat dari kontrak itu sebenarnya merupakan produk (emergent) yang merefleksikan ada/tidaknya iktikad baik dalam proses pembuatan kontrak.

Karena itu, dapat dipastikan, jika para pihak memiliki iktikad baik dalam pembentukan dan pelaksanaan kontrak, akibatnya akan koheren dan simetrik dengan iktikad baik yang terartikulasi dalam kontrak. Sebaliknya, jika muncul guncangan (demonstrasi dan kerusuhan) yang menuntut keadilan, patut diduga, kontrak itu mengandung unsur atau substansi abnormal dan bertentangan dengan iktikad baik. Hal ini dapat ditelusuri dengan mencermati: (i) eksistensi, kewenangan, bahkan kredibilitas pihak yang mewakili kepentingan rakyat; (ii) riwayat perumusan substansi; dan (iii) isi kontrak itu. Melalui pemeriksaan itu, dapat diketahui apakah ada kolusi, tekanan, atau intervensi yang bisa merugikan kepentingan rakyat atau tidak.

Mekanisme penyelesaian

Kasus kerusuhan di FMM adalah akibat (symptom) yang muncul dari ketidakseimbangan dalam pendistribusian hasil-hasil alam yang dirumuskan dalam kontrak karya dengan FMM. Penyelesaian kasus kerusuhan yang disebabkan ketidakadilan di ranah hukum tidak bisa dicampuradukkan dengan mekanisme penyelesaian secara ekonomis maupun politis.

Dalam konsep berpikir hukum, keadilan ditempatkan sebagai norma utama dan tertinggi. Ia menjadi tujuan hukum. Semua subyek hukum wajib mewujudkannya. Konsekuensinya, seluruh produk hukum, legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, termasuk kontrak-kontrak yang dibuat pemerintah dan masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan keadilan. Dengan demikian, kerusuhan yang merefleksikan keguncangan karena ketidakseimbangan itu hanya bisa dikembalikan dengan memulihkan keseimbangan (keadilan) pula.

Sepintas, gagasan dan tindakan pemerintah dalam menyelesaikan kerusuhan melalui mekanisme ekonomi dan politik ini tampaknya strategis. Namun, sebenarnya, cara penyelesaian demikian tidak lebih dari sekadar bereaksi atas symptom. Sifatnya penyelesaiannya sesaat. Tidak permanen.

Penyelesaian kasus kerusuhan dengan cara demikian hanya sekadar menghilangkan rasa sakit, bukan menghilangkan penyakit. Bahkan cenderung melanggengkan masalah. Akibatnya, persoalan itu berpotensi muncul lagi dengan bentuk lain yang bahkan lebih kompleks. Hal ini terbukti dengan terjadinya kerusuhan Abepura yang meletus setelah dua minggu pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang cenderung menyederhanakan masalah.

Solusi hukum

Kerusuhan yang disebabkan ketidakadilan yang dirumuskan dalam kontrak karya pemerintah dan FMM tidak bisa diselesaikan hanya dengan meredam demonstrasi dengan mekanisme ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Ia harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Dalam hal ini, penyelesaiannya harus mengacu meta-teori tertinggi landasan praktik hukum, yaitu keadilan.

Guna memvisualisasikannya, pemerintah dapat menggunakan pendekatan multidisipliner untuk menganalisisnya, bukan untuk menyelesaikan kasus hukum, apalagi hanya dengan mengumbar janji dan kata-kata penghibur. Jangan-jangan sinyalemen Chomsky benar, "Semua elite memiliki karakter sama. Mereka hanya peduli dengan kepentingan diri sehingga apa pun yang dikatakan tidak dapat dipercaya karena hanya berfungsi untuk menghibur rakyat" (wawancara Chomsky di Amsterdam Forum).

Karena itu, jika pemerintah ingin dipercaya, ia harus menunjukkan iktikad baiknya dalam menyelesaikan masalah secara permanen. Hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa proses perundingan dan dasar pertimbangan (iktikad baik) para pelaku saat merumuskan kontrak. Apakah mereka benar-benar mewakili kepentingan rakyat untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat atau tidak. Selanjutnya, menegosiasikan kembali kontrak karya secara lebih adil. Mengapa hanya untuk merenegosiasi kontrak karya dengan FMM, dan kontrak-kontrak karya lain, menjadi terlalu sakral?

Hayyan ul Haq Pengajar FH Unram, Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Utrecht


* * *

Nasional Lis 22 Maret 2006

TAWARKAN 9,5 PERSEN SAHAM

KE INDONESIA


"Kalau mereka (BUMN dan BUMD) tidak mau membeli baru ditawarkan ke swasta nasional, pokoknya ke pihak Indonesia," kata Hidayat.Jakarta (ANTARA News) - PT Freeport Indonesia menawarkan divestasi 9,5 persen sahamnya kepada pihak Indonesia dan penawaran pertama ke pihak pemerintah."Sudah kira-kira setahun ini Freeport menawarkan divestasi 9,5 persen sahamnya. Mereka menyurati pemerintah cq Depkeu, waktu itu (mantan Menkeu) Pak Jusuf Anwar tidak bersedia membeli, karena tidak ada dananya," kata Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat di Jakarta, Rabu.

Ia memperkirakan nilai 9,5 persen saham Freeport itu berdasarkan nilai aset perusahaan itu yang bisa mencapai sekitar 700 juta dolar AS. "Itu perkiraan saya sebagai swasta," katanya.Berdasarkan ketentuan, lanjut dia, jika pemerintah tidak membeli saham itu, maka akan ditawarkan ke BUMN maupun BUMD. "Kalau mereka (BUMN dan BUMD) tidak mau membeli baru ditawarkan ke swasta nasional, pokoknya ke pihak Indonesia," kata Hidayat.

Ia menilai Freeport merupakan salah satu perusahaan penambangan yang dalam kontrak karyanya memungkinkan divestasi saham kepada pemerintah.Hidayat mengatakan sampai sekarang proses penawaran itu masih berlangsung.Lebih jauh Hidayat mengatakan minat investor asing masih sangat besar untuk masuk ke sektor pertambangan dibandingkan sektor lainnya seperti manufaktur yang kini lesu.

Oleh karena itu ia berharap semua elemen masyarakat menjaga keamanan dan ketenangan berusaha serta meminta elit politik berpikir positif soal kontrak karya penambangan yang sudah terjadi.Menurut dia, kalau ada pendapat yang mengatakan bagian Indonesia harus diperbesar, hal itu masih bisa dirundingkan dengan meninjau ulang kontrak karya yang ada, tapi tidak dengan menyulut emosi masyarakat sekitar daerah penambangan yang membuat investor ragu menanamkan modalnya di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Gito Ganindito mengatakan sektor pertambangan telah memberi kontribusi yang besar bagi negara.Berdasarkan penelitian Price Waterhouse Coopers, kata dia, dari 10-20 perusahaan penambangan telah menyumbang pajak sebesar 1,6 miliar dolar AS pada 2004, dan menyerap tenaga kerja langsung sebesar 37 ribu orang serta tenaga tidak langsung mencapai 200 ribu sampai 300 ribu orang.Ia juga menyebutkan pada tahun 2004 sektor pertambangan mengeluarkan dana community development (CD) sebesar Rp466miliar, serta sumbangan terhadap sektor ekonomi Indonesia Rp24,4triliun.

"Hampir setiap tahun penerimaan negara dan laba bersih sektor pertambangan hampir sama, tahun 2004 penerimaan negara 1,6 miliar dolar AS, sedangkan laba bersih sektor pertambangan 1,5 miliar dolar AS," katanya.Diperkirakan tahun 2005 kontribusinya, kata Gito, akan lebih besar lagi karena harga produk pertambangan dunia sedang meningkat, meskipun produksi tidak naik.(*)

* * *

MEDIA INDONESIA, 22 Maret 2006

 

Presiden: PT Freeport Selalu Beri Laporan

ke Pemerintah

JAKARTA--MIOL: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan PT Freeport Indonesia selalu memberi laporan data kinerja perusahaan kepada pemerintah Indonesia. Berdasarkan laporan itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menutup perusahaan asal AS tersebut.

"Presiden menyampaikan kepada kami bahwa apa yang menjadi permasalahan kita soal Freeport, semua itu ada datanya. Bahwa katanya emas, perak, dan tembaga tercampur tidak ada datanya, semua ternyata ada datanya," papar Sekretaris Jenderal Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Hatta Radjasa kepada wartawan usai diterima Presiden di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (22/3).

Dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan ICMI BJ Habibie, ICMI bertemu presiden untuk melaporkan kesiapan ICMI melaksanakan Musyawarah Nasional pada akhir April mendatang. Dalam pertemuan itu, ICMI juga membicarakan soal kemelut PT Freeport Indonesia dengan presiden.

"Presiden tadi juga menyampaikan bahwa khusus 2005 saja, pemerintah mendapatkan sekitar Rp7 Triliun. Dan itu bermanfaat besar untuk masyarakat Indonesia," tambah Hatta.

Namun demikian, lanjutnya, Presiden juga menyampaikan adanya sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, terutama soal community development. Hanya saja hal ini tidak dapat menjadi alasan untuk menutup perusahaan tambang itu.

"Presiden juga sampaikan tadi memang ada yang perlu kita perbaiki misalnya masalah community development. Namun tidak mungkin Freeport itu ditutup karena akan merugikan secara keseluruhan. Memang masalah community development perlu diaudit, namun tidak harus ditutup. Jadi ICMI merlihat itu adalah sebuah langkah yang konkret dan kami juga mengikutinya," ujarnya. (Msc/OL-06

* * *

Kompas, 22 Maret 2006

Seribuan Mahasiswa Masih Berada di Hutan

Polda Papua Imbau dan Jamin Keamanan Mereka


Jayapura, Kompas - Sekitar 1.200 mahasiswa yang menghuni 18 asrama di sekitar Kampus Universitas Cenderawasih hingga Selasa (21/3) masih bersembunyi di hutan-hutan sekitar Jayapura. Mereka takut kembali karena khawatir ditangkap. Sebagian besar penghuni asrama itu berasal dari Pegunungan Tengah.


Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Cenderawasih (Uncen) Decky A Ovide kepada pers di Kampus Uncen, Jayapura, mengatakan, penyisiran yang dilakukan anggota Brimob Kepolisian Negara RI (Polri) sejak Jumat lalu sampai kemarin membuat para mahasiswa tidak berani masuk ke asrama dan kampus masing-masing. Sekitar 18 dari 25 asrama di sekitar Kampus Uncen belum ditempati penghuninya.


”Menurut perkiraan kami, sekitar 1.200 mahasiswa penghuni asrama Uncen saat ini masih lari ke kawasan pegunungan. Mereka takut terjadi penyisiran dan penangkapan terhadap mereka. Kami belum menemukan apakah benar terjadi penyisiran atau tidak, tetapi yang jelas sampai saat ini mahasiswa masih takut,” kata Decky A Ovide.
Berdasarkan data yang dihimpun MPM Uncen, masing-masing asrama itu berkapasitas 78 orang. Sejak Kamis lalu mahasiswa meninggalkan tempat itu dan diperkirakan bersembunyi di kawasan pegunungan sekitar Jayapura.


Wakil Ketua Senat Mahasiswa Uncen Mukry M Hamadi menambahkan, di Asrama Nayak yang dihuni mahasiswa asal Wamena, misalnya, sampai kemarin tidak satu orang pun tinggal di sana. Pintu asrama, kaca jendela, dan sebagian besar perabot asrama itu porak poranda.
Kemarin digelar pertemuan bersama antara Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Papua, para tokoh agama, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Majelis Rakyat Papua di Kantor DPRP.

Seusai pertemuan, Uskup Jayapura Leo Laba Ladjar menyatakan, dalam pertemuan itu Kepala Polda Papua meminta para tokoh agama menenangkan umatnya masing-masing.
”Kami meminta Kepala Polda mengeluarkan seruan kepada mahasiswa yang lari bahwa mereka bisa kembali ke asrama dengan aman. Bagi asrama-asrama yang dirusak, ada usulan agar pemerintah daerah memperbaikinya,” kata Uskup.


Kepala Polda Papua Irjen Tommy Yacobus menjamin keselamatan mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan hari Senin mendatang. ”Saya akan menurunkan tim untuk menjamin keamanan adik-adik mahasiswa agar bisa segera kembali kuliah. Apalagi sebentar lagi ada wisuda,” kata Tommy Yacobus.


Di tempat terpisah, Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto mengatakan, aksi-aksi unjuk rasa yang merebak di sejumlah obyek vital, termasuk kawasan PT Freeport Indonesia, bisa merugikan kepentingan bangsa.
”Ada 19.000 pekerja Indonesia di sana. Kalau perusahaan itu ditutup, berarti ada 19.000 orang yang bisa kena pemutusan hubungan kerja, belum lagi anak-istri mereka. Selain itu, ada sekitar 450 pengusaha lokal yang melakukan kontrak dengan Freeport,” ujar Sutanto. (KOR/ROW/MZW/SF

* * *

CENDERAWASIH POS, 22 Maret 2006

Disinyalir Banyak Mahasiswa Akan

Mencari Suaka ke PNG

*SMPT Uncen Tegaskan Tidak Terlibat

Kasus Bentrok di Abepura JAYAPURA-

Pasca terjadinya bentrokan di depan Kampus Uncen Abepura, Kamis (16/3) lalu, dan berakibat terjadinya penyisiran oleh aparat di kawasan Kota Abepura, ternyata menimbulkan rasa takut sebagian masyarakat dan mahasiswa di Kota Abepura khususnya dan Kota Jayapura umumnya. Tak pelak, saat ini beredar kabar ada sebagian mahasiswa dan masyarakat lari ke PNG untuk mencari suaka politik. Hal itu terungkap dalam konferensi pers Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) dan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) Universitas Cenderawasih (Uncen) di ruang rapat Rektorat Uncen, Kampus Waena, Selasa (21/3) kemarin.

"Ada informasi bahwa ada sejumlah orang dan mahasiswa akan lari ke PNG meminta suaka politik, karena adanya ketakutan sejak aksi bentrok tersebut. Namun itu baru dihembuskan oleh orang-orang yang tidak jelas sumbernya," kata Ketua Umum MPM Uncen Decky A Ovide dan Wakil Ketua I SMPT Uncen, Mukry M Hamadi, kepada wartawan. Itu tidak lain, karena hingga kemarin masih ada perasaan takut. Ketakutan itu masih menyelimuti 'dunia' mahasiswa khususnya yang berasal dari putra asli Papua, karena hingga kemarin pula masih ada penyisiran oleh aparat. Menurut Decky, memang pimpinan Polri telah mengatakan menjamin keamanan terhadap semua komponen, tapi kenyataannya masih ada anggota Polri yang masih melakukan pencarian.

Lebih lanjut Decky A Ovide dan Mukry M Hamadi menjelaskan, terlepas dari sinyalemen adanya mahasiswa yang akan minta suaka politik ke negara tetangga PNG itu, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Universitas Cenderawasih tidak terlibat dalam bentrok, Kamis (16/3) yang mengakibatkan 3 anggota polisi (Brimob) dan 1 TNI AU tewas itu. "Semua organisasi mahasiswa yang ada di Uncen, dalam hal ini dibawahi langsung oleh SMPT Uncen, sama sekali tidak terlibat dalam aksi pemblokiran jalan utama Abepura - Sentani yang berbuntut terhadap bentrok dan tewasnya 4 orang aparat keamanan kemarin itu. Kalau toh ada mahasiswa, mereka tergabung dalam organisasi Front Pepera PB Kota Jayapura dan Parlemen Anak Jalanan," tegas Decky Oviede. Terkait dengan hal tersebut, SMPT dan MPM Uncen mengeluarkan 10 poin pernyataan sikap.

Pertama, menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya empat orang aparat keamanan tersebut.

Kedua, badan pengurus SMPT dan MPM Uncen membantah terlibat dalam aksi massa tersebut, karena aksi demonstrasi yang dikoordinir langsung oleh Front Pepera Papua Barat dan Parlemen Anak Jalanan yang merupakan organisasi eksternal kampus dan tidak memiliki ikatan secara terstruktural baik dalam organisasi senat mahasiswa Uncen maupun struktur akademika Uncen.

Ketiga, secara kronologis demonstasi mengenai kasus PT Freeport Indonesia pada tanggal 15 - 16 Maret 2006 dilaksanakan pada ruas jalan Abepura - Sentani di depan Kampus Uncen, dan bukan di dalam lingkungan Kampus Uncen seperti yang selama ini diberitakan oleh media massa.

Keempat, kampus Uncen sejak lama dikenal sebagai corong penyampaian aspirasi masyarakat Papua, sehingga segala bentuk demonstrasi damai serta aksi lainnya, sering kali dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat Papua yang menggunakan kampus Uncen, namun bukan berarti mahasiswa Uncen dan pengurus organisasi kemahasiswaan di lingkungan Uncen ikut terlibat langsung.

Poin kelima, keberadaan Ketua Umum SMPT Uncen dan Ketua MPM Uncen pada saat demonstrasi tanggal 15 - 16 Maret 2006, tidak berada di tempat melainkan ada urusan keluarga di luar Jayapura. Ketua SMPT Uncen berada di Kabupaten Sorong Selatan dan Ketua MPMT Uncen berada di Timika, dan sama sekali tidak meninggalkan mandat kepada pengurus yang lain. "Secara organisatoris tidak ada kebijakan atas nama senat mahasiswa Uncen yang menginstruksikan terjadinya demonstran atau kegiatan lainnya," tandasnya.

Poin keenam, meminta kepada jajaran Muspida Provinsi Papua agar segera mengeluarkan satu seruan kepada masyarakat dan kepada pihak-pihak yang bertikai agar menahan diri dan tidak memprovokasi oleh isu-isu yang beredar, sehingga menimbulkan rasa takut dan konflik yang berkepanjangan dan mengupayakan sebuah rekonsiliasi dan dialog guna menyelesaikan masalah ini.

Ketujuh, meminta kepada Kapolda Papua untuk mengusut secara tuntas pelaku pengeroyokan terhadap aparat keamanan dan mengumumkan kepada publik siapa pelakunya.

Kedelapan, meminta kepada Kapolda Papua dan Pangdam XVIII/Trikora agar memberikan jaminan keamanan kepada warga masyarakat dan mahasiswa yang tidak terlibat dalam peristiwa tersebut supaya bisa kembali melakukan aktivitasnya semula. Kesembilan, meminta kepada pemerintah pusat dan daerah agar lebih peka dan tanggap dalam menyikapi beragam persoalan di Tanah Papua dengan mengedepankan jalur musyawarah untuk mufakat serta mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga peristiwa demikian tidak rerulang kembali. Kesepuluh, menyampaikan rekan-rekan mahasiswa Uncen agar dapat kembali melakukan aktivitas perkuliahan seperti biasa terhitung mulai tanggal 27 Maret 2006. (ito)


* * *


Radio 68H, 22 Maret 2006

Rekaman Transkrip Wawancara Amien Rais dengan Radio 68H

Amien Rais : Cari Akar Permasalahan di Papua

Usai rapat kabinet terbatas kemarin Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar mengaku menuduh pernyataan bekas Ketua MPR Amien Rais soal Freeport telah membuat warga terprovokasi. Kritik Amien selama ini soal kontrak karya Freeport dituding menyulut kemarahan warga Papua yang kemudian berujung kepada bentrokan dengan aparat keamanan pekan lalu. Bagaimana jawaban Amien Rais menghadapi tudingan ini? Reporter KBR68H Andy Budiman pagi tadi mewawancarai Amien Rais. Berikut petikannya.

Andy Budiman (T):
Pak Amien anda dituduh memprovokasi di Freeport, komentar Anda
?

Amien Rais (J): Saya kira saudara Syamsir juga tidak menuduh (saya) langsung.
Mengatakan secara tidak langsung mungkin terprovokasi oleh statemen-statemen elit nasional. Secara tidak langsung itu memang bisa saja. Artinya sesuatu yang sangat jauh. Itu dapat dikatakan tidak langsung. Tapi maaf, anjuran saya kepada Kepala BIN, daripada mencari kambing hitam, mengapa tidak mencari akar permasalahan di Papua. Hari ini saya baca ada anjuran Amien Rais disuruh ke Tembagapura. Saya sudah ke sana. Orang-orang ini mungkin belum. Saya pergi sudah agak lama. Saya pernah menginap satu malam di Tembagapura. Dari pagi sampai sore saya tour dengan istri saya. Memakai sepatu boot, mantel dan topi penambang. Kemudian seharian saya berkeliling di sana. Dan, waktu itu saja, tahun 1997 saya tidak bisa tidur. Saya melihat ketidakadilan, ada kezaliman, ada penghinaan, terhadap bangsa Indonesia, karena Freeport melakukan sebuah operasi pertambangan yang tidak masuk akal. Merusak lingkungan, sparepart-nya nggak beres. Kemudian menjarah kekayaan alam semaunya. Jadi kalau saya saat ini mengatakan secara tegas, saya sebagai anak bangsa tidak terima ada sebuah korporasi asing yang betul-betul menjarah alam kita. Saya sekarang justru melihat senang sekali bahwa Panja Freeport, Komisi V sudah akan berangkat ke Timika. Jadi kita tunggu, yang betul Amien Rais atau Syamsir Siregar.

T: Jadi Anda sudah langsung ke sana dan merasakan langsung ketidakadilan itu?

J: Betul

T: Sebetulnya, Anda bisa menjelaskan posisi anda dalam kasus Freeport ini.Terutama menyorot tentang kekerasan yang terjadi pada Kamis pekan lalu?

J: Kalau itu saya tidak tahu sama sekali. Yang jelas saya ikut belasungkawa. Saya merasa sedih sekali, bahwa teman-teman POLRI, prajurit kecil yang sedang melaksanakan tugas, menjadi sasaran amuk massa. Keganasan dari orang-orang yang sudah merasa tertekan. Jadi saya kira perlu dipisahkan antara kriminalitas, dalam arti pembunuhan dengan sengaja, sistematik terhadap alat negara itu, dengan masalah inti, yaitu ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat Papua selama puluhan tahun belakang ini. Saya pernah ke Panti, 12 km dibawah Tembagapura, saya melihat rakyat Papua di sana itu kehidupannya masih zaman batu. Masih zaman gubuk-gubuk. Luar biasa. Perempuannya pakai rumbai-rumbai semua, laki-laki pakai koteka, dan kepala-kepala suku melihat lalu lalang pejabar Freeport serta kekayaan yang cemerlang dan mencolok itu. Masyarakat di sana kemudian marah karena hanya mengais-ngais beberapa gram emas di pembuangan saja sudah ditembaki, diusir, dan lain-lain. Jadi saya usul kepada pemerintah, jangan mencari kambing hitam. Saya diajak juga mau. Anytime, anywhere, kita berangkat bersama-sama ke sana. Kalau perlu eksekutif dan legislatif ke sana. Saya dampingi. Kita bicara baik-baik. Bagaimana memperbaiki keadaan. Jangan lantas seperti zaman dulu, memprovokasi, menakut-nakuti. Sudah bukan zamannya saya kira.

