Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

 

 

 

Sekitar harta haram Tommy Suharto

 

Kasus penyimpanan uang oleh Tommy Suharto dalam Banque Nationale de Paris (BNP) sebesar 36 juta Euro (atau sekitar Rp 421 miliar) merupakan bukti tambahan tentang betapa besar kekayaan yang ditumpuk oleh Suharto beserta keluarganya melalui KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan segala macam penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan, menurut Financial Times, jumlah seluruhnya bisa mencapai 60 juta Euro. Ini merupakan jumlah uang yang besar sekali !!!

Asal mulanya, Tommy Suharto dengan diam-diam telah menyimpan uang yang begitu besar jumlahnya itu di BNP, yaitu 2 bulan sesudah Suharto dipaksa meletakkan jabatan dan kekuasaannya dalam tahun 1998. Bahwa Tommy Suharto dengan buru-buru menyimpan uang yang begitu besar di bank asing itu saja sudah perlu dicurigai. Dan patutlah kiranya djsangsikan bahwa perbuatan Tommy yang menyangkut jumlah uang yang begitu besar itu tidak diketahui oleh ayahnya (atau orang-orang terdekat ayahnya)

Akhirnya, Tommy Suharto mengajukan gugatan ke pengadilan Inggris karena BNP tidak mau mencairkan dan memindahkan uang yang jumlahnya sangat besar ini ke bank lain, meskipun Tommy Suharto sudah berkali-kali mengeluarkan perintah pemindahan (transfer), karena BNP mencurigai asal-usul uang ini, yang diduga berasal dari hasil korupsi.

Mengingat pentingnya kasus ini untuk diketahui oleh sebanyak mungkin orang, maka website http://perso.club-internet.fr/kontak akan terus menyajikan berbagai berita atau tulisan sekitar persoalan yang bisa menggambarkan dengan jelas bahwa Tommy Suharto -- anak kesayangan mantan presiden RI, yang juga mantan panglima tertinggi ABRI dan pimpinan utama GOLKAR – ternyata merupakan maling besar sekali dan juga seorang pembunuh.

Berbagai berita atau tulisan mengenai Tommy Suharto (dan mengenai Suharto sendiri) ini juga makin membuktikan kepada kita semua bahwa « keluarga Cendana » adalah puncak dari segala kebusukan, dan kebobrokan. Sekarang makin nyata bagi banyak orang bahwa Suharto beserta keluarganya (dan orang-orang terdekatnya) sama sekali bukanlah orang-orang yang patut disanjung-sanjung seperti selama 32 tahun di masa yang lalu.

Suharto (dan keluarganya) adalah contoh dari kebobrokan dan kerusakan moral atau kebusukan politik Orde Baru, yang terdiri dari sebagian dari pimpinan militer dan Golkar.
Oleh karena itu, membeberkan segala kejahatan dan kebusukan Tommy Suharto berarti juga membongkar (secara langsung dan tidak langsung) kebobrokan dan kebusukan rejim militer dan Golkar. Dari sudut ini jugalah pentingnya kita lihat kasus Tommy Suharto ini.

Apalagi, sama-sama kita lihat bahwa banyak sekali dari problem-problem besar dan parah yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita dewasa ini pada dasarnya adalah akibat atau produk dari sistem politik, ekonomi, sosial dan moral yang dijalankan rejim militer Orde Baru, yang masih diteruskan oleh Golkar (yang sekarang dipimpin Jusuf Kalla) dan unsur-unsur pendukung Orde Baru lainnya.

Oleh karena itu, kita semua perlu memandang juga kasus Tommy Suharto dari sudut kebobrokan atau kebusukan Orde Baru. Kejahatan atau kebusukan Tommy Suharto tidak bisa dipisahkan sama sekali dari kesalahan dan kebusukan Suharto dan Orde Baru.

Mengingat itu semua, kita semua perlu berusaha bersama-sama terus mendorong (sambil mengawasi dengan waspada) pemerintah (antara lain, Kejaksaan Agung) untuk terus menangani kasus penyimpanan uang haram di BNP ini secara tegas, berani, transparan, dan tuntas.


Umar Said

* * *


Sinar Indonesia Baru ,30 Januari, 2007

Heboh Uang Cendana di Inggris, Tommy Coba Pindahkan Uang dari Inggris ke Singapura

Jakarta (SIB) Setelah beberapa kali gagal mentransfer uangnya keluar dari BNP Paribas, Inggris, Tommy Soeharto akhirnya......memerintahkan semua dananya dipindahkan United Overseas Bank Limited, Singapura. Perintah itu keluar 28 Februari 2003. Aha, mengapa ke Singapura?"Pada atau setidak-tidaknya 28 Februari 2003, penggugat (Garnet--red) menginstruksikan Tergugat (BNP Paribas) untuk mentransfer semua dana yang berada dalam 3 rekening, sisakan saldo US$ 1 juta, ke tabungan penggugat di United Overseas Bank Limited, Singapura," demikian tertera dalam surat gugatanGarnet Limited terhadap BNP Paribas tertanggal 3 Maret 2006. Dalam salinan dokumen surat yang diperoleh detikcom disebutkan bahwa perintah itu menggantikan semua perintah transaksi sebelumnya. Namun, lagi-lagi, BNP Paribas menolak melaksanakan perintah itu. Lagi-lagi BNP Paribas tak mau melaksanakan perintah Tommy karena mempertanyakan sumber uang tersebut.

Dalam salinan surat gugatan Garnet yang diperoleh detikcom Senin (29/1) lalu, terdapat petikan surat BNP Paribas untuk Tommy."Hukuman atas Hutomo Mandala Putra memberi kesan bahwa dia diduga terlibat kegiatan korupsi di Indonesia, dan pertanyaan-pertanyaan tentu muncul mengenai sumber kekayaan pribadinya," ujar BNP Paribas dalam surat tertanggal 28 Februari 2003. Atas berbagai penolakan pencairan uang sekitar 60 juta Euro tersebut, Tommy kemudian menggugat B NP Paribas secara perdata. Bank yang bermarkas di Guernsey Island, Inggris ini, dinilai telah melanggar perjanjian.

Dalam surat tertanggal 23 Desember 2002, BNP Paribas meminta verifikasi lebih lanjut mengenai asal-muasal dana tersebut. "Kami tidak lagi merasa mampu untuk melakukan (trasnfer--red) berkenaan dengan situasi yang melingkupi Hutomo Mandala Putra," ujar BNP. Apakah "situasi yang melingkupi" Tommy? Jika diamati, beberapa bulan sebelum BNP Paribas