T: Bagaimana anda mendefinisikan sikap anda dalam kasus Freeport? Apakah yang lebih dipersoalkan adalah ketidakadilan atau sebetulnya ada soal asing di situ?

J: Saya kira soal ketidakadilan. Saya punya falsafah, sebagai orang yang beragama, beriman, sesungguhnya karunia Illahi yang diberikan kepada bangsa manapun juga, berupa minyak, gas alam, emas, perak, tembaga, apapun juga, itu adalah untuk umat manusia. Tidak bisa dikangkangi oleh satu negara saja. Tetapi itu harus di share dengan umat manusia yang lain. Cuma dalam peraturan bernegara, si pemangku, pemilik kekayaan alam, itulah negara yang ketempatan kekayaan alam tadi. Dialah yang kemudian harus mengelola, memproteksi kekayaan alam untuk dinikmati oleh pertama-tama bangsa yang bersangkutan, kemudian bangsa lain boleh ikut share tapi dengan ketentuan yang adil, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi saya bisa mengatakan, Indonesia ini ibarat ayam bertelor emas, mari telornya kita bagi. Dengan orang Amerika, Australia, Jepang, Korea. Tetapi itu atas dasar treaty, MoU atau kesepakatan yang sederajat. Jangan sampai kita pemilik kekayaan jadi jongos, jadi pelayan, sementara majikannya itu orang luar. Jadi apakah kita bisa terima? Sekarang saham kita hanya 9 persen lebih tidak sampai 10 persen. Jadi seperti zaman penjajahan. Ketika saya ceramah di Melbourne, di depan para penambang Australia, saya mengatakan kalau saya sebagai orang Indonesia menuntut pembagian lebih gede, bukan 10%, misalkan 40% bisa nggak? Mengapa Tidak? Itu semua tergantung kesepakatan.

T: Jadi problemnya adalah kesepakatan. Ini yang membuat anda dan beberapa kawan-kawan beberapa waktu yang lalu membuat sebuah gerakan untuk merevisi seluruh kontrak karya di bidang pertambangan?

J: Persis. Jadi kalau ada bedanya saya dengan teman-teman, dengan pemerintah, itu terus terang adalah, bahwa kami-kami ini yakin kalau kontrak karya itu bisa di renegosiasi untuk kepentingan bangsa kita. Lihatlah Venezuela, berhasil. Bolivia berhasil. Saya kira Mahathir Mohamad pun berhasil. Kita negeri lebih gede lagi, apa takutnya? apa salahnya? Kita tidak akan memaksakan. Kita tetap menghormati fakta, sebuah fakta mesti dilaksanakan. Saya lebih dari pada tahu hal itu. Tetapi, overtime, tahun 1991 itu terjadi cacat hukum yang luar biasa. Ini kalau dibuka, saya kira Freeport dimarahi oleh pemerintahnya juga. Tahun 1991 itu, mula-mula kita cuma dapat 10%, lantas Pak Ginandjar (Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasasmita) berhasil menambah kita menjadi 20%. Yang 10% milik pemerintah, yang 10% lagi dibeli oleh Aburizal Bakrie. Tetapi entah bagaimana Aburizal Bakrie menjualnya ke Nusamba, milik Bob Hasan. Bob Hasan bangkrut, kemudian sahamnya ini dibeli kembali oleh Freeport. Kata teman-teman ahli, buying back itu melanggar hukum. Melanggar undang-undang. Tidak boleh Freeport membeli kembali kepunyaan Indonesia. Mestinya Bob Hasan ini menjualnya ke Republik Indonesia bukan ke Freeport. Tentu ini ada otak-atik, ada sesuatu. Jadi dari sini saja saya kira banyak hal yang perlu diuruskan.

T: Setelah Anda membangun gerakan untuk merevisi seluruh kontrak karya pertambangan , apakah ada banyak kelompok, misalkan di daerah-daerah yang ada perusahaan yang mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia menghubungi Anda, misalnya mengajak kerjasama dalam rangka membangun gerakan merevisi tadi?

J: Belum ada. Cuma saya banyak tamu yang mendukung bahwa langkah yang saya ambil ini benar. James R Moffett Presiden Direktur Freeport, pernah mengajak saya makan siang, musim panas tahun 1997. Saya masih Ketua MPR RI. Di Washington. Saya pidato di USINDO, dia menunggu di luar. Pada intinya dia mengatakan, Mr. Rais, kritik-kritik Anda itu sangat mengganggu kami. Bagaimana kalau saya antar ke Timika, naik helikopter bersama-sama, mengelilingi di atas tambang dan lain-lain, untuk mengetahui bahwa kami juga sudah memperbaiki lingkungan, kami juga tidak separah seperti yang Anda sangka, dan lain-lain. Tapi saya tidak pernah mengiyakan, mungkin malaikat menolong saya. Kalau saya ikut dengan dia, kemudian saya pulang dikasih amplop transportasi, mungkin ngomongnya tidak begini. Sekarang ini di New York Times sudah dibuka laporan keuangan.

T: Saya ingin bertanya, selain di Freeport sekarang ada gerakan anti Exon di Cepu, ada sejumlah masyarakat yang memblokade jalan, kemudian ada pembakaran camp Newmont Nusa Tenggara Barat. Apa saran Anda? Mungkin anda punya sesuatu yang ingin disampaikan kepada warga yang ada disana yang menyimak acara ini?

J: Janganlah pernah kita ini melakukan destruksi. Kalau soal demo dalam arti menyalurkan aspirasi itu wajar dalam demokrasi. Tapi kalau membakar, melempar, merusak, apalagi sampai membunuh aparat, ini malah tidak akan menyelesaikan masalah, malah makin memperburuk keadaan. Dan makin jauh dari apa yang diinginkan. Saya ingin melihat masalah Cepu ini. Saya setuju dengan teman-teman. Saya melihat Pulau Jawa ini kan sudah makin padat penduduknya. Kebutuhan rezeki di antara anak-anak bangsa di pulau yang kecil ini begitu parah. Sementara tanah pertanian tidak akan bertambah. Salah-salah makin menyempit karena untuk perumahan dan lain-lain. Sesungguhnya Allah yang Maha Rahman Maha Rahim, Maha Kuasa dan Maha Pemurah itu memberikan penduduk di Jawa ini, di perut bumi Pulau Jawa ada reservoir minyak yang jumlahnya mungkin milyaran barrel. Karena Exon ngotot kontrak karya sampai 30 tahun. Mestinya menurut saya, ini diutamakan untuk kita. Untuk orang Indonesia. Supaya rezeki anak cucu kita itu tidak makin menyempit. Ironisnya, setahu saya, Pertamina itu cari kontrak kerja sampai ke Libya, Nigeria, Kazakstan, tetapi selalu kalah dengan Petronas. Nah sekarang di depan kita, Pertamina semua orang yakin bisa. Bank pasti ngantri untuk meminjami, diberikan ke Exxon. Jadi hal ini perlu dipikirkan. Jangan berpikir hari ini saja, tapi lihatlah nasib anak cucu kita mendatang itu bagaimana.


Best Regards
Dessy
Media Relation KBR 68H

* * *

Gatra, 22 Maret 2006

Tak Adil, Pajak Rp 2 Triliun Freeport

untuk Jakarta

Bupati Timika Klemen Tinal menilai, pajak dari PT Freeport sebesar Rp 2 triliun setiap tahun bagi DKI Jakarta tidak adil, karena seharusnya jadi hak Papua.

"Ini tidak adil, karena Freeport itu menambang di Timika, tapi yang menikmati DKI Jakarta, karena kantor pusat Freeport Indonesia ada di Jakarta, plus 60 lebih perusahaan kontraktor yang menjadi mitra kerja Freeport. Seharusnya kantor Freeport itu pindah ke Timika," katanya kepada wartawan di Timika, Senin.

Ia mengemukakan, selama ini Timika hanya menikmati Rp 70 miliar hingga Rp 100 miliar setiap tahun dari royalti dan pajak sekitar Rp 7 miliar setiap tahun yang dibayarkan Freeport kepada pemerintah daerah.

"Itu bukan karena kebaikan hati Freeport, tapi karena memang kewajiban. Kalau yang namanya community development untuk masyarakat di sini, Pemkab Timika tidak tahu dan tidak dapat apa-apa karena ditangani sendiri. Freeport tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk community development itu," ujar Klemen Tinal.

Ia mengemukakan, jika kantor pusat Freeport Indonesia dan 60 lebih perusahaan kontraktor yang menjadi mitra Freeport itu dipindah ke Timika, dampaknya bisa dinikmati oleh masyarakat Papua.

"Kalau kantor itu pindah ke sini, pajaknya akan dinikmati masyarakat di sini. Selain itu, untuk pekerjaan yang non-skill, bisa dikerjakan oleh masyarakat sini, seperti sopir, cleaning service dan lainnya. Itu dampaknya luar biasa. Bukan seperti sekarang," katanya.

Ia mengemukakan, ide untuk meminta pemindahan kantor Freeport itu sudah ia sampaikan ke anggota DPRD I Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang sudah mengadakan pertemuan dengan pejabat dan tokoh masyarakat di Timika beberapa hari lalu yang juga dihadiri pimpinan PT Freeport.

"Untuk kelanjutan dari permintaan kami ini, di tingkat Menkopolhukam Jakarta akan segera dibahas. Kalau tidak salah, Rabu (22/3) akan dibahas masalah ini. Permintaan itu juga sesuai dengan keinginan masyarakat dan tokoh-tokohnya serta pemerintah daerah di sini," katanya.

Mengenai adanya isu unjuk rasa rakyat berkaitan dengan masalah Freeport yang akan digelar Rabu (22/3), ia mengemukakan, pemerintah sudah mengantisipasi masalah itu dan sampai saat ini situasi di kabupaten itu termasuk di sekitar jalan masuk lokasi Freeport aman.

Menurut dia, adanya pemblokiran jalan masuk ke lokasi PT Freeport beberapa waktu lalu oleh warga sebetulnya tidak menimbulkan banyak masalah karena kegiatan masyarakat dan Freeport sendiri berjalan sebagaimana biasa.

"Paling yang terganggu hanya pengiriman avtur ke bandara sehingga banyak pesawat yang mau masuk ke Timika terpaksa transit dulu di Biak untuk mengisi BBM. Itu saja," katanya.

Ia tidak banyak berkomentar mengenai keinginan sebagian masyarakat agar menghentikan operasi Freeport. Ia hanya bercerita tentang tuntutan masyarakat penambang tradisional di bekas atau limbah Freeport.

"Tuntutan masyarakat penambang itu sebagian besar sudah kami penuhi, termasuk oleh Freeport sendiri. Tuntutan itu antara lain agar tidak ada lagi Satgas keamanan yang dari luar melainkan dari satuan yang ada di Timika ini. Kemudian putera daerah harus diperhatikan di Freeport, itu sudah dijawab oleh Freeport sendiri dan lainnya," ujarnya.

Ia mengemukakan, saat ini jumlah penambang emas di limbah Freeport itu sekitar 1.000 orang, namun umumnya mereka bukan penduduk asli Timika, melainkan pendatang dari Kabupaten Puncak Jaya, Wamena, Paniai dan Yahokimo. [TM

* * *


SUARA PEMBARUAN, 21 Maret 2006

Ungkap Aktor Kasus Abepura


. JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak mengungkap aktor di balik bentrokan di Abepura, Papua. Demikian dikemukakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida, dalam pertemuan antara DPD dengan sejumlah LSM Papua, serta wakil dari PT Freeport Indonesia di Jakarta, Senin (20/3).


Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) I DPD Muspani, menyatakan ada kejanggalan yang ditemui dalam kasus bentrokan di Tembagapura. Hal itu, merupakan temuan serta pengaduan langsung masyarakat Papua pada tim DPD di lokasi kejadian.


"Para demonstran menolak musyawarah dengan MRP (Majelis Rakyat Papua), dan DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua). Tak lazim bagi orang Papua, karena lembaga ini punya legitimasi besar, dan menjadi tumpuan aduan nasib mereka," ucap Ferdinanda Ibo Yatipay, anggota DPD asal Papua.


Kemudian melimpahnya logistik para demonstran. Hal itu, kata Muspani, belum pernah terjadi, lantaran unjuk rasa orang Papua biasanya didanai dengan pengumpulan uang dari mereka masing- masing, yang jumlahnya sangat sedikit.
Alasan lain, bukan kebiasaan orang Papua melakukan kekerasan, untuk hal di luar masalah keluarga, atau adat. Hal tersebut diamini anggota DPD Papua Marcus Louis Zonggonao, dan beberapa wakil masyarakat Papua yang hadir.


Kesimpulan sementara, kata Muspani, ada kelompok elite yang menggerakkan kerusuhan. "Kami mendesak Presiden mengungkap siapa mereka. Itu penting untuk memelihara semangat, dan profesionalisme aparat keamanan," katanya.


Wakil LSM dan para tokoh masyarakat Papua yang datang dalam pertemuan itu sendiri, menyampaikan tuntutan agar PT Freeport ditutup, hingga dilakukan negosiasi kembali untuk mendapatkan kesepakatan baru, yang lebih menguntungkan bagi masyarakat Papua. Mereka juga menuntut terbukanya pemerintah, melaporkan berapa hasil yang diterima pemerintah dari Freeport selama ini.
Wakil dari Freeport, Siddharta Moersjid, hanya menyebut akan menyalurkan aspirasi mereka itu pada pihak manajemen Freeport. Dia juga meminta waktu dua minggu, untuk menanggapi pertanyaan itu.


Secara terpisah Secara terpisah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Jeffrie Geovanie mengingatkan, Presiden selayaknya memikirkan dampak aksi pemboikotan yang dilakukan penduduk Papua.
Pada satu sisi, masyarakat Papua memang memerlukan perlindungan, mengingat areal pertambangan yang luas itu sudah berlangsung lama, namun belum memberikan hasil maksimal kepada masyarakat.


Berpikir Jauh
Presiden harus berpikir jauh ke depan karena tidak ada alasan kuat menutup areal pertambangan Freeport. Persoalannya bukan terletak dari keberadaan perusahaan itu, melainkan karena adanya persepsi yang berkembang betapa kontribusi perusahaan itu kepada penduduk Papua, dirasakan belum memadai, katanya.


Dikatakan, sebagai perusahaan besar yang menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selayaknya perusahaan ini mengumumkan secara berkala tentang kinerja perusahaannya. Jika memang ada tuduhan atau kecurigaan dari masyarakat atau LSM atas kinerja PT Freeport, langkah yang bisa dilakukan adalah audit atas kinerja keuangan dan manajemen perusahaan tersebut.


Kalau perlu, tambahnya, pemerintah menunjuk lebih dari satu auditor, baik nasional atau internasional. Dari hasil audit itulah nanti akan ditentukan sikap, apakah laporan keuangan Freeport bermasalah atau tidak. Proses renegosiasi bisa saja dilakukan, apabila ditemukan penyimpangan yang parah. Pemerintah pusat selayaknya menjadi pemegang otoritas paling utama atas persoalan ini.


"Penyelesaian masalah ini harus diletakkan dalam kerangka besar penyelesaian persoalan Papua. Yang harus diutamakan tentunya kepentingan penduduk Papua secara keseluruhan, karena proses produksi PT Freeport pasti suatu saat akan berakhir, sementara penduduk Papua akan terus hidup di tanah Papua. Jangan sampai muncul anggapan betapa masa depan penduduk Papua pasca Freeport akan sangat menyedihkan," katanya.
Sementara itu Anggota DPR asal Papua dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, Inya Bay menegaskan, tidak ada pilihan kecuali kontrak karya Freeport diperbarui. PT Freeport tidak perlu ditutup, tetapi untuk sementara harus dihentikan operasionalnya lalu dilakukan perundingan membahas perbaikan kontrak karya.


Dalam perundingan dengan pihak perusahaan, jangan hanya melibatkan Freeport dengan pemerintah pusat. Perbaikan kontrak karya harus dibahas dalam forum yang dihadiri pemerintah pusat, pemerintah Papua, MRP, DPRP, Pemda Kabupaten Timika dan wakil tujuh suku, di antaranya dari Suku Dani, Suku Kamoro serta Aliansi Masyarakat Papua Bersatu di Jakarta.
Untuk menyelamatkan masa depan Papua, pemerintah harus berani duduk bersama dengan PT Freeport. "Kenapa sih tidak berani, membongkar kontrak karya yang merugikan tersebut? Panja (Panitia Kerja) DPR pun harus meminta agar kontrak karya PT Freeport diperbaiki," tegasnya. (B-14/M-11/M-15)


* * *

Tempo Interaktif, 22 Maret 2006

Panja Freeport Bantah Jadi

Provokator Rusuh Abepura

TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Ketua Komisi Lingkungan DPR Sony Keraf membantah tudingan pemerintah soal adanya provokator dalam kerusuhan di Abepura oleh kalangan elite politik di Jakarta.

“Kalau Panitia Kerja Freeport dituding provokator jelas tidak bisa. Kami masih belum sampai pada kesimpulan apapun,” katanya kepada wartawan, di gedung DPR, Selasa (21/3).

Ia meminta aparat keamanan tidak gampang menyalahkan siapapun atas kerusuhan di Papua pekan lalu. “Jangan gegabah,” tandasnya. “Menuduh ada provokator itu artinya mengalihkan persoalan,” imbuh bekas Menteri Negara Lingkungan Hidup ini.

Sony balik menuding aparat keamanan yang pertama kali membuka konfrontasi dengan menembaki penambang liar di mile 72 Freeport. “Meskipun hanya peluru karet, itu jelas melukai hati orang Papua. Diusir biasa saja, mereka pasti tidak terima, karena itu tanah mereka. Ini ditembak lagi. Jadi siapa sebenarnya yang memprovokasi?” ujarnya.

Ia berulangkali menegaskan bahwa kerja DPR menelisik operasi Freeport tidak mungkin berujung dengan rekomendasi penutupan perusahaan tambang emas asal Amerika itu. “Kami juga tahu kalau investasi mereka sudah banyak. Yang kita mau itu perbaikan lingkungan, penambahan hasil untuk Papua dan keterbukaan. Kita tawar-menawarlah,” kata politikus PDIP ini. Wahyu Dhyatmika

* * *

Pikiran Rakyat, 21 Maret 2006

Freeport dan Kerusuhan Abepura

Oleh CECEP DARMAWAN



KERUSUHAN di Abepura Papua menelan korban. Di depan Kampus Universitas Cenderawasih Abepura Papua, bentrokan dan kerusuhan berakhir dengan tewasnya empat aparat keamanan (3 Polri dan 1 TNI AU). Kerusuhan tersebut merupakan rangkaian protes-protes lanjutan dari tuntutan masyarakat Papua di Timika untuk menutup PT Freeport Indonesia (PT FI). Mereka pun menuntut dibebaskannya para pengunjuk rasa yang ditahan oleh pihak keamanan.
Sebelumnya, di tengah kunjungan Menlu AS Condoleezza Rice (14-15 Maret 2006) ke Jakarta dengan kawalan pasukan Marinir AS, tanah Papua justru memanas. Terjadi penghadangan massa di jalan masuk ke pertambangan PT FI yang dipicu oleh kunjungan elit politik Papua (DPRP dan MRP) ke wilayah pertambangan PT FI.


Para pengunjuk rasa menginginkan mereka diajakserta dalam meninjau lokasi pertambangan PTFI, namun ditolak oleh rombongan para elit politik Papua tersebut. Akibat dari kekecewaan itu, massa bergerak menuju Hotel Sheraton dan menghancurluluhkan berbagai fasilitas hotel, termasuk mobil-mobil milik PT FI yang diparkir di halaman hotel.
Ada apa sesungguhnya di balik kerusuhan Abepura tersebut? Siapa dalang atau aktor di balik kerusuhan tersebut? Mengapa eskalasi gerakannya begitu cepat? Apakah ada indikasi konkret dari kelompok kepentingan tertentu yang ingin mengacaukan suasana politik di Papua? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak mudah untuk dijawab namun tetap dapat diurai secara sosial politik kaitannya dengan kehadiran PT FI di Mimika.


Freeport ”undercover”
Secara kasat mata, fenomena konflik sekitar PT FI ini, memberikan satu gambaran yang menarik untuk dicermati dengan saksama. Tidak mustahil, konflik-konflik yang berkaitan dengan eksistensi PT FI bukanlah merupakan satu fenomena baru dari ketidakberesan penanganan PTFI selama ini sebagai warisan kebijakan pemerintahan masa lalu (Orba). Sudah menjadi rahasia umum bahwa Kontrak Karya atau Contract of Work Area yang ditangani pemerintah Orba yang serbakorup telah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Sejak awal kehadiran PT FI di Mimika (Kontrak Karya I, 7 April 1967) telah memicu konflik-konflik baru, utamanya dengan masyarakat adat setempat (Suku Amungme dan Komoro).


Perlakuan yang tidak akamodatif dari pemerintah dan PT FI terhadap tuntutan masyarakat setempat mengakibatkan protes-protes yang terus-menerus baik dilakukan secara terbuka maupun secara laten. Oleh karena itu, manifestasi atau perwujudan konflik melalui protes-protes dan demonstrasi, seakan mengatakan kepada publik bahwa pertentangan pemerintah dan PT FI dengan masyarakat adat Papua ini adalah perseteruan yang "abadi". Indikasi ini diperkuat dengan adanya dominasi kekuasaan atas hak-hak sipil maupun adat masyarakat setempat. Konflik ini merupakan fenomena gunung es (iceberg phenomenon) karena apa yang terlihat dan teramati publik hanyalah konflik-konflik di permukaan, sementara hakikat konflik (laten) yang lebih besar nyaris tidak mudah dideteksi.


Lokasi pertambangan PT FI berupa gunung biji tembaga (Ertsberg), pertama kali ditemukan oleh seorang ahli geologi kebangsaan Belanda, Jean Jacqnes Dory pada 1936. Kemudian ekspedisi Forbes Wilson tahun 1960 menemukan kembali Ertsberg. PT FI pertama kali melakukan penambangan pada bulan Desember 1967 pasca-Kontrak Karya I (KK I). Ekspor pertama konsentrat tembaga dimulainya pada Desember 1972 dan beberapa bulan kemudian tepatnya Maret 1973 projek pertambangan dan Kota Tembagapura ini diresmikan oleh Presiden Soeharto.


Setelah sekian lama dilakukan ekplorasi (dan juga eksploitasi tentunya), kandungan tembaga semakin berkurang dan pada 1986 ditemukan sumber penambangan baru di puncak gunung rumput (Grasberg) yang kandungannya jauh lebih besar lagi. Kandungan bahan tambang emas terbesar di dunia ini, diketahui sekitar 2,16 s.d. 2,5 miliar ton dan kandungan tembaga sebesar 22 juta ton lebih. Diperkirakan dalam sehari diproduksi 185.000 s.d. 200.000 ton biji emas/tembaga. Dengan demikian, PT FI berhasrat lagi untuk memperpanjang KK I dan dibuatlah KK II pada Desember 1991, yang memberikan hak kepada PT FI selama 30 tahun dengan kemungkinkan perpanjangan selama 2 X 10 tahun. Ini berarti KK II ini akan berakhir pada tahun 2021 dan jika diperpanjang maka akan berakhir 2041. Jadi setelah 35 tahun lagi tepatnya 2041, barulah PT FI kembali menjadi "milik" NKRI. Luar Biasa!!!


Jadi siapa yang menikmati hasil dari PT FI selama ini? Nyatanya sumbangan ke APBN hanya Rp 2 triliunan, saham pemerintah RI hanya 9,36 % sisanya milik asing. Tentu saja yang mendapat "kue raksasa" ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengeleolaan pertambangan ini. Menurut kantor berita Reuters (”PR”, 18/3 2006) dinyatakan bahwa empat Big Boss PT FI paling tidak menerima Rp 126,3 miliar/bulan. Misalnya Chairman of the Board, James R Moffet menerima sekira Rp 87,5 miliar lebih perbulan dan President Director PT FI, Andrianto Machribie menerima Rp. 15,1 miliar per bulan.


Di samping itu, tentu tidak dinafikan bahwa keterlibatan pejabat Orba yang menangani PT FI turut menikmatinya. Sebab, bukan tidak mungkin KK I dan II diwarnai dengan berbagai "permainan" KKN. Dengan memakai logika awam yang sederhana saja, siapa yang mau menjawab pertanyaan berikut "Mengapa pemerintah RI hanya memiliki saham sebesar 9,36%? Mengapa hasil tambang berupa biji tembaga dan emas tidak dihitung secara berbeda? Mengapa pula pengolahan akhirnya untuk menjadi tembaga, emas dll. itu dilakukan di luar negeri? Maukah para penentu kebijakan (pusat dan Papua) meminum air dari sumur yang tercemar tailing (limbah pasir berkimiawi yang diperkirakan sekitar 190 ribu ton sehari)?" Dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya bukan untuk dijawab dengan logika kekuasaan yang mengedepankan pembenaran-pembenaran (dalih) atas semua yang telah dilakukan pemerintah.


Sejak Juli 1996 memang ada dana 1% dari laba kotor perusahaan untuk masyarakat Timika. Layaknya dana "bancakan", dana 1 % bagi pihak masyarakat adat menjadi sumber konflik internal diantara mereka. Dana tersebut disinyalir sebagai media peredam seteleh adanya kerusuhan Maret 1996. Lembaga Masyarakat Adat Amungme (Lemasa) awalnya menolak menerima dana tersebut. Masyarakat adat Amungme menolak semua bentuk perwakilan yang mengatasnamakan masyarakat setempat selain Lemasa. Sementara masyarakt adat lain (Komoro dll) merasa berhak juga atas dana tersebut. Terjadilah konflik-konflik internal sebagai babak baru persoalan PT FI yang berkepanjangan. Walaupun kemudian dibentuk 7 yayasan yang mengelola dana tersebut dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan adat setempat melalui SK Gubernur Irja, konflik-konflik diantara mereka tetap saja terjadi. Intinya adalah ketidakpuasan, ketidakadilan, dan pengelolaan yang tidak profesional.


Namun sesungguhnya konflik-konflik sekitar PT FI telah dimulai sejak perusahaan itu berdiri. Pada saat persiapan awal projek PT FI sekira 1960-1973 telah terjadi konflik dengan masyarakat adat setempat berkaitan dengan pengakuan identitas dan pandangan hidup yang berhubungan dengan alam dan konsep tentang Hai (konsepsi nenek moyang mereka di alam "atas"). Di samping itu konflik pertama terjadi manakala tim ekspedisi Forbes Wilson tahun 1960 meminta bantuan kepada masyarakat sekitar untuk membawa barang-barang keperluan rombongan, tetapi pada akhirnya tidak dibayar. Kekecewaan dan merasa ditipu merupakan awal dari konflik ini.


Konflik berikutnya yang dikenal dengan konflik January Agreement yang dibuat tahun 1974. Isinya menyangkut kesepakatan antara PTFI dengan masyarakat suku Amungme dalam kaitan pematokan lahan penambangan dan batas tanah milik PT FI dengan masyarakat adat setempat. Namun pada kenyataannya, diduga PT FI telah mengambil tanah adat jauh di luar batas yang telah disepakati. Masyarakat adat semakin tergerser dan menjadi kaum pinggiran (pheripheral saja). Konflik-konflik berkaitan dengan January Agreement terus saja berlanjut sampai pembentukan Lemasa tahun 1992.


Konflik lainnya dipicu oleh kerusakan lingkungan yang semakin parah. Lemasa yang dikomandoi oleh Tom Beanal kemudian mengadakan musyawarah adat Lemasa (7-13 Desember 1998) yang menghasilkan 4 resolusi yang berisi tentang resolusi SDA, HAM, gugatan terhadap PTFI dan meminta dialog nasional. Lemasa memang diyakini telah berubah dari gerakan sosial mejadi gerakan politik. Tahun 2003 terjadi kerusuhan di Timika, penyebab awal kerusuhan tersebut, bermula dari adanya peresmian Provinsi baru. Kemudian kematian orang AS di Timika juga memperpanjang daftar masalah PT FI ini. Dan kejadian Abepura kali ini merupakan suatu rangkaian konflik yang tidak putus dari mata rantai konflik-konflik PT FI.


Menurut keterangan Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Pol. Anton Bahchrul Alam bahwa aktivis Front Papera Papua Barat, Selvius Bodi terlibat, namun sebenarnya tidak mudah melakukan deteksi dini atas kasus ini dikaitkan dengan link up gerakan internasional. Secara politik internasional tidak mustahil kasus Abepura terkait dengan agenda terselubung (hidden agenda) dari (1) berbagai gerakan separatis OPM, yang secara ilegal telah membuka perwakilan di Vanuatu, memanfaatkan gerakan melanesian brotherhood, serta melakukan lobi-lobi internasional di tempat pengasingan. (2) anggota Kongres AS yaitu Donald M. Payne (asal Newark, New Jersey) dan Eni FH Faleomafalega (Samoa Amerika) yang membuat surat kepada Menteri Luar Negeri AS dan Sekjen PBB tahun lalu, mempersoalkan legalitas proses bergabungnya Papua ke dalam NKRI melalui PAPERA pada 14 Juli-2 Agustus 1969 dan (3) Dewan Adat Papua yang meminta negara-negara Pasifik, Eropa, dan AS meninjau kembali Resolusi 2504 (XXIV) .


Kita juga berharap Polisi dan TNI jangan dijadikan petugas "pemadam kebakaran" atas berbagai limbah kebijakan pemerintah pusat. Rakyat jangan diaduhadapkan dengan aparat. Musuh kita adalah imperialis-imperialis gaya baru yang berbaju kapitalisme dengan mesin dan agen-agen perusahaan multi nasional yang dijalankan kaum neoliberalis yang menindas.


Andaikan saja pimpinan bangsa ini tidak munafik dan masih memiliki nurani yang sehat, perlu perenungan mendalam (kontemplasi) apakah kehadiran PTFI lebih membawa berkah dan kemashlahatan bagi masyarkat Papua dan eksistensi NKRI atau malah sebaliknya. Setelah itu membuat keputusan yang "berani" , tegas dan memihak kepada kepentingan rakyat dan kedaulatan NKRI. Rakyat Papua sudah lelah dengan berbagai konfllik yang diakhiri dengan korban demi korban! Sebab, tanpa ada upaya konkrit dalam penanganan PT FI, masyarakat Papua akan tetap diliputi oleh kabut ketidakjelasan masa depannya.***


Penulis, dosen ilmu politik Universitas Pendidikan Indonesia, kandidat doktor ilmu sosial politik PPS Unpad, pernah melakukan survei pertahanan ke puncak Grasberg, pertambangan Freeport Tembagapura di Mimika tahun 2005

* * *


Pikiran Rakyat, 21 Maret 2006

Konflik Freeport, Sebuah Ketidakadilan


Oleh Dr. H. THOMAS BUSTOMI

KONFLIK berkepanjangan perusahaan tambang PT Freeport di Timika, Papua, terus berlanjut. Aksi protes yang awalnya dilakukan mahasiswa dan aktivis Papua, kini berkembang melibatkan tokoh-tokoh yang tergabung dalam Majelis Rakyat Papua (MRP) dan organisasi sipil lainnya. Tentunya kita prihatin melihat konflik yang terus terjadi di Papua, hingga menimbulkan jatuhnya korban jiwa dari masyarakat sipil dan anggota TNI dan Polri, akibat bentrokan fisik.

Kini aksi demonstrasi sudah pada tahap tuntutan penutupan PT Freeport. Padahal, sebelumnya masyarakat hanya menuntut perlu dilakukan negosiasi ulang, yakni perbaikan kontrak karya yang lebih adil dan menguntungkan bagi masyarakat Papua. Bila saja konflik itu dibiarkan berlangsung, maka akan mempersulit posisi pemerintah dalam menyelesaikan konflik PT Freeport dan masyarakat Papua.

Seharusnya pihak pemerintah memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Di satu sisi harus mengakomodasi keinginan masyarakat Papua yang semakin hari menunjukkan intensitas demonstrasinya. Yang secara emosional dan psikologis rakyat Papua yang mudah tersulut, jika dibangkitkan dengan isu-isu ketidakadilan yang akan menjadi persoalan pelik dalam menyelesaikan konflik di Freeport. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada pilihan bagaimana menyelamatkan sumber-sumber dana yang dihasilkan dari perusahaan tambang tersebut dan menyelamatkan karyawan PT Freeport.

Dalam empat tahun terakhir, sumbangan dari sektor tambang terhadap APBN tercatat rata-rata sekitar Rp 1,8 triliun. Dua pilihan inilah yang kini dihadapi pemerintah. Jika saja salah melangkah, konflik di Freeport bukan tidak mungkin akan menambah lagi eskalasi tindak kekerasan dan membangkitan persoalan-persoalan yang sebelumnya sudah disuarakan masyarakat Papua, yakni pelanggaran HAM, tuntutan merdeka, dan masalah sosial politik lainnya.

Dari hal ini tampaknya pemerintah memang tidak belajar dari konflik kerusuhan warga Dayak Siang Murung Bakumbai melawan PT Indo Moro Kencana. Akibat, peraturan dan kebijakannya yang tidak memihak rakyat kecil, perusahaan-perusahaan besar kerap menelantarkan hak-hak mereka yang pada akhirnya menimbulkan anarkisme berkepanjangan.

Hal itu tidak jauh beda, dengan konflik-konflik di Timika, Papua. Bahkan mungkin dapat muncul di daerah lain. Karena itu, pemerintah dan DPR harus cermat, jeli, dan pandai-pandai memadukan antara kepentingan investasi (economic interest) dan pelayanan keberlangsungan pengelolaan sumber daya alam yang menghargai kearifan lokal dan keadilan bagi semua kelompok. Secara sosiologis, diperlukan sebuah undang-undang yang menjamin adanya keteraturan sosial (social order) dalam jangka panjang dan mencerminkan keadilan bagi semua pihak.

Pada awalnya, jika permasalahan di Freeport adalah program pengembangan masyarakat maka masalah itu harus dibicarakan dengan benar, apakah dana yang menjadi kompensasi sudah didistribusikan dengan merata, atau sudah didistribusikan tapi tidak tepat penyalurannya. Jika kasusnya adalah konflik Freeport dengan penambang tanpa izin, maka harus dilihat undang-undang atau peraturan yang ada, sebab penambangan tanpa izin bukan hanya ada di Freeport, tapi juga di Kalimantan dan tempat lainnya.

Dari berbagai masalah yang timbul di PT Freeport ini setidaknya menunjukkan dua hal.

Pertama, apa yang terjadi di Papua semakin menunjukkan bahwa memang terjadi masalah besar dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Freeport adalah cermin buruknya pengelolaan sumber daya alam atau dengan kata lain peraturan perundang-undangan yang ada sekarang memang belum menjamin penyelesaian sengketa yang lahir akibat praktik pertambangan, misalnya kasus lingkungan, hak atas tanah, dan kekerasan.

Kedua, banyaknya sengketa yang disebabkan oleh praktik pertambangan memperlihatkan bahwa UU No.11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan memang sudah usang dan tidak dapat dijadikan lagi sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa tambang, mengingat situasi dan perkembangan kegiatan pertambangan terus bergerak secara dinamis.

Menurut mantan Ketua MPR Amien Rais, PT Freeport Indonesia harus ditutup dahulu seiring banyaknya tuntutan dari warga Papua untuk menghentikan operasi perusahaan tambang tersebut pasca konflik antara aparat keamanan perusahaan dengan masyarakat setempat. Hal itu kita nilai sesuatu yang tepat. Ditutup sementara untuk menyelesaikan beragam masalah yang terpendam bagaikan sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Solusinya tidak boleh setengah-setengah tapi harus tegas!

Adalah hak masyarakat di Papua untuk mengadukan siapa saja bila, melakukan pelanggaran hukum, termasuk PT Freeport Indonesia yang dinilai semena-mena dalam mengeksploitasi sumber daya alam berupa emas, perak, dan tembaga di Papua sehingga lingkungan di sekitarnya rusak dan tercemar limbah.

Contoh lain, apa yang dilakukan masyarakat di Teluk Buyat Sulawesi Utara. Mereka menuntut perusahaan pertambangan PT NMR karena dinilai melakukan pencemaran lingkungan, termasuk timbulnya bermacam penyakit berbahaya mendera masyarakat di sekitarnya. Hasilnya, gugatan yang dilakukan masyarakat dan lembaga pemerintah itu menghasilkan putusan yang positif. Pimpinan PT NMR bersedia membayar kompensasi 30 juta dolar AS dari tuntutan 124 juta dolar AS yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup.

Dalam kaitan gugatan penduduk Papua terhadap PT Freeport pun hendaknya pemerintah berpihak pada elemen masyarakat setempat. Apalagi yang dilakukan penduduk lokal adalah menambang emas dengan cara tradisional. Seharusnya kewajiban PT Freeport untuk menyertakan penduduk lokal dalam bekerja secara legal dengan menunjukkan komitmennya terhadap penanganan lingkungan secara benar dan berkelanjutan sehingga semua pihak merasa kehadiran PT Freeport sebagai pahlawan. Bukan sebagai musuh sehingga menimbulkan dendam kesumat sebagaimana yang terjadi selama ini, yang akhirnya menimbulkan masalah nasional, bahkan internasional.

Hal itu bisa terjadi karena pimpinan PT Freeport hanya mengedepankan asas manfaat, mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa mengindahkan dampak dan kesengsaraan masyarakat di sekitarnya. Sikap itu timbul tidak lepas dari sikap pemerintah yang lemah. Dengan demikian, PT Freeport akan serius menyelesaikan masalahnya. Kalau tetap dibiarkan beroperasi jelas tidak akan membawa manfaat bagi masyarakat maupun bagi pemerintah sementara eksploitasi alam Papua berlanjut terus.

Penutupan PT Freeport bukan tanpa risiko. Investor asing bisa saja takut menanamkan modalnya karena kondisi Indonesia dinilai tidak kondusif. Namun juga peringatan buat investor asing untuk menghargai masyarakat dan bangsa Indonesia. Jika kontrak baru dilakukan dan posisi Indonesia diuntungkan, begitu juga masyarakat Papua, tentulah PT Freeport boleh beroperasi lagi. Tapi, kalau "daging"-nya digondol ke Amerika, sementara "kotoran"-nya ditinggal begitu saja, wajar kalau kita mendesak pemerintahan untuk bertindak cepat, tepat, dan tegas menutup sementara PT Freeport sebagai salah satu lumbung emas terbesar di dunia. ***

Penulis, pemerhati masalah sosial politik, dosen FISIP Unpas, juga konsultan infrastruktur regional, tinggal di Bandung.

 

* * *

Tempo Interaktif, 20 Maret 2006

LSM Diduga Terlibat Dalam

Bentrokan Abepura

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar mengungkapkan keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam bentrokan berdarah yang terjadi antara masyarakat, mahasiswa dan aparat kepolisian di Abepura, Papua, beberapa hari lalu.

"Ya ada LSM yang ikut mensponsori (bentrokan). Setahu saya masih LSM lokal, tapi ada hubungannya dengan yang di luar," jawab Syamsir di Kantor Presiden, Jakarta, hari ini, saat ditanyakan apakah benar ada pihak luar yang terlibat dalam bentrokan yang mengakibatkan meninggalnya tiga orang aparat kepolisian dan satu orang prajurit TNI AU.

Syamsir mengatakan LSM itu berada di Papua dan memiliki keterkaitan dengan pihak di Australia. Tetapi Syamsir tidak bersedia mengungkapkan lebih lanjut nama LSM tersebut, sambil tertawa dia hanya mengatakan, "Saya kira kalian sudah tahulah."

Mengenai dugaan keterlibatan pejabat negara, politisi atau aktor dari Jakarta, Syamsir menjawab hasil penyelidikan belum mengarah kesitu. "Tetapi statement-statement (pernyataan) politik itu juga memberikan semacam provokasilah," ujarnya.

Dugaan itu diperkuat Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Di tempat yang sama, Juwono mengatakan unjuk rasa menuntut penutupan PT Freeport Indonesia yang juga terjadi di Jakarta dan daerah lainnya direkayasa oleh pihak tertentu. Indikasinya, persiapan untuk unjuk rasa di lapangan sudah terlalu rapi.

 

* * *

Jawapos, 20 Maret 2006,

Dana Comdev Freeport Diaudit

JAKARTA - Pemerintah tetap bergeming atas tuntutan penutupan perusahaan tambang milik AS, PT Freeport Indonesia, di Mimika, Papua. Namun, pemerintah merespons aspirasi warga Papua tersebut dengan merencanakan audit terhadap penyaluran dana community development (comdev) yang telah diberikan kepada warga."Kita harus objektif melihat secara transparan dan akuntabel. Dana yang diberikan itu untuk apa saja. Kita harus tahu ke mana itu. Sejauh mana sejumlah angka dalam community development yang diberikan stakeholder tersebut dirasakan masyarakat sekitar," tegas Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Widodo A.S. setelah rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, kemarin.

Dia menegaskan, pemerintah tidak mungkin menutup operasi Freeport jika memang tidak sesuai jadwal dalam kontrak karya. Bila tuntutan penutupan tersebut dipenuhi, hal itu akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah. Bukan hanya terkait dengan hukum internasional, tapi juga menyangkut image serta kepastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia."Aspek lain yang menjadi pertimbangan adalah dampak sosial dan ekonomi. Yakni, pengangguran tenaga kerja yang mencapai ribuan. Padahal, operasional Freeport itu membawa manfaat, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya, aspek pendapatan, pajak, royalti, dan dividen.

Tahun lalu saja, sekitar Rp 400 miliar dialokasikan, termasuk untuk warga sekitar," tegasnya. Ikut hadir dalam rakortas tersebut Menhan Juwono Sudarsono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, serta Men BUMN Sugiharto. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar juga hadir dalam pertemuan yang digelar mendadak tersebut.

Terkait dengan bentrok antara mahasiswa dan warga dengan polisi, Widodo menyatakan, pemerintah tidak akan menoleransi serta mengancam menindak tegas pengunjuk rasa yang berbuat anarkis."Kami paham, unjuk rasa adalah sarana dan media menyampaikan aspirasi. Seharusnya itu dilakukan dengan cara yang sesuai aturan, sehingga berlangsung baik," ungkapnya.

dia, unjuk rasa menolak PT Freeport di Abepura sudah jelas menyimpang dari aturan hukum. Sebab, bukan hanya menyampaikan aspirasi, massa juga berbuat anarkis. Massa melakukan kekerasan, sehingga menimbulkan korban nyawa.Karena itu, dia meminta agar masyarakat memahami sikap tegas aparat terhadap pengunjuk rasa yang anarkis.

"Tolong, ketegasan ini tidak dijabarkan sebagai kekerasan. Ketegasan ini lebih merupakan konsistensi penegakan hukum yang dilakukan secara transparan," tegasnya. Dia berharap agar semua pihak bisa melihat dan memahami secara jernih peristiwa di Abepura itu. Dengan begitu, lanjut Widodo, masyarakat tidak mudah memojokkan atau menyalahkan salah satu pihak yang dituding paling bertanggung jawab atas peristiwa berdarah tersebut.

"Selain itu, ini dapat menjaga atmosfer yang kondusif dalam menjalankan efektivitas pemerintahan dan pembangunan. Supaya (pemerintah) bisa memfokuskan program pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," papar mantan panglima TNI itu. Di tempat yang sama, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menegaskan, penutupan Freeport jelas akan mengganggu iklim investasi. Dia menjelaskan, audit terakhir pemerintah atas PT Freeport dilakukan pada 2000 lalu saat Menteri Negara PPN (Perencanaan Pembangunan Nasional)/Kepala Bappenas dijabat Kwik Kian Gie.

Ada empat hal yang menjadi perhatian audit lima tahunan Freeport tersebut. Yakni, soal lingkungan, produksi, penerimaan dari Freeport, dan keamanan. "Termasuk, audit aliran dana. Apakah benar dana itu bisa dirasakan seluruh masyarakat Papua," jelasnya. Mengenai penerimaan dana dari Freeport, jelas Purnomo, dengan saham pemerintah yang hanya 9-10 persen, tahun lalu Freeport sudah setor ke negara USD 112 juta. "Itu sudah hampir satu triliun. Pengaturan dalam saham itu sesuai kontrak. Lalu, ada tambahan lagi sekitar 9 persen, yang pada waktu kontrak tahun 1991 dikatakan lima tahun setelah amandemen kontrak diteken, akan diserahkan kembali tambahan 10 persen," katanya.

Menurut Purnomo, selain dividen USD 112 juta, tahun lalu negara juga mendapatkan royalti USD 82 juta, dari PPh badan USD 532 juta, pajak dan pungutan lain USD 164 juta. Karena itu, totalnya mencapai USD 880 juta. "Ini penerimaan langsung dan sebagian kembali ke daerah," ujarnya. Berdasar UU Nomor 23 Tahun 2005, jelas Purnomo, 32 persen akan diberikan kepada Kabupaten Timika, 32 persen dibagikan kepada seluruh kabupaten di Papua, dan 16 persen pada pemerintah Provinsi Papua.

"Selain itu, ada pula dana tidak langsung, totalnya USD 740 juta. Di antaranya, Rp 400 miliar untuk community development itu. Antara lain, Rp 5 miliar untuk Suku Amome, dan Rp 5 miliar untuk Suku Komoro. Jadi, untuk tahun lalu saja, negara mendapatkan total dana dari Freeport USD 1,6 miliar," jelas Purnomo. Dia memaparkan, sejak 1991-2005 atau sejak amandemen kontrak karya, manfaat langsung yang dirasakan negara mencapai USD 3,8 miliar, sementara untuk Freeport UD 2,2 miliar.

"Dari total pendapatan kotor USD 6 miliar, persentase untuk pemerintah yang lebih dari 50 persen itu sudah cukup besar. Bandingkan dengan production sharing di bidang perminyakan, misalnya," katanya. "Apa pun, kita akan mengaudit pelaksana community development itu. Apakah Rp 400 miliar tersebut benar jatuh ke tangan yang memang berhak untuk menerima atau tidak. Ini kan ada aturannya secara terperinci, termasuk untuk Suku Amome dan Komoro," tambah Purnomo.

Sementara itu, Mabes Polri berjanji mengusut tuntas insiden bentrok massa dengan aparat di depan kampus Universitas Cendrawasih (Uncen), Abepura, Papua. Di antaranya, pemukulan awak media, perusakan kantor perwakilan Komnas HAM, dan insiden peluru nyasar yang melukai beberapa warga.Namun, hingga saat ini belum ada satu tersangka pun dari pihak aparat. Sebab, investigasi menunggu kondisi anggota brimob tenang pasca meninggalnya rekan mereka dalam kerusuhan di depan Uncen. "Kita tunggu anggota tenang dulu," kata Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Pol Anton Bachrul Alam kepada koran ini kemarin. (sup/gup)


* * *

Kompas, 20 Maret 2006

PT FI Tidak Akan Ditutup

Komnas HAM Turunkan Tim Selidiki Kasus AbepuraJakarta, Kompas - Pemerintah memastikan tidak akan menutup kegiatan PT Freeport Indonesia maupun menegosiasi ulang kontrak karyanya dengan pemerintah menyusul insiden berdarah di depan Universitas Cenderawasih, Abepura, Jayapura, Kamis pekan lalu.Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Widodo AS menegaskan hal itu, Minggu (19/3), seusai rapat koordinasi (rakor) polhukam yang antara lain dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sugiharto, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, dan Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar.

”Kita harus melihat pengoperasian Freeport sebagai implementasi perpanjangan kontrak karya kedua pada tahun 1991. Jika tuntutan (menutup PT FI atau meninjau kontrak karya dengan PT FI) dipenuhi, bisa menjadi preseden buruk, baik terkait dengan citra Indonesia di luar maupun masalah sosial ekonomi,” ujar Widodo.

Jika membatalkan atau mengubah kontrak karya secara sepihak, bukan tidak mungkin Indonesia akan berhadapan dengan arbitrase internasional. Masalah seperti itu sangat terkait dengan kepastian hukum dan jaminan kelangsungan berusaha di Indonesia.Widodo mengimbau agar semua pihak menghormati kontrak karya yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (FI) yang dilangsungkan pada tahun 1991.

Baik Widodo maupun sejumlah menteri yang hadir mengatakan, kontrak karya itu adalah kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia, siapa pun penanda tangannya waktu itu.Widodo menambahkan, penutupan PT FI bisa memunculkan penganggur, baik terhadap 8.000 tenaga kerja langsung di perusahaan tersebut maupun terhadap 9.000 tenaga kerja lain yang secara tidak langsung bergantung pada keberadaan PT FI.

Menurut Widodo, secara finansial, baik pemerintah di tingkat pusat, daerah, maupun dua suku besar di sekitar PT FI, yakni suku Amungme dan Komoro, sama-sama ikut menikmati kekayaan alam itu, baik dalam bentuk pendapatan langsung semacam royalti, pajak, dan dividen, maupun tidak langsung.Widodo mempertanyakan tuntutan menutup PT FI, yang disebut-sebut muncul karena masyarakat merasa tidak ikut mendapatkan manfaat.

Menurut dia, pemerintah dan instansi terkait perlu mengaudit aliran dana tersebut untuk memastikan apakah benar dana yang dialokasikan itu sampai ke masyarakat.Selama ini, menurut Widodo, dari total 740 juta dollar AS manfaat tidak langsung dari PT FI, sebanyak Rp 400 miliar di antaranya dialokasikan untuk dana pembangunan masyarakat (community development). Selain itu, dana sebesar Rp 5 miliar per tahun dialokasikan untuk dua suku besar di lingkungan PT FI, yakni Amungme dan Komoro.Purnomo Yusgiantoro juga mengemukakan hal serupa. Ia mengatakan, pemerintah tahun lalu menerima 880 juta dollar AS, terdiri dari pendapatan dividen (112 juta dollar AS), royalti (82 juta dollar AS), pajak penghasilan (PPh) badan (532 juta dollar AS), dan pajak serta retribusi lain (154 juta dollar AS).

Purnomo juga sependapat dengan Widodo bahwa perlu dilakukan audit terhadap aliran dana yang selama ini dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat sekitar, untuk memastikan apakah dana tersebut benar sampai kepada mereka.Tim Komnas HAMPerwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua bersama Komnas HAM Jakarta menurunkan tim untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM di Abepura.

Tim tersebut akan menyelidiki rentetan kasus sekitar pendulangan emas di Mil 72-74 Tembagapura sampai perusakan Hotel Sheraton Timika beberapa hari lalu.Dari Jayapura dilaporkan, jumlah tersangka kasus Abepura yang ditangani Kepolisian Daerah (Polda) Papua menjadi 14 orang dari 73 orang yang telah dimintai keterangan. Setelah sehari sebelumnya ditetapkan 12 tersangka, kemarin ditetapkan lagi dua tersangka.

Ketua Perwakilan Komnas HAM Papua Albert Rumbekwan kepada pers di Jayapura kemarin mengatakan, enam anggota Perwakilan Komnas HAM Papua dipercaya Komnas HAM Pusat untuk menyelidiki peristiwa Abepura yang terjadi Kamis lalu.Tim itu akan melakukan penyelidikan, mulai dari aksi demo Rabu lalu oleh Front Pembebasan Masyarakat Papua Barat di depan Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) yang menuntut penutupan PT FI sampai bentrok massa dengan aparat kepolisian yang mengakibatkan tiga anggota Brimob dan seorang anggota TNI Angkatan Udara meninggal, serta 23 orang luka-luka baik dari pihak kepolisian maupun massa.

Sementara itu, tim yang beranggotakan 12 orang dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) yang dipimpin Komisaris Besar Mathius Salempang, selaku Wakil Direktur Keamanan Negara Mabes Polri, bergabung dengan sejumlah anggota Direktorat Reserse Kriminal Polda Papua dan Reskrim Polresta Jayapura.Mereka melakukan olah tempat kejadian di depan Kampus Uncen kemarin. Tim tersebut di bawah koordinasi Direktur Reskrim Polda Papua Ajun Komisaris Besar Paulus Waterpauw. Olah tempat kejadian itu merupakan kelanjutan dari proses penyelidikan dan penyidikan terhadap para tersangka.

Ke-14 yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Selvius Bobii, Alex C Wayangkau, Luis Gedi, Fery Pakage, Fenius Waker, Othen Dapyal, Thomas Ukago, Elkana Lokobal, Ellyas Tamaka, Patrisius Aronggear, Moses Lokobal, Markus Kayame, Musa Asso, dan Monjefri Obaja. Jefri Pagawak yang sempat diberitakan ditangkap ternyata tidak ditangkap.”Tidak tertutup kemungkinan jumlah pelaku bertambah. Pemeriksaan sedang berlangsung. Mereka yang tidak terbukti bersalah telah dikembalikan ke kediaman masing-masing,” kata Paulus Waterpauw. (KOR/ROW/DWA)

* * *


Indopos, 19 Maret 2006,

Brimob Amuk Kantor Komnas HAM

Rektor Uncen Minta Perlindungan

 

JAKARTA - Komnas HAM terus memantau perkembangan situasi di Abepura, Papua, pasca tewasnya empat aparat keamanan saat terjadi demonstrasi di depan Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) pada Kamis lalu. Meski belum menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM, Komnas HAM menyesalkan sikap sebagian aparat yang tidak bisa mengendalikan diri.

"Perwakilan kami di Papua terus memantau situasi. Sampai hari ini (kemarin, Red), masih terjadi sweeping oleh aparat. Penyisiran terus terjadi dan dilaporkan bahwa ada di antara aparat yang tidak bisa mengendalikan diri," jelas Wakil Ketua Komnas HAM Zoemrotin K. Soesilo kemarin.

Menurut dia, pihaknya tetap mendukung agar pelaku penganiayaan yang menewaskan tiga anggota polisi dan seorang anggota TNI-AU diproses secara hukum. Namun, aparat harus tetap mengikuti prosedur hukum dalam menangani kasus tersebut.

Dia mencontohkan, tiga warga sipil yang tertembak polisi dan beberapa wartawan yang menjadi korban penganiayaan anggota Brimob merupakan bukti bahwa aparat di lapangan masih belum bisa mengendalikan diri.

Selain itu, kemarin, sejumlah rumah dan asrama mahasiswa dirusak anggota Brimob yang menyisir untuk mencari pembunuh rekannya. Contohnya, asrama mahasiswa Nayak dan Ninmim, Abepura.

Menurut pantauan Cenderawasih Pos (Grup Jawa Pos), semua kaca jendela asrama pecah. Kacanya berhamburan ke lantai. Pintu-pintunya hancur. TV dan peralatan lain ikut dirusak. "Saat kejadian, mahasiswa takut dan keluar asrama karena anggota Brimob membabi buta," ungkap salah seorang penghuni asrama mahasiswa Nayak.

Kantor perwakilan Komnas HAM di Papua, jelas Zoemrotin, juga tidak luput dari sasaran aparat yang men-sweeping. Sejumlah dokumen hasil pantauan perwakilan Komnas HAM diobrak-abrik. Kamera, tape recorder, serta peralatan lain dihancurkan aparat yang ditengarai ingin membalas dendam itu.

Masih beruntung, kata dia, aparat tidak sampai menganiaya anggota Komnas HAM yang sedang memantau situasi di beberapa sudut Kota Abepura. "Aparat sebenarnya sudah di atas angin terkait dengan kasus di Abepura ini. Tapi, gara-gara sikapnya yang tidak bisa mengendalikan diri itu, akhirnya nama mereka juga tercoreng. Termasuk, merusak peralatan perwakilan kami. Sehingga, sampai sekarang kami sulit menerima laporan," jelasnya.

Dia berharap sikap aparat keamanan tidak menyulut terjadinya aksi pelanggaran HAM. "Seharusnya, itu tidak terjadi. Jangan sampai ada kesan balas dendam sehingga membuat situasi makin runyam," ingatnya.

Rektor Universitas Cenderawasih Prof Dr Bert Kambuaya MA mengatakan, akibat penyisiran tersebut, mahasiswa jadi ketakutan. Karena itu, perkuliahan diliburkan satu minggu atau hingga suasana benar-benar kondusif. Selain itu, wisuda sarjana yang direncanakan dilaksanakan Selasa (21/3) di Aula Utama Kampus Abepura, Universitas Cenderawasih, diundur hingga 28 Maret 2006.

Kambuaya menyatakan telah berkirim surat ke Kapolda Papua. Selain berisi permintaan maaf atas kejadian tersebut, dia meminta jaminan keamanan agar proses perkuliahan bisa kembali berjalan normal. "Saya sangat menyesalkan terjadinya bentrokan yang menyebabkan korban meninggal," ujarnya.

Dia mengungkapkan bahwa para pengunjuk rasa yang terlibat bentrok dengan aparat keamanan di depan kampus Uncen bukan mahasiswa Uncen murni. Tapi, mereka lebih banyak dari kelompok masyarakat lain dan mahasiswa perguruan tinggi lain. Mereka menamakan diri Parlemen Anak Jalanan dan Front Pepera PB Kota Jayapura. "Jadi bukan demo atas nama mahasiswa Uncen, ini yang perlu diklarifikasi," tegasnya.

Kini, dia mengaku sedang mendata mahasiswanya yang diduga terlibat aksi unjuk rasa dan berbuntut rusuh tersebut. Jika ada mahasiswa yang terbukti terlibat aksi kekerasan itu, Kambuaya berjanji menindak tegas. Minimal, dia akan menskorsing mahasiswa tersebut dan menyerahkannya kepada petugas untuk diproses sesuai aturan.

Soal adanya massa yang mencari perlindungan ke lokasi kampus Uncen Abepura, Kambuaya mengatakan, "Itu inisiatif mereka sendiri berlindung ke dalam kampus Uncen. Tapi, bukan berarti mereka adalah mahasiswa Uncen. Sebab, bisa saja mereka itu warga masyarakat dan mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang kebetulan berlarian ke arah kampus".

Mantan dekan Fakultas Ekonomi Uncen itu menyesalkan sejumlah pemberitaan media yang terkesan memojokkan Uncen. "Saya juga sangat sayangkan sejumlah pemberitaan yang menyebutkan aksi itu dilakukan mahasiswa Uncen murni, padahal bukan," jelasnya.

Kalau mahasiswa Uncen, lanjut dia, tentu yang didemo rektor di dalam kampus. Tapi, itu dilakukan di jalan umum dan kebetulan jalan raya tersebut berada di depan kampus Uncen.

Dia menyatakan, pada 18 November 2005, pihak kampus telah berkoordinasi dengan Polda Papua soal larangan keras mengadakan demonstrasi-demonstrasi massa di Kampus Uncen. Termasuk, yang berkaitan dengan kepentingan akademis.

Kambuaya pernah menjelaskan kepada Kapolda bahwa unjuk rasa di depan kampus Uncen bukan kepentingan akademis. Karena itu, dia mempersilakan aparat menindak tegas. "Kalau unjuk rasa itu berkaitan dengan akademik, tentu saja saya sebagai rektor yang bertanggung jawab," katanya.


Salah Komando

Selain menangkap pelaku bentrokan di depan kampus Universitas Cendrawasih (Uncen), Abepura, Papua, tim Mabes Polri mengivestigasi penyebab peristiwa yang menewaskan tiga polisi dan seorang anggota TNI-AU itu. Sangat mungkin bentrokan antara pendemo dan aparat keamanan tersebut terjadi karena salah komando.

Seorang petinggi kepolisian di Mako Brimob Kelapa Dua mengaku melihat ada sesuatu yang tidak pas dalam pengamanan aksi demo menuntut penutupan PT Freeport tersebut. Yakni, tindakan pasukan Dalmas (pengendalian massa) polisi yang terlalu berani masuk ke sasaran saat situasi kurang menguntungkan.

"Seharusnya komandan di lapangan bisa menilai situasi saat itu. Anggotanya yang berjumlah 100-an dengan tameng dan pentungan tentu tidak bisa masuk menghadapi massa berjumlah 1.000-an begitu," ujar polisi yang enggan disebut namanya itu.

Dalam kondisi seperti itu, lanjut dia, seharusnya pasukan Dalmas hanya mempertahankan supaya mahasiswa tidak keluar lebih jauh lagi dari kampus Uncen. Pasukan hanya melokalisasi aksi demo, lalu menambah kekuatan pasukan terlebih dahulu. "Kalau tidak memaksa masuk seperti kemarin (tiga hari lalu) itu, tentu tidak akan ada korban yang jatuh karena kocar-kacir setelah dilempari batu. Ini harus dicari siapa yang beri komando," lanjutnya.

Menurut dia, Marko Brimob sebagai pembina fungsi juga akan menginvestigasi peristiwa tragis tersebut. Salah seorang yang bakal menjadi sasaran investigasi adalah mantan Kasat Brimobda Papua Kombespol Tatang Hermawan. Tatang sendiri dicopot dari jabatannya sehari setelah terjadi bentrokan. Dia digantikan Kombespol O.C. Kaligis (mantan Kasat Brimobda Papua).

Wakadiv Humas Polri Brigjen Pol Anton Bachrul Alam mengatakan, saat ini tim Mabes Polri yang berada di Papua sedang menyusun ulang materi kronologi peristiwa berdarah itu. "Kita akan memetakan kembali bagaimana peristiwa itu," jelas Anton saat dihubungi kemarin.

Ditanya jumlah tersangka, Anton mengatakan sepuluh orang. Namun, Mabes Polri belum mempunyai catatan lengkap nama-nama kesepuluh orang tersebut. "Sepuluh orang itu dari 70 orang yang kini diamankan di Mapolda Papua," lanjutnya.

Mengomentari penyerangan brutal oknum brimob terhadap sejumlah wartawan di Papua, Anton menjelaskan bahwa Polri secara resmi meminta maaf atas perbuatan tercela anggotanya. Selain itu, pihaknya akan menindak anggotanya dalam insiden memalukan yang mencoreng korps brimob tersebut.

"Senin nanti pimpinan Polri mengagendakan untuk bertemu dengan sejumlah pimpinan media massa nasional. Kami juga akan mengganti biaya kamera dan biaya pengobatan mereka," tambah jenderal bintang satu itu. (sup/naz/ito/jpnn

* * *

Pikiran Rakyat, 18 Maret 2006

Empat "Big Boss" Freeport Terima

Rp 126,3 M/Bulan


PAD Papua 2006 Hanya Rp 150,7 Miliar


FREEPORT "makan" korban. Empat aparat tewas akibat dianiaya massa pengunjuk rasa. Setidaknya, itulah tragedi yang menyentak nurani. Catatan hitam itu terjadi di kompleks kampus Universitas Cendrawasih Abepura, Jayapura, Papua, Kamis (16/3). Aksi massa tersebut, menuntut penutupan tambang Freeport.

Tahukah Anda berapa sebenarnya gaji para petinggi perusahaan tambang emas terbesar di Indonesia, PT Freeport McMoran (FMM), yang mengeruk emas bumi Tembagapura di Papua itu?

Jangan kaget, setiap bulan empat big boss, termasuk salah satunya putra Indonesia, paling tidak menerima Rp 126,3 miliar lebih. Hal ini berarti dalam setiap menit, mereka menerima duit sebesar Rp 3 juta. Bandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua tahun 2006 sebesar Rp 150,7 miliar.

Besaran duit ini dilaporkan kantor berita Reuters (1/3) dan dikutip www.tribun-timur.com (3/3). Laporan yang dimuat Reuters memerinci secara pasti kisaran yang diterima oleh empat bos besar Freeport tersebut.

Misalnya Chairman of the Board, James R Moffet, menerima 9.509.183 dolar AS (setara Rp 87,5 miliar lebih, kurs Rp 9.200,00/dolar AS) atau satu-satunya putra Indonesia, Adrianto Machribie, yang berposisi sebagai President Director PT Freeport Indonesia menerima 1.641.827 dolar AS atau sekitar Rp 15,1 miliar.

Sungguh angka yang sangat fantastis. Tapi apakah itu total gaji take home pay yang diperoleh? Menurut Reuters, duit ratusan miliar tersebut hanyalah compensation (tunjangan) atas jabatan mereka.

Dalam item tersebut, tidak tertulis salary atau renumeration yang menggambarkan gaji yang mereka terima. Dua kata ini --dalam istilah asing-- menggambarkan besaran gaji yang diterima.

Lalu, berapa sebenarnya duit yang dihabiskan hanya untuk menggaji empat orang tersebut. Tidak ada laporan resmi mengenai hal ini. Apalagi Freeport memang dikenal sebagai perusahaan yang tertutup soal gaji para petingginya. Namun, kemungkinan gaji mereka berada dalam kisaran angka ratusan miliar juga. Demikian Reuters menuliskan laporan Freeport menyusul aksi warga Papua yang menutup akses ke pabrik tersebut, beberapa hari terakhir.

**

SAAT ratusan penambang liar menutup jalan yang merupakan akses utama menuju Freeport, sebuah pertambangan emas dan tembaga di Provinsi Papua, sudah mengindikasikan adanya perseteruan antara perusahaan multinasional itu dengan penduduk lokal. Ketegangan yang akhirnya membawa korban.

Surat kabar The Australian News, Rabu (1/3) melansir, dengan menghasilkan emas dan tembaga yang mencapai puncak harga, dipastikan perusahaan asal AS itu mencatatkan keuntungan sekira 1,2 miliar dolar AS pada tahun 2005 dari total pendapatan yang berkisar 4,2 miliar dolar AS. Hanya, perusahaan penambang kini berada dalam tekanan baik oleh pemerintah Indonesia dan AS terkait dengan masalah lingkungan dan hubungan mereka dengan militer Indonesia. Pihak berwenang AS saat ini sedang melakukan investigasi terkait dengan kasus suap jutaan dolar terhadap petinggi militer.

Menurut rumor, pembayaran bernilai jutaan dolar itu dilakukan untuk membayar keamanan di tambang Grasberg. Indonesia juga ikut melakukan penyelidikan yang terkait perusakan lingkungan yang kemudian dibantah juru bicara perusahaan itu dengan mengatakan tidak ada hal yang salah dalam proses penambangan Freeport di Papua.

Seiring dengan munculnya kasus itu, warga Papua juga melakukan perlawanan agar diberi kemerdekaan dari Indonesia. Polisi terpaksa menggunakan gas air mata dan siraman air untuk membubarkan pengunjuk rasa di luar kantor Freeport di Jakarta.

Freeport memproduksi 200.000 ton biji emas per hari. Blokade warga mulai berlangsung awal Maret lalu atau sehari setelah militer melakukan operasi pembersihan dari jalur sungai di mana Freeport membuang limbahnya.

Polisi kemudian menembakkan peluru karet kepada para penambang liar yang membawa panah saat melakukan protes itu. Sedikitnya lima orang menderita cedera serius termasuk dua orang penambang liar. Insiden ini membuat hubungan Freeport dan masyarakat setempat menjadi tegang.

Tetapi, para pekerja Freeport mengatakan, kejadian itu hanya isu baru yang menghantam perusahaan yang mulai beroperasi di Papua sejak tahun '70-an. Mereka juga mengatakan, para penambang itu bukan masalah besar bagi mereka sebelum pihak Freeport mulai melakukan pembenahan sungai dekat tambang yang dimulai tahun 2000 lalu.

Sejak saat itu, banyak penambang ilegal mulai beroperasi terutama harga emas mulai melonjak. Tiap penambang dapat memperoleh dua atau satu gram per hari, sebuah bisnis yang sangat menguntungkan di tengah-tengah sebagian masyarakat Indonesia hanya memperoleh pendapatan kurang dari dua dolar AS per hari. Saat ini, harga satu gram emas berkisar 18 dolar AS. (TT/Ibnu/"PR")***

* * *

Suara Merdeka, 18 Maret 2006

Tutup Freeport, RI Diadili Internasional


Semarang, CyberNews. Menteri Kehutanan (Menhut), MS Kaban, mengingatkan bahwa Indonesia bakal diadili masyarakat internasional, jika pemerintah memenuhi tuntutan penutupan PT Freeport.
"Kalau PT Freeport ditutup, apakah negara Indonesia tidak akan diadukan ke pengadilan internasional? Meskipun sudah mengeluarkan miliaran rupiah, belum tentu kita akan menang di pengadilan intrnasional nanti," kata Kaban saat berdialog dengan anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Hotel Kartika Pariwisata, Kopeng, Kabupaten Semarang, Sabtu.


Ia menjelaskan, dalam satu negara, siapa pun pemimpinnya, apabila sudah menandatangani perjanjian internasioanl, maka presiden berikutnya harus melanjutkan apa yang telah ditandatangani presiden sebelumnya. "Tidak bisa presiden yang baru lalu mengatakan itu bukan saya yang menandatangani," ujarnya.


Kaban, yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), mengatakan, seandainya PT Freeport benar-benar ditutup, berapa ratus ribu orang yang akan menjadi pengangguran. "Jadi, mari kita cari solusinya supaya hidup kita lebih baik dibanding hari-hari sebelumnya," katanya.
Ia mengingatkan, kepada para tokoh masyarakat atau tokoh politik jangan membuat pernyataan-pernyataan yang sampai menimbulkan permasalahan baru sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat.


"Sebagaimana kita ketahui pada waktu lalu. Ada salah seorang tokoh yang dengan gagah mengatakan tutup Freeport. Setelah ada kejadian di sana, dia diam dan tidak mau bertanggungjawab. Tidak boleh begitu menjadi seorang pemimpin," katanya.
Oleh karena itu, ia mengatakan, bagi seorang pemimpin perlu untuk memikirkan dulu secara matang sebelum mengeluarkan pernyataan. Pernyataan itu berdampak atau tidak terhadap kehidupan masyarakat, katanya.


"Padahal, saya yakin kalau beliau menjadi presiden tidak akan mungkin berani untuk menutup PT Freeport. Kalau di luar, dia baru berani," katanya.
Apa pun yang dilakukan pemerintah sekarang, kata dia, dianggap tidak ada yang benar, padahal pada zaman pemerintahan Soeharto apa pun yang dilakukan beliau selalu benar, dan tidak ada yang berani menyalahkan. "Namun, sekarang ini lain zamannya, apa pun yang dilakukan pemerintah tidak ada

* * *

Rakyat Merdeka, 18 Maret 2006

Amien Nyusun Siasat


SBY Dituding Nggak Punya Nyali

Melawan Freeport

Bekas Ketua MPR Amien Rais lagi tiarap. Diduga terkait tudingan Presiden SBY dalam kasus kerusuhan di Papua.

SETELAH bersuara lantang soal Freeport dan Blok Cepu, Amien Rais seharian kemarin tak ketahuan berada di mana. Menghilangkah Amien? “Setahu saya Pak Amien sekarang di Yogyakarta,” tukas kader PAN Tjatur Sapto Edy saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam. Namun, saat Rakyat Merdeka menghubungi kediaman Amien di Yogyakarta, telepon rumah Amien tak diangkat. Begitu pula saat Rakyat Merdeka menghubungi salah satu ajudan Amien, Ismail. Berkali-kali ditelepon, HP nya terus-terusan sibuk. Bahkan, rumah Amien di Kawasan Gandaria, Jakarta Selatan juga terlihat sepi.

Menanggapi tudingan SBY soal provokasi elit politik, Tjatur Edy yang selama ini dikenal dekat dengan Amien enggan berkomentar. Namun, dia punya alasan kenapa Amien selalu bersuara lantang soal Freeport. Katanya, apa yang disuarakan Amien itu demi keadilan rakyat Papua. Misalnya saja dalam hal pajak, kerusakan lingkungan hidup dan ketidakadilan di tanah Papua.

Sedangkan, salah satu kawan dekat Amien mengungkapkan, dosen UGM ini tengah tiarap. Hal ini dilakukan karena kondisi Papua yang masih panas. Meski demikian, Amien berjanji akan terus memperjuangkan nasib orang Papua dalam kasus tambang Freeport. “Ini bagian dari siasat perjuangan saja,” ungkap salah satu kader senior PAN ini.

Sedangkan bekas Kepala Bappenas Kwik Kian Gie mengungkapkan Amien juga batal hadir dalam pertemuan tokoh nasionalis. Rencananya, hari ini, 200 tokoh nasionalis akan meneken deklarasi penyelamatan aset negara. Dalam pertemuan itu juga akan disinggung soal sikap pemerintah dalam kasus Freeport dan ExxonMobil.

“Banyak birokrat yang tidak bisa hadir, orang istana juga tidak ada. Mungkin sudah jadi kebiasaan, kode etik jika mereka masih menjabat, tidak mau pergi (memenuhi undangan),” sentil Kwik kepada Rakyat Merdeka semalam.

Soal alasan ketidakhadiran Amien, Kwik menyebutkan, bekas Ketua Umum PAN itu tengah melakukan perjalanan ke luar kota. “Tapi beliau (Amien) menyatakan mendukung pertemuan itu,” kata Kwik.

Dimintai tanggapannya soal permintaan presiden agar tokoh nasional tidak memperkeruh masalah Freeport dan Exxon, Kwik enggan berkomentar. Namun jika disuruh diam dan menerima saja keputusan pemerintah menyerahkan operasi Blok Cepu kepada Exxon, Kwik tidak setuju.

Diakui, sewaktu dirinya masih menjadi Kepala Bappenas, duta besar Amerika Serikat (AS) pernah melobinya terkait Blok Cepu itu. Dengan begitu, kata Kwik lagi, seharusnya pemerintah paham mengapa AS luar biasa “ngiler” dengan Blok Cepu. “Itu karena laba bersih yang luar biasa besar,” imbuh dia.

Di tempat terpisah, Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, pemerintah perlu melakukan negosiasi ulang dengan PT Freeport untuk meninjau kembali besarnya royalty dari perusahaan tambang emas tersebut. Ia yakin kalau itu dilakukan, peristiwa anarkis yang menelan korban jiwa seperti yang terjadi kemarin, tidak terulang lagi pada masa mendatang.

Mbah Tardjo (panggilan akrab Wakil Ketua DPR Soetadrjo Soerjogoeritno, red) menimpali, “Pemerintah jangan hanya menyalahkan elit politik, karena yang terjadi di Papua adalah aspirasi rakyat Papua yang menuntut keadilan.” Sementara Wakil Ketua Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD) DPR Nizar Dahlan menilai, terjadinya bentrokan fisik yang memakan korban jiwa tersebut tidak terlepas dari sikap Presiden. “Presiden SBY tidak punya nyali untuk menegosiasikan kembali kontrak karya Freeport sehingga menimbulkan korban jiwa,” tegasnya. RM

* * *


CENRAWASIH POS, 18 Maret 2006

Komandan Brimob Langsung Dicopot


JAYAPURA-Buntut terjadinya bentrokan di depan Kampus Uncen Abepura yang berakibat tewasnya empat aparat (Dua anggota Brimob, Satu Anggota Dalmas Polresta Jayapura dan 1 Anggota TNI-AU), membuat Kepala Satuan (Kasat) Brimobda Papua, Kombes Pol. Tatang Hermawan.
Tatang dicopot, karena dinilai telah melakukan kesalahan saat menjalankan tugas di lapangan yang mengakibatkan dua anggotanya tewas. Pernyataan ini disampaikan Kapolri Jenderal Pol. Sutanto kepada wartawan saat menghadiri acara tatap muka dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Makodam, Juamt (17/3) kemarin.


Selanjutnya untuk kepentingan penyegaran di kesatuan Brimobda Papua, untuk sementara yang akan menggantikan Kombes Pol. Tatang Hermawan adalah Kombes Pol OC. Kaligis (Mantan Kasat Brimobda Papua sebelumnya). Alasan dipilihnya OC. Kaligis, karena yang bersangkutan dinilai mampu dan tahu apa yang dilakukan untuk kesatuannya.


"Saya yakin dia (Kaligis) mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga situasi di Abepura dapat kembali normal dan kondusif seperti sebelumnya,''tegas Kapolri.
Menurut Kapolri, kalau situasi di Jayapura begini terus (tegang), yang akan jadi korban masyarakat. ''Kasihan dong aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Ya, pokoknya dengan pergantian pimpinan Brimobda Papua ini, saya berharap keamanan dan ketertiban di jayapura khususnya dan Papua umumny dapat pulih kembali," harapnya.


Disinggung dengan masih berlanjutnya aksi-aksi yang dilakukan anggota Brimob seperti penutupan jalan di seputar Markas Brimob di Kotaraja, sweeping warga dan perusakan terhadap asrama-asrama mahasiswa, menurut Kapolri, dirinya berharap para anggota Brimob dapat mengendalikan diri, sehingga tidak menimbulkan ekses-ekses yang lebih besar lagi.


Begitu juga soal masih tingginya emosi anggota Brimob terkait tewasnya rekan mereka, menurut dia, pihaknya akan membuat langkah-langkah seperti perlunya upaya-upaya penyegaran terhadap para anggota. Ditanya perlukah mereka dilakukan rolling tugas, menurut Sutanto, masih memikirkan langkah-langkah yang akan diambil lebih lanjut.


Berkaitan dengan peristiwa itu, langkah utama yang harus dilakukan adalah pemulihan keamanan secara terkoordinir antara TNI dan Polri dengan melibatkan masyarakat.
Disamping itu, perlunya penjagaan keamanan di tempat-tempat yang dianggap rawan, kemudian patroli bersama dalam rangka mencegah terjadinya tindakan yang bisa mengarah kepada proses hukum.


"Soal apakah di Papua masih perlu penambahan jumlah personel, saat ini sedang kita pikirkan dan pertimbangkan. Tapi bagi kami yang terpenting bagaimana saat ini Papua ini kembali tenang dan aman,''ujarnya.
Dia juga memerintahkan kepada Kapolda agar terus menjalin koordinasi dan komunikasi dengan aparat TNI maupun pihak-pihak lain, agar pasca peristiwa kemarin itu tidak membuat kegiatan masyarakat terganggu, apalagi harus takut keluar rumah. (mud)

* * *

CENDRAWASIH POS, 18 Maret 2006

Abepura Masih Mencekam

*Tiga Warga Sipil Kena Peluru Nyasar


JAYAPURA-Pasca bentrokan antara aparat kepolisian dengan massa di Abepura (Depan Kampus Uncen) yang terjadi Kamis (16/3), membuat anggota Brimobda Papua marah dan melakukan penyisiran di wilayah Abepura dan Kotaraja. Dari penyisiran yang berlangsung hingga Jumat siang (17/3) kemarin, diduga kuat ada tiga warga sipil yang terkena peluru aparat. Tak pelak, suasana di Abe menjadi mencekam.


Dari pantauan Cenderawasih Pos, Jumat (17/3) kemarin, jalan-jalan di wilayah Abepura dan Kotaraja sangat sepi. Sejumlah anggota Brimobda yang belum bisa menerima atas tewasnya rekan-rekan mereka, masih melakukan sweeping terhadap setiap kendaraan yang melintas di dekat markasnya di Kotaraja, Distrik Jayapura Selatan.


Tak hanya itu, sejumlah anggota Brimob lainnya berkeliling di seputar jalan raya Abepura dan Kotaraja dengan melepaskan tembakan ke udara. Mereka ada yang menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat.


Akibat aksi tembakan ke udara yang dilakukan kemarin, membuat banyak masyarakat memilih tidak keluar rumah. Bahkan toko, pusat perbelanjaan, perkantoran pemerintah, swasta, bank serta kantor-kantor lainnya yang ada di wilayah Kotaraja dan Abepura tak beraktivitas. Kendaraan yang melintasi di jalan-jalan utama sangat terbatas, sehingga jalan raya yang biasanya macet dengan kendaraan, kemarin cukup sunyi.


Tak hanya itu, sekolah dan perguruan tinggi yang ada di wilayah Abepura tak satupun yang menjalankan aktivitasnya. Kota Abepura yang dikenal sebagai kota pendidikan mahasiswa dan anak-anak sekolah, tak ada aktivitas belajar mengajar.


Dari pantauan Cenderawasih Pos di lapangan di Universitas Cenderawasih baik kampus Abepura maupun kampus Waena, sama sekali tidak ada mahasiswa. Suasana kampus terlihat sunyi dan hening, di Gedung Rektorat Uncen yang berada di Waena (sekitar 5,5 KM dari Kampus Abepura) hanya terlihat beberapa pegawai.


"Sebenarnya kampus tidak diliburkan, tapi dosen, pegawai dan mahasiswa tidak ada yang datang. Mungkin karena mereka masih takut," kata Ruminta, salah satu staf di Universitas Cenderawasih yang kemarin berada di gedung Rektorat Uncen.
Gara-gara peristiwa itu juga, gladi kotor persiapan wisuda di Aula Universitas Cenderawasih juga batal.


Suasana yang sama juga terjadi di sejumlah kampus dan sekolah yang ada di wilayah Abepura. Seperti Kampus STT Is Kinje, USTJ dan STFT. Kemudian SMP YPPK St Paulus, SMA 1 Abepura, SDN II Abepuira, SD III Abepura dan sejumlah sekolah lainnya. Di sekolah-sekolah tersebut tidak menjalankan aktivitasnya.


Aksi penutupan jalan utama Abepura - Kotaraja yang ada di depan Markas Brimobda Papua, dilakukan sejak Kamis (16/3) sore hingga Jumat (17/3) kemarin. Mereka menutup jalan, tapi ada jalan alternatif yang melewati kompleks perumahan warga di KPR BTN Kotaraja. Melalu jalan alternatif itu, setiap masyarakat disweeping KTP. Mereka (Brimob) mencari massa yang diduga kuat terlibat dalam aksi bentrok sehari sebelumnya.


Ketakutan warga makin menjadi, tat kala anggota Brimob banyak kali mengeluarkan tembakan ke udara. Duar-duar-duar. Tembakan sebagai luapan kekecewaan anggota Brimob ke udara yang secara berkeliling di seputar jalan raya yang ada di wilayah Abepura dan kedengaran hingga wilayah Kotaraja. Tak pelak, aksi itu akhirnya memakan korban rakyat sipil yang terkena peluru nyasar(Tapi tidak tewas).


Dari data yang dihimpun oleh Cenderawasih Pos di rumah sakit, ada tiga masyarakat sipil yang terkena peluru nyasar. Ketiga korban itu antara lain Katrin Ohee (siswa kelas IV di SD Sion Padang Bulan), Ny Sulika bersama putrinya Ratna Sari.


Katrin Ohee terkena peluru nyasar dari tembakan ke udara anggota Brimob yang dilepaskan di depan Markas Korem 172 PWY. Katrin Ohee terkena peluruh di belakang rumahnya yang terletak di jalur Abepura - Waena No 64 ketika akan mengeluarkan cucian yang sudah kering. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 13.00 WIT.


"Ada cucian yang kering di jemuran, saya bersama Katrin keluarkan namun tiba-tiba anak saya ini langsung menjerit dan memegang bahu kanannya. Saya lihat ternyata peluru, dan saya langsung membawa ke RSUD Abepura," kata sang ibu Yos Ohee.
Ia cukup menyesalkan ulah anggota Brimob yang secara serampangan mengeluarkan tembakan. Menurut Yos Ohee, sebaiknya tangkap saja yang bentrok saat itu, jangan rakyat yang tak tahu apa-apa harus jadi korban.


"Jangan korbankan kami masyarakat yang tidak tahu apa-apa, kalau mau cari pelakukanya cari saja dan tembak dia, jangan tembak kami. Jangan tembak sembarangan toh kami yang tidak tahu apa-apa yang jadi korban," keluhnya sambil mengusap air matanya.
Sementara itu, Ny Sulika diduga ditembus peluru nyasar bagian betisnya bersama putrinya Ratnasari. Ratnasari sendiri terkena bagian jari kakinya, namun tidak terlalu parah. Ny Sulika juga mendapat perawatan di RSUD Abepura. "Menurut informasi yang dikatakan Ny Sulika, ia terkena peluru nyasar tadi," kata salah petugas kesehatan yang tidak mau dikorankan namanya di bagian ruangan bedah.


PENGOBATAN DITANGGUNG POLISI

Sementara itu terkait dengan adanya korban sipil yang terkena peluru nyasar, nanti pengobatannya ditanggung pihak kepolisian. Direktur Reskrim Polda Papua, AKBP Drs. Paulus Waterpauw, menjelaskan, tiga orang warga Abepura yang terkena peluru nyasar, masing-masing Solehah (39) yang terkena peluru di paha kaki kanan, Ratna Sari (12) yang terkena pada bagian jari kaki kanan dan Chatrin Ohee (9) yang terkena di bagian bahu kanan.
"Untuk Ratna Sari, yang bersangkutan setelah dirawat sudah bisa pulang ke rumah. Sedangkan untuk Chatrin Ohee dan Solehah masih mendapatkan perawatan intensif di RSUD Abepura," kata Direskrim.


Menurut Paulus Waterpauw, kejadian ini bermula saat sepulangnya anggota Brimob dari mengantar jenazah ke Bandara Sentani. Begitu rombongan Brimob itu sampai di depan Korem, anggota Brimob yang berada di atas kendaraan menembakkan senjatanya dan ternyata ada yang mengenai warga masyarakat.


Dijelaskan, atas musibah ini, maka Polri akan bertanggungjawab terhadap biaya pengobatan ketiga warga yang terkena tembakan itu. "Kapolri Jenderal Sutanto melalui Kapolda Irjen Pol Drs. Tommy T Jacobus telah memerintahkan agar biaya perawatan ketiga korban itu ditanggung oleh Polri," katanya.


Menyikapi situasi yang berkembang ini, pihaknya menghimbau masyarakat maupun aparat untuk saling menahan diri. "Proses hukum terhadap kejadian ini sedang dilakukan. Hindari adanya balas dendam. Sebab jika terkena pada pihak yang tidak salah (salah sasaran), maka sulit untuk dipertanggungjawabkan. Masyarakat kami minta agar tetap tenang dan sabar serta menjaga keamanan bersama," ajaknya.


Kepada tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh adat, Direskrim juga meminta agar terus menyuarakan kepada warga agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi serta selalu menjaga keamanan dan ketertiban.
"Polisi akan terus melakukan pemeriksaan dan akan menegakkan hukum. Siapa berbuat apa, maka harus bertanggungjawab," tegasnya. (ito/fud)


* * *


CENDRAWASIH POS , 18 Maret 2006

Yang Ditahan Jadi 73 Orang


Polresta Tetapkan 10 Orang Sebagai Tersangka


JAYAPURA-Upaya penegakan hukum dalam kasus pemalangan dan bentrokan di Jalan Raya depan Kampus Universitas Cenderawasih terus dilakukan aparat. Jika sebelumnya dilaporkan 40 warga yang diamankan, maka sampai hari kedua pasca kerusuhan kemarin, jumlah warga yang ditahan sudah mencapai 73 orang.


Dari 73 orang yang diamankan itu, Polresta Jayapura untuk sementara baru menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Masing-masing, berinisial Elkana L (21), Patiasus (30), Ellyas T (21), Othen D (22), Luis G (26), Pemius W (21), Feri P (21), Selfius B(26), Alex CW (22), dan Ferdonando P (22).


Kapolresta Jayapura AKBP Drs. Taufik Pribadi saat dikonfirmasi membenarkan adanya penetapan 10 orang tersangka itu. Menurutnya, penetapan 10 orang tersangka itu adalah dari hasil pemeriksaan terhadap 61 orang yang diamankan pada Kamis (16/3). Sedangkan 12 orang lainnya masih dalam proses pemeriksaan, karena ke-12 orang itu baru diamankan ke Polresta Jayapura, Jumat (17/3).


Dijelaskan, khusus untuk tersangka Selfius akan dijerat dengan pasal 160 KUHP, karena yang bersangkutan diduga kuat telah melakukan penghasutan di muka umum.
Sebagaimana disebutkan dalam pasal itu, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan delik, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun pemerintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.


Kemudian untuk tersangka Alex CW dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951, karena yang bersangkutan diduga kuat telah membawa senjata tajam. Sedangkan untuk tersangka lainnya, akan dijerat dengan pasal 170 KUHP jo Pasal 214 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan dan melawan petugas.


Untuk melakukan penegakan hukum terkait kasus ini, pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang telah diamankan dan tidak menutup kemungkinan tersangkanya masih akan bertambah lagi.


Sedangkan terkait massa yang mengalami luka-luka, pihaknya juga terus memberikan pengobatan secara intensif. Massa yang luka itu dirawat dengan mendatangkan dokter dari Dokes Polda Papua.
"Orang yang diamankan dengan menderita luka-luka, kita memberikan perawatan sebagaimana layaknya dengan tetap melindungi hak-hak mereka," ujar Kapolresta. (fud

* * *

Jawapos, , 18 Maret 2006,

Penutupan Freeport Tak Dibahas

JAKARTA - Pemerintah, tampaknya, tetap tidak akan mengambil tindakan drastis menyangkut tuntutan penutupan pertambangan Freeport di Papua. Sebab, sudah ada tim teknis yang membahas tiga persoalan mendasar. Yakni, lingkungan, volume produksi tambang, serta penerimaan negara dari pajak dan royalti.

Menyangkut isu lingkungan, pemerintah telah memutuskan untuk melakukan evaluasi rutin tiap lima tahun terhadap Freeport. Evaluasi terakhir dilakukan 2005. Terkait masalah produksi, pemerintah akan mengintensifkan pengawasan yang dilakukan berbagai pihak.

Instansi yang dilibatkan, antara lain, Bea Cukai, lembaga surveyor, perwakilan penjual dan pembeli, serta Departemen ESDM. "Produksi yang dihasilkan juga akan dilaporkan ke negara secara terpisah baik tembaga maupun emas," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro.

Mengenai penerimaan negara, jumlahnya relatif meningkat sejak 1991. Setelah kontrak Freeport diamandemen pada 1991, penerimaan negara dari Freeport mencapai USD 2,5 miliar. Nilai itu berdasar data public company di New York Stock Exchange. Total pendapatan sektor pertambangan USD 3,8 miliar.

Meski demikian, Purnomo menegaskan, tim teknis tidak membahas masalah penghentian kontrak karya yang ditandatangani sejak 1967. Itu sesuai dengan sikap Presiden SBY yang mengemukakan tidak akan menutup kontrak tersebut. Padahal, tuntutan pokok sebagian warga Papua adalah penutupan pertambangan Freeport.

Menurut Purnomo, Freeport telah mengeluarkan dana community development (pengembangan masyarakat) sebesar satu persen dari pendapatan. Jumlahnya mencapai Rp 400 miliar per tahun. "Freeport telah mengucurkan dana Rp 5 miliar untuk Suku Komoro dan Rp 5 miliar untuk Suku Amungme," katanya.

Mengenai tuntutan masyarakat adat agar Freeport memberikan kompensasi yang lebih besar terhadap hak ulayat, Purnomo menjelaskan, hal itu urusan kedua belah pihak. "Jadi, silakan dibicarakan antara Freeport dan masyarakat sekitarnya," tuturnya.

Untuk mengintensifkan dialog dengan warga Papua yang menuntut penutupan Freeport, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Presiden SBY turun ke lapangan. Dengan cara itu, situasi bisa kembali kondusif.

"Mengirim pejabat ke sana seperti Panglima TNI dan Kapolri memang penting dan baik. Tapi, tentu berbeda kalau presiden yang turun langsung," kata Koordinator Kontras Usman Hamid dalam siaran persnya kemarin.

Menurut Usman, bentrokan yang mengakibatkan empat aparat keamanan tewas Kamis lalu merupakan bukti ketidakpekaan pemerintah dalam merespons tuntutan warga. Sebab, aksi penolakan sudah berlangsung sejak lama. "Beberapa kali aksi menolak Freeport, tapi tidak didengarkan. Sudah puluhan tahun aksi itu berlangsung," katanya.

Karena itulah, kedatangan presiden ke Papua akan bisa menghapus kesan Jakarta telah meremehkan dan tidak mendengar tuntutan rakyat Papua. "Rakyat Papua tentu merasa bangga kalau suaranya didengar langsung oleh presiden," tambahnya.

Kedatangan presiden juga bisa memicu aparat keamanan di Papua lebih bijaksana. Sebab, pasca bentrokan tersebut, ada kekhawatiran akan terjadi balas dendam oleh aparat. "Ini bukan perang antargeng yang bersenjata dan tidak bersenjata. Masyarakat yang bersalah tetap harus dihukum. Tetapi jangan ada balas dendam," tegasnya.

Bila penanganan kasus di Papua tidak bijaksana, Indonesia akan mendapat sorotan internasional. Sebab, ada kepentingan Freeport di sana. (iw/sup)


* * *

 

Rakyat Papua dan Prajurit Polri/TNI
Menjadi Korban dari Kebijakan Pemerintah SBY-Kalla
yang Tidak Aspiratif

Pertama-tama, kami ucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas tewasnya tiga aparat Polri dan satu orang prajurit TNI AU dalam bentrokan di depan Universitas Cenderawasih, Abepura, Kamis kemarin. Juga kami sangat prihatin atas puluhan korban yang luka parah, baik dari pihak Polri maupun masyarakat Papua sendiri. Kekerasan tampaknya masih menjadi pola yang terus berlangsung dalam menyelesaikan berbagai konflik, terutama di bumi Papua.

Sesungguhnya tragedi ini tidak perlu terjadi jika para prajurit tidak membubarkan secara paksa blokade jalan yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat Papua. Tindakan ini memicu kemarahan warga, hingga bentrokan berdarah pun tak terhindarkan. Para prajurit polisi yang rata-rata berpangkat rendah, yang sangat mungkin belum paham duduk persoalan sengketa rakyat dengan PT Freeport Indonesia, justru menjadi korban dari ketidakjelasan sikap pemerintah dalam menanggapi tuntutan seputar keberadaan Freeport. Konflik yang sesungguhnya adalah antara rakyat dengan Freeport lalu bergeser menjadi antara rakyat dengan polisi/tentara.

Konflik antara rakyat Papua dengan PT Freeport telah berlangsung selama bertahun-tahun, dengan tingkat kekerasan yang tinggi. Namun hingga kini, tidak ada kebijakan penyelesaian persoalan dari Pemerintahan SBY-Kalla dalam menyelesaikan tuntutan rakyat Papua. Pemerintah tidak menanggapi secara serius tuntutan revisi Kontrak Karya, yang dirasa tidak memberi keadilan dan kessejahteraan bagi rakyat Papua yang miskin dan terbelakang. Akumulasi kemarahan akhirnya menyebabkan jatuhnya korban jiwa yang tidak perlu, dan akan terus berulang jika pola penyelesaiannya masih sama. Jika ada pihak yang harus dituntut tanggungjawabnya pihak itu adalah pemerintah pusat yang mempunyai otoritas untuk menanggapi gugatan rakyat Papua terhadap PT Freeport.

Apalagi ekses kekerasan akibat bentrokan berdarah ini terus berlanjut seperti sweeping/penyisiran ke rumah-rumah warga sipil dan ke dalam kampus Universitas Cenderawasih, juga penangkapan-penangkapan terhadap warga sipil dan para aktivis, seperti yang dialami oleh Sekretaris Front Pepera Selfius Boby, organisasi yang memimpin aksi-aksi protes rakyat Papua yang menuntut penutupan PT Freeport. Ekses ini akan semakin menyulitkan penyelesaian masalah Papua yang sesungguhnya.

Maka dalam kesempatan ini kami menyerukan:

Kepada seluruh prajurit polisi di Abepura dan di seluruh Papua untuk menahan diri, jangan sampai melakukan tindakan balas dendam. Penegakan hukum terhadap kedua belah pihak agar dilakukan setelah situasi mereda. Aksi-aksi sweeping dan penangkapan dihentikan.


Kepada seluruh rakyat dan mahasiswa Papua untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat memperlemah perjuangan untuk menuntut keadilan kepada PT Freeport dan Pemerintahan SBY-Kalla. Kami akan mendukung perjuangan rakyat Papua untuk menuntut keadilan sepanjang dilakukan dengan cara-cara damai dan terorganisir.


Kepada Pemerintahan SBY-Kalla untuk segera memenuhi tuntutan rakyat Papua yaitu menutup PT Freeport untuk sementara, demi menghindari akumulasi konflik. Renegosiasi sebaiknya dilakukan, agar isi Kontrak Karya dapat mencerminkan keadilan. Tanpa kebijakan yang semacam ini potensi bentrokan berdarah dan tindakan kekerasan, baik oleh rakyat dan mahasiswa Papua dan atau oleh aparat polisi dan TNI kemungkinan besar akan terus berlanjut.


Jangan eksploitasi kasus Abepura Berdarah ini untuk tujuan-tujuan di luar persoalan pokoknya yaitu, penyelesaian gugatan ketidakadilan yang diderita rakyat Papua akibat operasi pertambangan oleh PT Freeport dan keputusan Pemerintahan Pusat terkait soal ijin dan kontrak dengan PT Freeport. Penambahan pasukan Polri/TNI ke bumi Papua hanya akan mengaburkan persoalan yang sebenarnya. Jangan jadikan Rakyat dan bumi Papua sebagai wilayah militerisme yang hanya akan menambah jumlah korban dari rakyat sipil dan juga prajurit kepolisian. Jangan jadikan nasib rakyat Papua dan juga prajurit kepolisian seperti rakyat Aceh dan juga para prajurit TNI/Polri yang menderita dan menjadi korban akibat kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) semasa Orde Baru dan Darurat Militer/Sipil dalam masa Orde “Reformasi”.



Jakarta, 17 Maret 2006

HS. Dillonn
Hendardi
Romo Benny Susetyo
Franky
Sholahudin Wahid
Dita Indah Sari
Sukardi Rinakit

 

*ù * *

Siaran Pers JATAM, 17 Maret 2006

Hentikan Menggunakan Pendekatan Keamanan dalam Kasus Freeport

Aksi menuntut Penutupan PT Freeport Indonesia (FI) yang terus bergulir bagai bola salju sejak Februari 2006 lalu akhirnya memakan korban. Aksi yang semula dilakukan dengan damai oleh mahasiswa dan masyarakat Papua dengan memblokir jalan antara Abepura dan Sentani di depan kampus Universitas Cendrawasih tanggal 16 Maret 2006, berakhir rusuh dan memakan korban. Pendekatan keamanan dan kekerasan lebih suka dipilih oleh pengurus negara dalam menghadapi tuntutan masyarakat terhadap perusahaan tambang. Rakyat selalu dihadapkan dengan aparat keamanan dibanding memilih menyelesaikan masalahnya dengan perusahaan.

Aksi yang dilakukan baik oleh rakyat Papua dan lokasi lainnya adalah pemerintah didesak menutup PT Freeport. Aksi di Abepura merupakan rangkaian dari aksi-aksi di beberapa kota sebelumnya, baik di Papua (Timika, Jayapura) maupun di luar Papua (Jakarta, Semarang, Jogjakarta, Makasar, Solo). Mereka menuntut Penutupan PT FI Freeport karena terbukti telah memicu terjadinya pelanggaran HAM, menyebabkan kerusakan lingkungan dan tidak menyejahterahkan masyarakat Papua. Bahkan aksi terakhir yang dilakukan dengan memblokade jalan di depan Universitas Cendrawasih telah memakan korban. Sebanyak 4 aparat keamanan meninggal dunia, puluhan luka-luka, 57 orang ditangkap, sementara Polisi terus melakukan penyisiran di sekitar Universitas Cendrawasih.

Pendekatan keamanan selalu dipakai oleh pemerintah dalam meredam protes rakyat terhadap perusahaan tambang. Kasus pendudukan lokasi pertambangan PT IMK di Kalimantan tengah tahun 1999, kasus penembakan petani dan nelayan yang memblokade PT Unocal tahun 2001, kasus aksi damai petani dan nelayan yang menduduki lokasi tambang Newcrest di Maluku Utara tahun 2004 dan masih banyak yang lainnya. Pemerintah lebih memilih berhadapan dengan rakyatnya dan melakukan pendekatan keamanan sebagai plihan utama dibanding memikirkan langkah-langkah cerdas dan berani untuk memenuhi tuntutan rakyatnya.

Kasus Freeport sekali lagi membuktikan keberpihakan pengurus negara terhadap pemodal asing. Pernyataan Presiden SBY, pada tanggal 16 Maret 2006 pada malam harinya yang memerintahkan Menko Polkam, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN untuk melakukan pemulihan keamanan dan bersikukuh tidak akan menutup PT FI, jelas membuktikan hal tersebut. Pemerintah lebih memilih berhadapan dengan rakyatnya dengan berlindung dari ketakutan tuntutan arbitrase internasional. .

JATAM juga menyatakan kecewa terhadap cara pemerintah menangani kasus PT FI. Penyelesaian kasus PT FI tak bisa dilakukan dengan pendekatan keamanan atau pun sebatas upaya peningkatan dana Community Development semata, seperti yang selama ini dilakukan. Sudah waktunya pemerintah membuka mata terhadap tuntutan rakyat Papua yang menginginkan PT FI ditutup. Selanjutnya pemerintah harus segera mengkonsultasikan langkah-langkah yang harus diambil terhadap PT FI bersama rakyat Papua ke depan. Jika tidak, pemerintah hanya akan memperpanjang usia konflik sosial dan akumulasi kerusakan lingkungan serta kerugian negara.

JATAM menghimbau semua pihak untuk menahan diri dan menghindari penyelesaian dengan kekerasan. JATAM menyampaikan bela sungkawa atas jatuhnya korban akibat insiden yang terjadi di depan Universitas Cendrawasih. Dan mendesak pemerintah untuk memastikan tidak ada tindakan represi yang dilakukan aparat dalam menangani demonstrasi yang menuntut penutupan PT FI ke depan. [selesai]

Kontak Media : Adi Widyanto Telp. 794 1559 HP. 0815 11655 911

* * *

Media Indonesia, 17 Maret 2006


Polisi Tetapkan Lima Tersangka Pembunuh

Aparat Keamanan di Abepura


JAKARTA--MIOL: Polisi telah menetapkan lima tersangka dalam kasus penganiayaan yang menyebabkab tewasnya tiga polisi dan satu anggota TNI AU dalam kerusuhan di Abepura, Papua. Hal itu ditegaskan Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Anton Bachrul Alam di Jakarta, Jumat (17/3).

"Hari ini Polda Papua menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan empat aparat meninggal dunia," kata Anton Bahrul Alam.Dari lima tersangka itu menurut dia ada yang dari unsur mahasiswa serta dari masyarakat. "Saat ini mereka ditahan di Mapolda Papua," tegas Anton.

Namun Anton belum menyebutkan data kelima tersangka karena datanya masih belum masuk ke Mabes Polri. Anton menyebutkan besar kemungkinan jumlah tersangka terus bertambah karena masih banyak dari mereka yang telah berhasil ditangkap itu belum menjalani pemeriksaan secara intensif. Untuk menetapkan sebagai tersangka polisi masih membutuhkan keterangan saksi maupun alat bukti yang kuat.

Hingga saat ini polisi masih terus mengejar para demonstran yang diduga terlibat dalam penganiayaan empat aparat keamanan maupun mereka yang melempar batu hingga mengakibatkan belasan polisi luka-luka.Empat anggota yang tewas itu masing-masing Serda Agung Prihadi anggota Lanud Sentani Jayapura, Briptu Arizona dan Bripda Heri dari Brimob serta Bripda Daud Suleman dari Dalmas.

Dikatakannya semua pihak yang bertindak anarkis dalam aksi pemblokiran di depan kampus UNCEN yang berakhir dengan kerusuhan akan diproses hukum dan dilimpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya dibawa ke pengadilan.Mengenai kondisi kota Abepura, Anton menjelaskan bahwa saat ini kondisi Kota Abepura sudah mulai membaik dan telah dikuasai oleh aparat kemanan. "Jalan-jalan yang diblokir sudah dibuka dan dibersihkan dari bebatuan maupun pohon yang tumbang," ujarnya. (Ant/OL-06)

* * *


Media Indonesia, 17 Maret 2006

Wapres Minta Pelaku Bentrokan Abepura

Ditindak Tegas


JAKARTA--MIOL: Pemerintah harus menindak tegas dan menegakkan hukum terhadap pelaku kerusuhan di Abepura, Jayapura, Kamis (17/3), yang menewaskan tiga anggota kepolisian dan satu anggota TNI AU.Hal itu dikemukakan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada pers usai salat Jumat di kantor Wapres, Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

Menurut Wapres, kekerasan dan penganiayaan yang terjadi dalam demonstrasi mahasiswa yang berujung bentrokan dengan aparat kepolisian tersebut harus diusut sampai tuntas. Pada pihak-pihak yang bersalah, Wapres juga meminta dihukum sesuai ketentuan yang berlaku."Memang ada suatu situasi oleh masyarakat terjadi itu keras, atau mungkin beringas sampai ada yang meninggal, kita lihat itu terjadi. Tentu, karena itu sekali lagi hukum harus ditegakkan," ujar Kalla kepada pers.Penegakan hukum tersebut, kata Wapres, harus tegas dan tidak boleh main-main.

Terlebih mengingat banyaknya korban yang meninggal maupun luka, baik dari pihak aparat maupun masyarakat.Sebab bila hal itu tidak dilakukan, kata Wapres, akan berlangsung dan dilakukan di tempat lain."Tidak boleh kita main-main. Kalau satu kali kita biarkan kejadian yang begitu buruk, maka akan berlangsung terus di mana-mana," katanya.Adapun penegakan hukum tersebut, menurut Kalla, bisa dilakukan dengan cara melihat kembali rekaman atau tayangan film yang telah diputar."Sebab di filmnya semua itu bisa dicari, sehingga siapa yang berbuat itu harus mendapat suatu hukuman," tegasnya.

Bagaimana pun, lanjut Wapres, pihak-pihak yang ada harus bisa saling menghargai tugas masing-masing. Itu sebabnya, Wapres juga meminta agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kesempatan dengan melakukan provokasi sehingga menimbulkan permasalahan lagi."Janganlah diantara kita ini memercik api atau memprovokasi yang tidak-tidak," pinta Wapres.Terkait hal tersebut, secara khusus Wapres juga mengingatkan kepada media massa untuk bisa menahan diri dalam mempublikasikan berita.

Yaitu dengan tidak menayangkan adegan kekerasan dalam bentrokan tersebut secara terus-menerus.Karena menurutnya, kalau tayangan tersebut diputar terus-menerus, justru akan memancing orang di tempat lain untuk berbuat hal yang sama."Coba profesional betul lah, jangan. Ini semuanya kita tanggung jawab," ujarnya kepada wartawan.Imbauan senada disampaikan kepada para elit politik. Wapres meminta agar mereka bisa menahan diri.Seringkali, kata Wapres, para elit tersebut tidak menyadari kalau pernyataannya justru bisa memancing pro dan kontra dalam masyarakat.

Sementara itu ditanyakan soal adanya kemungkinan mengkaji ulang kontrak karya PT Freeport di Indonesia, Wapres mengatakan hal itu sudah dilakukan secara berkala. "Tentu kita selalu memantau itu."Saat ini, pemerintah bahkan sedang membuat tim-tim interdep untuk memastikan apakah kontrak karya tersebut sudah dijalankan sesuai persyaratan. Termasuk, juga diadakan peninjauan atas kapasitas dan nilai produksi."Bahwa apakah itu diekspor sekian ton, kandungan emasnya berapa, pajaknya berapa, sekarang ini akan jalan tim untuk memastikan itu jalan," tegasnya.(Rdn/Fud/Msc/OL-03)

* * *

Berita Utama, 17 Maret 2006

Bara Itu Akhirnya Memercikkan Api


Bara di Papua mulai memercikkan api. Peristiwa menyayat hati dan merobek rasa kebangsaan ini merupakan puncak dari serangkaian aksi protes yang sudah berlangsung hampir dua pekan belakangan ini, mulai dari Jakarta, Jayapura, hingga Timika, Kabupaten Mimika, tempat perusahaan tambang raksasa internasional, PT Freeport Indonesia, beroperasi.

Kamis (16/3) kemarin, massa yang tergabung dalam Front Pembebasan Masyarakat Papua Barat bentrok dengan polisi di depan Kampus Universitas Cenderawasih, Abepura, 12 kilometer barat Kota Jayapura. Akibatnya, tiga anggota Brimob Kepolisian Daerah Papua dan seorang anggota TNI Angkatan Udara tewas dikeroyok massa, di samping 19 anggota polisi lainnya luka-luka. Dari pihak massa, sekitar empat orang luka-luka.

”Percikan api” muncul pada titik di mana orang Papua merasa bosan dengan janji-janji—pada setiap keterlibatan bangsa ini dalam menyelesaikan persoalan mereka. Mulai dari kecemburuan sosial, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), sampai soal ketidakadilan ekonomi.

Ketika kompleksitas persoalan Papua belum terpecahkan, warga Papua melihat kegiatan PT Freeport Indonesia (FI) begitu menyilaukan. Di sana simbol kemakmuran dunia itu begitu menggiurkan di tengah kemiskinan dan keterbelakangan.

Mereka lalu menuntut penutupan PT FI dan meminta kaji ulang kontrak dengan PT FI sebab dinilai tidak berpihak kepada kepentingan Papua. ”Kami ingin renegosiasi kontrak karya terhadap pertambangan yang memiliki cadangan emas tertinggi di dunia itu,” kata Musa Tipagaw, Kepala Lembaga Adat Moni-Ugimba, tegas.

”Saya sepakat perjanjian kerja sama itu diteliti kembali sehingga adil bagi warga Papua,” ungkap Uskup Timika Mgr John Saklil beberapa waktu lalu kepada Kompas.

Siapa yang ”bermain dan menumpang” di belakang rangkaian peristiwa mulai dari pemblokiran di Mil 72 Tembagapura hingga peristiwa bentrokan kemarin barangkali tidak terlalu sulit dipetakan.

”Mereka ingin mengambil bagian dari kue ekonomi dan sumber daya alam Papua, menggunakan masyarakat Papua sendiri,” ungkap anggota Perwakilan Komisi Nasional (Komnas) HAM Papua, Fritz Ramandey. Warga pun terprovokasi oleh pernyataan sejumlah elite politik di Jakarta itu.

Hanya saja kemarahan kepada PT FI terlihat seperti sebuah pelampiasan.

Bukan baru

Isu kehadiran PT Freeport bukanlah masalah baru sebab perusahaan tambang raksasa Amerika Serikat itu sudah berada di sana sejak tahun 1967.

Akumulasi dari berbagai rasa ketidakadilan, rasa ketertinggalan, dan rasa tidak dipedulikan akhirnya ditumpahkan kepada PT Freeport. Mengapa PT Freeport yang dijadikan sasaran kemarahan?

PT Freeport merupakan satu-satunya perusahaan besar yang ada di daerah itu.

Meski tidak muncul ke permukaan secara terbuka, motif ekonomi di belakang ramai-ramai isu PT Freeport amat terasa kental. Sejak lama memang perusahaan tersebut menjadi rebutan karena memiliki konsesi atas deposit tembaga dan emas terbesar di dunia.

Sekarang PT FI dikabarkan akan melepas 10 persen sahamnya yang ada di PT Indocopper Investama Corporation. Tidak mengherankan kalau muncul lebih dari satu peminat dan tentunya setiap pembeli memiliki naluri alamiah, harga saham murah. Bagaimana caranya? Apakah skenarionya seperti proses divestasi saham PT Kaltim Prima Coal beberapa tahun lalu?

Terpinggirkan

Terlepas dari goreng-menggoreng saham, baik ”kasar” atau ”halus”, sepanjang tidak menyentuh persoalan rakyat Papua, perpindahan kepemilikan saham di PT Freeport tidak akan memberi manfaat apa-apa bagi mereka. Kekayaan alam hanya dinikmati segelintir orang, sementara masyarakat Papua terpinggirkan di tanah leluhurnya.

”Malah sekarang tiba pada suatu kesimpulan, biarlah kami mengurus diri sendiri. Persoalan merdeka atau tidak merdeka, itu soal lain. Tetapi, fenomena yang ada di daerah paling timur republik ini adalah demikian. Ini bukan isu warung kopi,” ujar John Saklil.

Karena itu, persoalan ini semestinya ditangani sebaik mungkin sehingga tidak semakin rumit. Namun, pemerintah sepertinya lamban merespons aspirasi itu.

Dalam kasus HAM, lanjut John Saklil mencontohkan, hampir semua keluarga di Papua tahu perilaku sejumlah aparat keamanan. Sebagian besar warga pernah mengalami kekerasan militer. Kasus pembunuhan atau peperangan, pelecehan, dan pemerkosaan berjalan setidaknya sejak tahun 1997 hingga kini. Ini merupakan trauma kolektif rakyat yang sangat menyakitkan dan sulit disembuhkan.

Hal lain yang juga memprihatinkan mereka, di kampungnya sendiri warga merasa tidak aman dan tidak bebas bergerak. Di satu kecamatan yang kini menjadi tempat operasi PT FI, semua komponen aparat keamanan ada di sana. Seluruh kawasan PT FI itu seperti daerah operasi militer. Masyarakat berhadapan dengan aparat dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Jadi, pantaskah kalau mereka mengatakan merasa tidak aman dan tidak bebas hidup di tanah sendiri? (Dedi Muhtadi)


* * *

Pernyataan PRD 16 Maret 2006

Tutup Freeport !


Tarik Segera Pasukan TNI dari Papua !


Aksi rakyat dan mahasiswa Papua yang dilakukan di Universitas Cendrawasih yang berakhir rusuh akibat pembubaran paksa aparat Kepolisian, merupakan puncak dari kekesalan dan ketidakpuasan masyarakat Papua atas pemerintahan SBY-Kalla yang tidak pernah mendengar keluhan mereka.

Aksi tuntutan rakyat Papua agar Freeport di tutup, bukan hanya kali ini saja terjadi. Ini merupakan serangkaian aksi yang merupakan tuntutan kongkrit dari rakyat Papua. Aksi pemblokiran jalan pintu masuk ke Freeport yang dilakukan oleh rakyat Papua hanya salah satu bentuk perjuangan rakyat Papua akibat penjarahan Freeport atas Sumber Daya Alam di tanah Papua yang selama ini tidak memberikan sedikitpun kesejahteraan bagi rakyat Papua.

Pemerintahan SBY-Kalla yang tidak pernah mau mendengar tuntutan rakyat Papua tersebut, harus bertanggungjawab terhadap semakin meluasnya aksi kekerasan yang dilakukan oleh rakyat Papua dalam mempertahankan kekayaan alamnya yang dijarah para pemilik modal.

Penegakan hukum terhadap pembunuh tiga (3) aparat kepolisian tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintahan SBY-Kalla untuk terus dan memperluas tindakan represif kepada rakyat Papua. Penegakan hukun itu, harus juga diikuti dengan segera memenuhi tuntutan rakyat yaitu penutupan operasional Freeport. Tanpa adanya pemenuhan terhadap tuntutan rakyat Papua, persoalan kekerasan yang lebih meluas hanyalah tinggal soal waktu.

Untuk itu, kami atas nama Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik menyerukan:
1. Tutup segera PT freeport sekarang juga. Tindakan ini sangat mendesak untuk mencegah kemarahan yang lebih luas dari rakyat Papua. PRD mendukung sepenuhnya tuntuatn rakyat Papua untuk melawan perampasan sumberdaya alam oleh kaum imperialis dengan menutup freeport.

Pengoperasian kembali pertambangan bekas freeport harus dengan persetujuan rakyat papua, dengan menjamin hak-hak kesejahteraan rakyat papua dan setelah kerusakan-kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh freeport dipulihkan.


2. Pengusutan hukum terhadap pembunuh polisi harus memperhatikan proses hukum yang adil, transparan dan juga disertai pengusutan hukum terhadap aparat polisi yang memicu aksi kekerasan tersebut, juga aparat yang terlibat tindak kekerasan di lapangan. Yaitu Polda Papua, mereka juga bertanggungjawab terhadap terhadap pembubaran paksa aksi blokade oleh rajyat papua yang memicu peristiwa kekerasan.


3. Selain kami menyerukan kepada seluruh rakyat Papua dan rakyat Indonesia untuk terus mengggencarkan dan menggelorakan perjuangan melawan imperialis perampok sumberdaya alam dan pemerintahan Sby-JK yang menjadi kakitangannya dengan membentuk Front Nasional Persatuan Gerakan Rakyat!

Tutup PT Freeport!!
Tarik Segera TNI dari Tanah Papua!
Batalkan dan nilai kembali perjanjian Blok Cepu!!
Bentuk Front Nasional Persatuan Gerakan Rakyat!


Jakarta, 16 Maret 2006

Dita Indah Sari Ketua Umum
Agus Priyono Sekretaris Jenderal

* * *

Rakyat Merdeka, , 16 Maret 2006

SBY Perhatikan Kritik Amien tentang Freeport


Jakarta, Rakyat Merdeka. Presiden SBY memberikan perhatian khusus atas kritik keras yang disampaikan Amien Rais mengenai berbagai kasus dan pelanggaran yang dilakukan Freeport, perusahaan raksasa milik Amerika Serikat yang menguasai tambang tembaga di Papua.

Perhatian khusus SBY itu disampaikannya kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir, yang menemuinya di Istana, tadi malam (Rabu, 15/3). Pertemuan berlangsung selama satu setengah jam. Berbagai persoalan dibahas. Termasuk kritik yang disampaikan Amien Rais kepada Freeport.

“Dia (SBY, red) percaya Pak Amien mengritik dengan niat baik demi kemajuan bangsa dan negara. Pak SBY juga mengatakan dirinya telah memanggil menteri-menteri terkait, dan bertanya kepada mereka apakah kritik Pak Amien itu benar. Dia meminta agar ditelusuri semua kritik yang disampaikan Pak Amien tentang Freeport,” kata Soetrisno kepada Situs Berita Rakyat Merdeka beberapa menit lalu.

“Intinya, menurut Pak SBY masalah Freeport benar-benar dipelajari dan diantisipasi dampak jeleknya,” demikian Soetrisno.

Belakangan Amien memang kembali gencar mengritik Freeport yang menguasai 2,6 juta hektar areal pertambangan di Papua. Areal pertambangan seluas ini diperoleh Freeport dalam Kontrak Kerja (KK) kedua yang diteken tahun 1991. Sebelumnya, dalam KK pertama tahun 1967, Freeport hanya menguasai 10 ribu hektar.

Akhir Februari, Amien meminta agar PT Freeport Indonesia (FI), anak perusahaan Freeport McMoran Copper and Gold yang mengelola tambang di Papua itu menghentikan operasi. Permintaan ini disampaikan Amien menyusul aksi kekerasan yang dilakukan aparat Freeport terhadap warga yang “mengail” biji emas di tailing atau sistem pembuangan akhir tambang.

Penutupan itu, sebut Amien, adalah langkah moratorium. Dan kalau mau beroperasi kembali, Freeport harus bersedia memenuhi sejumlah syarat utama, seperti tidak merusak lingkungan, membayar pajak sesuai aturan, dan menegoisasi ulang KK 1991.

Kejahatan lingkungan paling jelas yang dilakukan Freeport, demikian Amien, antara lain adalah kerusakan wilayah seluas 230 kilometer persegi, juga tercemarnya Sungai Ajkwa yang kini menjadi timbunan limbah.

Amien juga mempertanyakan besaran konsentrat, emas dan tembaga yang dihasilkan pertambangan di Papua. Dari data otentik yan dikantonginya, menurut Amien, hanya tiga persen hasil tambang yang dibawa ke Gresik untuk dimasak menjadi emas dan perak. Sisanya sebesar 97 persen entah menguap kemana. guh

* * *

Tempo Interaktif, 16 Maret 2006

Dua Polisi Tewas Dihajar Massa


TEMPO Interaktif, Papua:15 polisi terluka dan dua di antaranya diduga meninggal dunia setelah terjadi bentrokan antara aparat dan massa yang memblokir jalan di depan kampus Universitas Cendrawasih, Jayapura, hari ini.

Sementara di pihak massa, delapan orang masuk rumah sakit, dua di antaranya cukup parah diduga terkena peluru.

Jenazah kedua aparat ditahan massa yang saat ini berada di Kampus Cendrawasih. Jenazah tersebut akan dibakar oleh massa. Dari pengamatan di lapangan, salah satu mayat berasal dari satuan intel.

Awalnya massa melakukan pemblokiran jalan sehingga memacetkan lalu lintas sejak pukul 06.00 WIT. Massa membakar ban bekas di tengah jalan dan juga meletakkan dahan pohon untuk memblokir jalan yang menghubungkan Abepura, Kota Jayapura dengan Sentani, Kabupaten Jayapura

Polisi kemudian mengepung massa agar palang dibuka, namun massa tetap bertahan memblokir jalan tersebut. Pada pukul 12.00 WIT polisi mencoba melakukan negosiasi tetapi tidak membuahkan hasil sehingga terjadi pembubaran massa secara paksa.

Sementara situasi di Kota Jayapura khususnya di Abepura masih parah, kendaraan angkutan umum tidak beroperasi, toko-toko tutup, suasana di kampus masih mencekam.

* * *

Tempo Interaktif, 16 Maret 2006

Pemerintah Tidak Akan Tutup Freeport


TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah tidak akan menutup PT Freeport Indonesia walaupun unjuk rasa masyarakat dan mahasiswa di Papua berujung pada kerusuhan.

"Tentu saja, jika kita tiba-tiba menutup Freeport sekarang ini, akan menimbulkan masalah. Bisa ada arbitrase dan mungkin sulit bagi kita untuk menjelaskan dengan alasan yang kokoh," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di istana presiden, Kamis (18/3).

Presiden memberi keterangan didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS, Menteri Koordinator Perekonomian Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Polisi Jenderal Polisi Sutanto, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto dan jajaran kabinet Indonesia Bersatu lainnya.

Selain itu, kata Yudhoyono, penutupan Freeport akan sangat mempengaruhi kondisi perekonomian bangsa. "Tentunya iklim investasi nasional bisa terganggu. Bagaimana mungkin kerjasama
dalam dan luar negeri bisa dilakukan kalau tidak ada kepastian hukum dalam kegiatan investasi di Indonesia," ujar Presiden.

Masalah lainnya, lanjut Presiden, akan menimbulkan pengangguran karena pemutusan hubungan kerja besar-besaran. "Tapi kita terbuka dan secara bersama-sama melakakukan penjelasan, kalau ada masalah-masalah yang memang harus kita selesaikan demi keadilan dan kebenaran dalam kerjasama dengan Freeport," tambah Yudhoyono.

Presiden sendiri sangat menyesalkan dan prihatin atas kerusuhan dan kekerasan yang terjadi di Papua. Yudhoyono melihat kerusahan terjadi akibat manipulasi yang dilakukan sekelompok orang. "Ada tanda-tanda gerakan ini telah memanipulasi. Yang tadinya hanya persoalan Freeport, berkembang menjadi penolakan kepada Propinsi irian Jaya Barat, pemilihan kepala daerah, dan bahkan menyerukan kembali kemerdekaan Papua," tandasnya.

Guna meredam situasi, Presiden memerintahkan aparat dan kepala daerah untuk memulihkan kondisi keamanan secepatnya, dengan kepolisian berada di baris paling depan. Presiden juga memerintahkan Menteri Widodo, Jenderal Polisi, Marsekal Djoko Suyanto dan
Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar berangkat ke Papua malam ini.

* * *

 

SIKAP POLITIK FRONT PEPERA PB KOTA JAYAPURA

DAN PARLEMEN JALANAN

 

TERHADAP KEJAHATAN PT FREEPORT INDONESIA


PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berafiliasi dengan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (dikenal dengan sebutan FCX) di AS memulai kegiatan Eksploitasi Emas, Tembaga, Nikel dan Bahan Tambang lainnya di Tembagapura - Papua (Ertsberg) dengan sebuah Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani dengan Pemerintah Indonesia pada tanggal 7 April 1967. Penandatanganan Kontrak Karya pertama antara PTFI dengan Pemerintah Indonesia ini menjadi dasar hukum bagi PTFI untuk melakukan penambangan di Ertsberg dan semua lokasi bijih tambang lainnya di dalam radius 10 KM persegi dari Ertsberg. Jangka waktu kontrak adalah 30 tahun sejak proyek mulai beroperasi.


Sejak penandatanganan KK 7 April 1967, sesungguhnya kejahatan PTFI terhadap Rakyat Papua telah dimulai karena saat itu Papua belum diakui oleh Masyarakat Internasional sebagai bagian dari Indonesia. Hal ini membuktikan dengan jelas bahwa PTFI yang berafiliasi dengan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. sebagai sebuah Multi National Corporation berada di balik Pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia melaui PEPERA 1969, sebuah Pilihan Bebas yang dilaksanakan dengan penuh intimidasi, tipu daya dan berbagai cara kotor lainnya dibawah tekanan Militer Indonesia.


NKRI di bawah Rezim Orde Baru yang berwatak Miteristik dijadikan Alat PTFI untuk melindungi dan melegalkan Kejahatan PTFI atas Rakyat Papua. Buktiya adalah Infiltrasi PTFI dalam mempengaruhi Rezim Orde Baru untuk membuat Perangkat Hukum yang berpihak kepada PTFI, mulai dari Undang-Undang Penanaman Modal Asing, sampai kepada Undang-Undang TNI/POLRI Tentang Pengamanan Obyek Vital Negara yang bersifat strategis. Berbagai laporan resmi menyebutkan bahwa PTFI telah membiayai TNI/POLRI dalam mengamankan operasionalnya dari ancaman Rakyat Papua. Fungsi Rezim NKRI dan TNI/POLRI sebagai Alat Pelindung PTFI sejak KK 7 April 1967 tidak pernah berubah sampai detik ini!


Setelah memulai Operasinya tanggal 1 Juli 1973, Kejahatan Politik & Demokrasi PTFI atas Rakyat Papua itu dilanjutkan dengan berbagai Kejahatan lainnya : Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua, Perusakan Lingkungan Hidup, Penghancuran Ekonomi Tradisional Papua, Penghancuran Tatanan dan Nilai-Nilai Adat Papua dlsbnya. Kejahatan-Kejahatan tersebut tidak hanya mengorbankan Rakyat 7 Suku Pemilik Ulayat Tambang (Amungme, Kamoro, Dani, Damal, Nduga, Moni dan Mee), tetapi mengorbankan semua Suku-Suku Pribumi di Papua.


Kejahatan Poltik & Demokrasi berkaitan dengan Hak Demokratik Rakyat Papua sebagai sebuah bangsa yang berhak menentukan nasib sendiri!. Kejahatan HAM berkaitan dengan Pembantaian Rakyat Papua di Areal Konsesi PTFI yang jumlahnya diatas 27.000 Jiwa!. Kejahatan PTFI terhadap Lingkungan Hidup adalah tercemarnya Daratan seluas lebih dari 35.820 hektar dan Laut Arafura seluas lebih dari 84.158 hektar. Pencemaran Daratan dan Lautan terjadi melalui pembuangan tailing (limbah beracun) melalui Sungai Aghawagon, Sungai Otomona dan Sungai Ajkwa.


Berbagai Kejahatan PTFI telah mengakibakan frustrasi kolektif 7 Suku dan Rakyat Papua secara umum dan berbagai bentuk perlawana mulai dilakukan dengan segala cara sejak tahun 1977 sampai hari ini. Untuk menjawab Perlawanan Rakyat Papua, PTFI dan Rezim NKRI melakukan berbagai cara untuk menjinakkan Rakyat. Salah satu cara yang ditempuh adalah Pemberian Royalti 1% untuk Rakyat 7 Suku pada tahun 1996. Tetapi, Dana 1% yang diterima oleh Rakyat Tujuh Suku sangat tidak masuk akal karena dua hal, pertama, dana sebesar US$ 190.847.906 atau Rp. 1,6 Triliun yang diterima Rakyat 7 Suku itu tidak sebanding dengan berbagai kerugian dalam segala hal yang diderita oleh Rakyat 7 Suku dan Rakyat Papua pada umumnya akibat Kejahatan PTFI di Tanah Papua, dan kedua, dana sebesar US$ 190.847.906 atau Rp. 1,6 Triliun yang diterima Rakyat 7 Suku itu merupakan penghasilan PTFI dalam hitungan menit.

Berdasarkan beberapa hal pokok yang diuraikan diatas, kami Massa Rakyat Papua yang tergabung dalam Front PEPERA PB Kota Jayapura dam Parlemen Jalanan menyatakan Sikap Politik kami sebagai berikut :

1. TUTUP PTFI di Tembagapura dan AUDIT SECARA MENYELURUH KEJAHATAN YANG DILAKUKAN PTFI Yaitu; KEJAHATAN POLITIK, DEMOKRASI, LINGKUNGAN dan HAM.

2. Tarik Pasukan Non-Organik dan Organik (TNI/POLRI) dari Areal PTFI di Tembagapura karena kehadiran mereka sebagai pelindung PTFI merupakan ancaman terbesar bagi Rakyat 7 Suku dan Rakyat Papua secara keseluruhan.


Apabila Tuntutan kami tidak dipenuhi maka kami akan terus melakukan Mobilisasi Massa di seluruh Tanah Papua, Kota-Kota Studi lainnya di Indonesia dan Jaringan Internasional yang ada untuk terus melakukan Perlawanan sampai PTFI Angkat Kaki dari Papua Barat!


Kepada Rakyat Papua, kami serukan agar tidak terpengaruh dengan taktik PTFI dan Penguasa NKRI yang sedang berusaha keras agar Persoalan PTFI dipersempit menjadi soal Hak Ulayat 7 Suku yang mengarah kepada Re-Negosiasi Kontrak Karya yang akan berakhir dengan Kompromi untuk Bagi Hasil. Opini 7% dan 10 % dari Royalti PTFI adalah Konyol karena 7% dan 10% merupakan penghasilan PTFI dalam hitungan menit. Taktik Bagi Hasil juga merupakan Logika Modal Asing yang sedang diterapkan oleh PTFI untuk membersihkan segala Kejahatannya terhadap Rakyat Papua.


Demikian Sikap Politik ini dibuat untuk menjadi perhatian PTFI dan pihak-pihak yang selalu membela kepentingan PTFI di Papua!


Persatuan Tanpa Batas, Perjuangan Sampai Menang!


Jayapura, 15 Maret 2006


Front PEPERA Kota Jayapura Parlemen Jalanan


Arnoldus Omba Henny Lani

(Ketua Umum) (Sekretaris)

___________________________
Tembusan Disampaikan Kepada YTH:

1. PTFI di Jakarta
2. Perwakilan PTFI di Jayapura
3. Pangdam XVII Trikora di Jayapura
4. Kapolda Papua di Jayapura
5. Ketua DPR-Papua di Jayapura
6. Ketua DPR RI di Jakarta
7. Ketua MPR RI di Jakarta
8. Ketua DPD di Jakarta
8. Gerakan Prodem Indonesia
9. Pers
10.Arsip


-------------------------
WPNews Headquarters
E-mail : wpnews_hq@yahoo.ca, spmnewshq@melanesianews.org
News Updates : http://www.melanesianews.org/spm/publish/
Mobile : +62 81 344 483 222 (hanya SMS)


MEMBERITAKAN YANG TERSEMBUNYI, MEMBELA YANG TERTINDAS!

 

* * *


Kompas, 16 Maret 2006

15 Warga Papua Ditahan

Jalan Jayapura-Bandara Sentani Diblokir Lima Jam


Jayapura, Kompas - Sebanyak 15 pelaku perusakan dan pembakaran mobil di Hotel Sheraton Timika ditahan di Markas Kepolisian Resor Mimika, Papua. Penangkapan tersangka, Rabu (15/3) subuh, diwarnai aksi saling lempar dan kejar antara aparat kepolisian dan massa. Beberapa orang luka akibat terkena panah warga.


Kepala Polres Mimika Ajun Komisaris Besar Dedy Djunaidy menyatakan telah menangkap 15 tersangka kasus amuk massa di halaman Hotel Sheraton Timika, Selasa lalu. ”Mereka ditangkap bukan dalam kaitan pembubaran pemblokiran, tetapi karena kasus perusakan di hotel itu,” katanya.


Dua polisi terluka, yaitu anggota Polres Mimika Brigadir Sulap Abo, terkena panah di dada. Brigadir Marlon, anggota Detasemen B Brimob Mimika, juga sempat dirawat karena kakinya terpanah.
Koordinator aksi pemblokiran di Timika, Jefry Pagawak, mengatakan tidak ada warga yang terluka dalam pembubaran aksi itu. ”Tidak ada penembakan, tetapi 11 pemblokir ditangkap,” kata Jefry, Rabu.


Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Kartono Wangsadisastra di Jayapura mengatakan, selama ini polisi selalu menggunakan pendekatan persuasif, tetapi massa tak menghiraukan. Mereka memblokir ruas jalan pos pemeriksaan di Mil 28 sejak 27 Februari dan rencananya sampai 22 Maret 2006 saat DPRP menggelar paripurna khusus membahas tuntutan massa mengenai penutupan PT Freeport Indonesia (PT FI).


Selasa sore massa yang memblokir jalan itu menuju Hotel Sheraton bermaksud bertemu dengan salah seorang petinggi PT FI, Agust Kafiar, tetapi Kafiar tidak ada. Massa juga marah karena dilarang ikut rombongan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang akan berkunjung ke Tembagapura.


Mereka melempari kaca hotel dengan batu, katapel, dan busur. Bagian pendopo hotel, tempat jaga sekuriti, dan lobi hotel dirusak massa, bahkan kaca hotel hancur berantakan. Massa lalu merusak 24 mobil milik PT FI dan tamu hotel, bahkan satu mobil dibakar hingga tinggal rangka. Kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Polisi, sekuriti hotel, serta anggota MRP dan DPRP yang berada di dalam hotel tidak mampu menenangkan massa.


”Karena itu, pagi tadi (kemarin—Red) sekitar pukul 04.30 WIT sembilan pelaku ditangkap anggota Polres Mimika di lokasi check point I. Sebenarnya, para pelaku lebih dari sembilan orang, tetapi sebagian besar melarikan diri. Dalam upaya penangkapan itu, beberapa orang terluka kena panah warga,” kata Kartono.


Sementara itu, di Kota Jayapura, tepatnya di depan Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen), massa yang menyebut diri Parlemen Jalanan dan Front Pembebasan Masyarakat Papua Barat memblokir ruas jalan Kota Jayapura-Bandara Sentani selama lima jam sebagai reaksi atas peristiwa di Timika.


Mahasiswa menaruh potongan kayu dan batu besar di jalan. Beberapa ambulans diizinkan melintas dengan memutar arah melalui halaman Uncen, tetapi pengguna jalan lain dilarang melintas. Rombongan Penjabat Gubernur Papua yang baru meresmikan Kantor Samsat Kabupaten Jayapura di Distrik Doyo juga tak bisa memasuki Kota Jayapura.


Sedikitnya 65 calon penumpang gagal mencapai Bandara Sentani. ”Kami sudah mencoba menunda keberangkatan pesawat selama 40 menit lebih, tetapi 65 penumpang tidak bisa datang,” kata Manajer Penjualan Merpati Nusantara Airlines Jayapura Abdul Kadir.
Dalam unjuk rasa itu, mahasiswa menuntut penutupan PT FI. Mereka juga meminta aparat TNI/Polri yang mengamankan PT FI ditarik. (kor/row)

* * *

Republika, 14 Maret 2006

Gunung Grasberg dan Busung Lapar


Fahmi AP Pane
Pengamat Masalah Politik


''Dengan Freeport, saya hanya dapat berkata 'di mana garis titik-titik bagi saya untuk membubuhkan tanda tangan?...Kami berada dalam suatu kedudukan yang amat janggal, karena kami tidak mempunyai dasar hukum yang bisa digunakan untuk memutuskan perjanjian penanaman modal'.'' (pengakuan Mohammad Sadli, Ketua Tim Penanaman Modal Asing dalam wawancara khusus dengan Jeffrey Winters dalam Power in Motion [1999]).

Jelas, semua kontrak karya (KK) Freeport, baik KK I yang ditandatangani tahun 1967 maupun KK II tahun 1991, sama-sama tidak berdasarkan hukum dan keadilan. KK II hanyalah revisi KK I guna memperpanjang 'penjajahan' dan 'perampokan' Freeport. Harus diakui hukum positif Indonesia dibuat untuk melayani Freeport. Freeport sudah ada dan beroperasi sebelum Undang-undang Penanaman Modal Asing Nomor 1/1967 dan UU Pertambangan Nomor 11/1967 disahkan.

Di situs internetnya, Freeport mengakui memulai usaha tahun 1960. Konferensi Jenewa 1967 bukanlah memberi konsesi kepada Freeport. Itu hanya memperkuat legitimasinya bahwa memang ada kejahatan ekologis, pengolahan konsentrat ke luar negeri, dan tidak membayar pajak, seperti disampaikan Amien Rais (Republika, 1 Maret 2006). Juga KK II yang dibuat sebelum KK I berakhir, yang kemudian menjadi modus operandi perusahaan-perusahaan tambang AS lain semacam ExxonMobil di Blok Cepu untuk melestarikan hegemoninya.

Ada juga pembantaian manusia akibat kezaliman penambangan emas terbesar di dunia itu. Begitu pula bagi hasil yang tidak adil. Bagaimana mungkin, tahun 2004 negara hanya mendapat 260 juta dolar AS ketika produksi emas mencapai 1,44 juta troy ons --belum termasuk logam lain seperti tembaga sebanyak semiliar pound tembaga (rilis Freeport).

Rezim tersendiri

Semua itu hanya menambah dosa dan kesalahannya. Namun, inti masalahnya adalah Freeport telah menjadi rezim politik dan hukum tersendiri. Suatu rezim yang memiliki nilai-nilai dasar, struktur, dan norma politik tertentu (Varma, 2003).

Freeport berada di luar jangkauan hukum positif. Bahkan sistem politik dan hukum Indonesia dibuat dan bergerak untuk menjamin dilarikannya emas, perak, tembaga dan material strategis lainnya milik bangsa Indonesia secara lebih cepat dan lebih banyak.

Selain karena berada di atas hukum atau hukum dibuat untuk mengabdi kepadanya, rezim Freeport juga terbukti dari perilaku politiknya. Harian The New York Times (27 Desember 2005) memaparkan bahwa anggota TNI dan Polri secara resmi dibayar oleh Freeport. Bahkan, para karyawan dan mantan pekerjanya mengakui Freeport menyadap surat elektronik (e-mail) dan telepon para aktivis lingkungan.

Freeport adalah satu bukti 'military-industrial complex', sebagaimana Lockheed-Martin dalam operasi pengamanan Selat Malaka, atau Halliburton dalam 'penjajahan' dan 'perampokan' tambang minyak Irak. Juga Kellog-Brown and Root (KBR), anak perusahaan Halliburton, operator penjara Abu Ghuraib.

'Konsesi'

Sebenarnya, kehadiran Freeport adalah konsekuensi kemenangan ideologi kapitalisme atas komunisme setelah rezim Soekarno tumbang bersamaan dengan hancurnya Gerakan 30 September dan Partai Komunis Indonesia. Selain itu, konsesi bagi AS yang bersedia 'menendang' Belanda dari bumi Papua tahun 1963. Sebelumnya, Belanda yang menemukan Gunung Ertsberg (Gunung Bijih) tahun 1936. Adapun yang kini menjadi pusat eksploitasi Freeport adalah gunung emas, Gunung Grasberg, tempat cadangan emas dan tembaga terbesar di dunia.

Sayangnya, pemerintah seperti tidak menyadari masalah yang sebenarnya. Pemerintah terkesan memperlakukan megaskandal Freeport dalam kerangka siklus isu. Bahwa isu ini berakhir dengan suatu terminasi tertentu setelah mempertimbangkan untung rugi secara politik dan bisnis, namun suatu ketika isu Freeport akan muncul lagi dengan tujuan konflik dan tuntutan politik yang berbeda.

Terlihat ketika Wapres Jusuf Kalla melempar 'bola politik' dengan menyatakan bagi hasil Freeport terlalu kecil dibanding dengan kenaikan harga emas. Maka sesudah 'bola politik' itu dimanfaatkan untuk mendesakkan moratorium (penghentian sementara) operasi Freeport, tanggapan yang diberikan justru pemerintah menjunjung tinggi KK Freeport. Bahkan, seakan menjadi juru bicara Freeport untuk menolak kenaikan dana pengembangan masyarakat (community development).

Keputusan yang diambil bukanlah keputusan yang menentukan. Keputusan yang diambil bukanlah keputusan yang menentukan, atau dalam klasifikasi John Ellsworth dan Arthur Stahnke (1976) itu adalah tipe keputusan yang bukan keputusan.

Situasi ini ditunjang dengan begitu besarnya potensi dan cadangan terbukti Freeport. Konflik dengan mudah diredam dan berbagai tuntutan serta permintaan semacam dana kemitraan atau kepemilikan saham dapat diakomodasi. Bagaimanapun, ''this is not a job for us, it's a religion'', demikian metafora Gunung Grasberg, Papua, yang disampaikan James Bob Moffett, CEO Freeport McMoran Copper and Gold Inc, seperti dikutip situs CorpWatch, 19 Mei 1997.

Gunung emas

Memang, bila melihat Gunung Sibayak di Sumatera Utara, Gunung Merapi di Jawa Tengah, atau Gunung Gede dan Pangrango di Jawa Barat, dan membayangkannya terbuat dari emas, maka Grasberg adalah gunung emas yang lebih besar dan lebih berkilauan dari semua itu. Meski sudah 40 tahun ditambang, emas tetap bisa diperoleh, bahkan di Sungai Aijkwa, tempat limbah Freeport.

Dampak selanjutnya, persoalan Freeport hanya akan meremukkan bangsa ini dalam konflik politik tak bertepi, sementara keadilan dan kesejahteraan kian jauh. Karena tidak diniatkan untuk diselesaikan secara adil demi kemaslahatan bangsa dan negeri Indonesia, maka isu Freeport bisa menjadi 'bola liar' politik dan bisnis.

Beberapa indikasi, misalnya, isu ini dimunculkan lagi sebelum pemilihan kepala daerah Papua dan Irian Jaya Barat. Dalam beberapa demontrasi, isu Papua Barat menyeruak, sebagai indikasi Kongres AS belum sepenuhnya mendukung integrasi Papua ke Indonesia.

'Bola liar' politik juga bisa muncul dengan figur Ginandjar Kartasasmita. Masih ada problem konflik di tubuh Golkar dan kompetisi antarpemain lama Orde Baru dari kalangan Barkeley. Meski Panitia Kerja Freeport DPR akan memanggilnya dalam kapasitas sebagai mantan menteri pertambangan dan energi --dan tentu karena beliau pernah ada di lingkaran dalam Soeharto-- namun manajemen isu bisa dikembangkan.

Sulit membantah bahwa jabatan Ginandjar sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tidak bisa dipakai sebagian pihak menjadi 'peluru politik' guna meredam tuntutan dan permintaan politik mengamandemen UUD 1945 demi memperkuat wewenang DPD.

Diakui, isu Freeport juga membuka peluang divestasi saham Freeport. Setiap ada manuver politik soal itu, harga sahamnya merosot. Akan menarik melihat kemungkinan perubahan komposisi pemilik saham, termasuk saham di perusahaan-perusahaan anak dan akuisisi Freeport semacam Rio Tinto, bila pelempar isu adalah peredamnya sekaligus.

Sebagai catatan akhir, bonus seorang CEO Freeport mencapai Rp 90 miliar (Detik.com, 2 Maret 2006), padahal masih banyak warga sekitar tambang yang busung lapar. Ini akan terus terjadi pada negeri yang pemimpin dan rakyatnya enggan kembali kepada petunjuk Allah dalam menghadapi makar manusia.

''This is not a job for us, it's a religion'', demikian metafora Gunung Grasberg, Papua yang disampaikan James Bob Moffett, CEO Freeport McMoran Copper and Gold Inc.

* * *

Sinar Harapan, 14 Maret 2006

Pansus MRP dan DPRP Gagal Masuk Freeport

Timika - Tim panitia khusus (pansus) Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang berjumlah 50 orang dengan menggunakan tiga bus, Selasa (14/3), sekitar pukul 06.30 WIT, gagal masuk ke Freeport Tembagapura karena diadang massa yang bersenjatakan panah di check point Mile 28 Timika.

Rombongan hadir di Timika dan Tembagapura untuk mengumpulkan bahan-bahan dan masukan-masukan dari masyarakat. Hal itu untuk menyikapi adanya peristiwa pemalangan di Mile 72 beberapa waktu lalu . Termasuk aspirasi di banyak tempat yang menghendaki perusahaan raksasa penambangan PT Freeport Indonesia di Tembagapura ditutup.
Rombongan DPRP dipimpin Wakil Ketua Komarudin Watubun, sedangkan rombongan MRP dipimpin Alpius Urib. Check point Mile 28 Timika terletak tidak jauh dari Hotel Sheraton Timika, tempat menginap rombongan tersebut.

Pintu masuk ke Tembagapura di check point Mile 28 sejak beberapa waktu lalu dipalang oleh massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat, di bawah pimpinan Jeffry Pagawak, seorang aktivis mahasiswa yang datang khusus dari Jayapura.
Rombongan dari Hotel Sheraton Timika, dengan menggunakan tiga bus tersebut belum dapat bergerak meninggalkan hotel karena aksi pencegatan massa tersebut. Suasana di depan check point memanas. Massa berteriak-teriak menyatakan kekecewaannya terhadap para wakil rakyat tersebut.

Kekecewaan dilampiaskan dengan menutup ruas jalan alternatif lainnya untuk menuju Tembagapura, yang berada di muka check point Mile 28. yang sekaligus juga menutup jalan yang menghubungkan Timika ke Desa Kwangki Lama.

Akibat penutupan tersebut membuat kemacetan lalu lintas, mobil-mobil demikian juga pengendara ojek jadi terhambat. Suasana menjadi tegang ketika sebuah mobil lolos arah Kwanki Lama dan dikejar massa bersenjata panah. Untung tidak terjadi insiden karena kendaraan dengan kecepatan tinggi berhasil melarikan diri.

Dengan adanya pemalangan tersebut, dari Hotel Sheraton pihak MRP dan DPRP mengirimkan anggotanya untuk melakukan lobi ke check point Mile 28, berbicara dengan para pimpinan aksi pemalangan tersebut. Mereka yang dikirimkan yaitu Yufinia Magal, Alfius Morib dan Serinda Pagawak dari MRP, dan dari DPRP Albert Yogi.


Ancaman Panah


Pembicaraan berlangsung memanas di bawah ancaman masyarakat yang bersenjatakan panah. Pimpinan aksi Jeffry Pagawak meminta kepada rombongan dalam penyusunan jadwal acara kunjungan. Mereka meminta diikutsertakan. Jangan acara disusun sendiri, apalagi bersama Freeport yang sudah tentu akan terjadi kongkalikong.

Jeffry juga meminta mereka diikusertakan dalam kunjungan ke Freeport, Tembangpura dengan rincian 2 bus diisi MPR dan DPRD, dan satu bus diisi oleh masa aksi. Jeffry juga meminta semua anggota MRP dan DPRP yang masih berada di Hotel datang ke check point Mile 28.

Para pelobi dari MRP dan DPRP menjelaskan maksud kunjungan ke Timika, dan Tembagapura yang tujuannya tentu berkaitan dengan aspirasi masyarakat.
Albert Yogi menjelaskan mereka datang untuk mengumpulkan bahan-bahan berkaitan dengan sidang paripurna khusus masalah Freeport yang akan diadakan 22 Maret di DPRP Papua.

Sidang paripurna khusus tanggal 22 itu pun diadakan atas kesepakatan antara pimpinan DPR dengan massa mahasiswa yang mengadakan aksi demo dengan menduduki gedung DPRP di Jayapura tanggal 27 Februari lalu, yang menuntut tambang Freeport ditutup. Karena itu, meminta kepada massa untuk memberi jalan kepada rombongan guna melanjutkan perjalanan ke Jayapura.

Karena massa menolak, akhirnya tidak didapatkan kesepakatan. Bahkan pimpinan massa minta Senior Vice Presiden PT Freeport Indonesia August Caviar dan pimpinan MRP maupun DPRP, datang ke check point Mile 28.


Pertemuan Gagal


Pertemuan selanjutnya juga tidak membuahkan hasil. Masyarakat meneriakkan "Tutup Freeprort, dan minta Presiden Komisaris Freeport Mc Moran James Moffet datang ke Timika. Jeffry meminta sementara tambang Freeport tidak operasional, menunggu hasil sidang paripurna khusus DPRP tanggal 22 Maret tentang Freeport.

August Caviar mengatakan, saya bukan pemilik perusahaan dan bukan pula pengambil keputusan, masih ada pimpinan tertinggi untuk bisa saya laporkan semua masukan yang baru diterimanya dari para pimpinan aksi demo.

Pembicaraan tersebut tidak menghasilkan keputusan karena massa masih bersikukuh menghalang-halangi rombongan wakil rakyat tersebut ke Tembagapura. Akhirnya kegiatan tersebut gagal dilaksanakan. (soehendarto)

* * *

 


Kompas, 13 Maret 2006

Di Bawah Gunung Kemakmuran

Riswandha Imawan

 

Pelaut Eropa terperangah melihat pucuk gunung bersalju di khatulistiwa.
Saat mulai menjelajah, mereka menemukan emas terhampar di dasar sungai.
Inilah awal Papua ditemukan dan menemukan masalah berkepanjangan.

Namun, bagi orang Papua, mereka ada di sana atas kehendak Tuhan. Para
pelaut itu menemukan rahasia alam. Gunung bersalju mengingatkan mereka
pada areal pertambangan di negerinya. Perut gunung bersalju itu
mengandung material bernilai ekonomi tinggi. Itu gunung kemakmuran. Jika
dikelola secara tepat niscaya memakmurkan siapa pun yang menguasai.

Penguasa gunung itu orang Papua. Bagi mereka, gunung itu bukan sekadar
onggokan material untuk kebutuhan komersial. Mereka membangun
nilai-nilai kultural, merumuskan kearifan lokal, dan merajut impian di
bawah gunung kemakmuran itu. Ketika mereka memutuskan bergabung dengan
NKRI, mereka berharap Pemerintah Indonesia mampu membantu mewujudkan
impian mereka.

Apa yang terjadi? Alih-alih membantu mewujudkan impian. Melindungi orang
dan alam Papua dari jarahan orang asing pun tidak ditunjukkan
pemerintah. Orang Papua nyaris selalu didudukkan sebagai terdakwa atas
segala kejadian di tanah mereka sendiri.

Penipuan publik

Tahun 1965-1969, saya hidup di Papua. Masih teringat fisik teman-teman
sekolah dasar. Kurus, dekil, berpenyakit kulit, berbaju lusuh, tidak
bersepatu. Saya menangis, saat 40 tahun kemudian masih menemukan sosok
yang sama. Wajar jika kita bertanya, ke mana 40 tahun sejarah Papua?

Ironisnya, dalam kurun waktu itu kekayaan alam Papua dieksploitasi
besar-besaran. Mayoritas hasilnya untuk membangun wilayah di luar Papua.
Bandingkan kemajuan Jakarta 10 tahun terakhir dengan nasib Papua 40
tahun terakhir.

Awalnya konsesi pertambangan tembaga 20 tahun mulai tahun 1967. Konsesi
itu diperbarui tahun 1991 dan diperpanjang 50 tahun hingga tahun 2041,
wilayahnya pun dua kali lipat wilayah awal. Bisa dibayangkan jika alam
Papua nan cantik menjadi porak poranda oleh nafsu mengeruk kekayaan alam
di sana.

Faktanya, tahun 1973 tiap hari 7.257 ton tailing (limbah industri
tambang) dibuang ke Sungai Ajkwa yang menjadi sumber kehidupan suku-suku
di sekitar Timika. Tahun 1988 menjadi 31.000 ton tailing dan tahun 2006
melonjak menjadi 223.000 ton tailing per-hari. Kini, jangankan untuk
mandi, ikan-ikan di sungai itu mati terkena tailing. Bahkan kebun sagu
suku Komoro di wilayah Koperaporka mati.

Mengerikan. Melalui pipa raksasa dari Grasberg-Tembagapura, sekitar enam
miliar ton pasir tembaga digerus dan disalurkan sejauh 100 kilometer ke
Laut Arafuru, di mana kapal-kapal besar menunggu. Mereka tidak lagi
menambang tembaga, tetapi emas. Pakar kimia UGM meneliti kandungan emas
di pasir-pasir tembaga yang digerus, dan menghitung enam miliar ton
pasir setidaknya menghasilkan enam ribu ton emas.

Mengapa pemerintah tidak pernah jujur menyatakan bahwa PT Freeport
Indonesia menambang emas? Ini penipuan publik. Penggunaan nama kota
Tembagapura seolah disengaja guna menutupi aktivitas sebenarnya. Wapres
Jusuf Kalla menegaskan, yang ditambang adalah emas. Di sidang kabinet
terbatas (6/3/2006), Wapres minta kontribusi Freeport ke APBN naik
menjadi 300 persen karena kenaikan harga emas di pasar internasional.

Anehnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan, pendapatan
kontrak karya Freeport dari pajak dan non-pajak sepanjang 2005 adalah
800 juta dollar AS atau sekitar Rp 7 triliun. Mengapa tak pernah
membayangkan berapa yang akan kita dapat jika dikelola sendiri?

Perisai kapitalis

Angka 800 juta dollar AS terlalu kecil buat kita. Lihat compensation
(bukan gaji) tiap tahun untuk Chairman of the Board Freeport sebesar
9.509.183 dollar AS; Chief of Administrative Officer 1.756.159 dollar
AS; Chief Operating Officer 815.554 dollar AS; dan President Director of
Freeport Indonesia 1.641.877 dollar AS. Untuk kompensasi empat pejabat
Freeport saja jumlahnya 13.722.773 dollar AS. Bandingkan dengan dana
keamanan selama 1996-2004 yang hanya 20 juta dollar AS. Artinya, aparat
keamanan kita hanya kecipratan 2,5 juta dollar AS setahun.

Dengan nilai serendah itu, Pemerintah Indonesia dijadikan perisai
kapitalis menghadapi rakyatnya sendiri. Kata Menlu RI, berulang kali
Pemerintah AS menegaskan, Papua merupakan bagian NKRI. Bagi AS akan
lebih repot berurusan dengan Papua sebagai negara mandiri daripada
berurusan dengan Indonesia.

Jika Papua berdiri sebagai satu negara, AS berkonflik langsung dengan
bangsa Papua. Namun, jika Papua dalam NKRI, Pemerintah Indonesia yang
menghadapi segala gejolak akibat pengisapan kaum kapitalis di Papua.
Pemerintah AS bisa memainkan dua kartu di sini.

Tengok saja. Saat orang Papua mengais rezeki, menambang tailing di Kali
Kabur Wanomen, mereka dihalau secara kasar oleh Satpam PT Freeport dan
aparat keamanan Indonesia, mereka ditembak dan jatuh korban. Tidak
terbayangkan, yang mereka usir adalah saudara sendiri yang mengais
secuil rezeki dari limbah gunung kemakmuran milik kita. Apakah untuk
mendapat emas sebesar butir pasir di limbah industri PT Freeport rakyat
Indonesia harus kehilangan nyawanya?

Rasa sedih menyergap manakala disadari ada kota modern, Kuala Kencana,
dekat Timika, tempat para petinggi PT Freeport bersemayam. Sementara 6-7
kilometer dari kota itu ada rumah yatim piatu Papua yang taraf
kehidupannya sama seperti sebelum mereka "ditemukan". Dalam
radius itu, bisa ditemukan saudara-saudara kita yang masih mengenakan
koteka.

Pemerintah seakan bermuka dua terhadap Papua. Kita gerus gunung
kemakmuran berdalih kemakmuran negara, tetapi membiarkan saudara-saudara
hidup seperti di zaman batu untuk memelihara nilai budaya. Papua adalah
kebanggaan NKRI. Wujudkan rasa bangga itu di dada orang Papua. Jangan
mereka dipaksa mencari kebanggaannya sendiri.

Riswandha Imawan
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta



 

---:::---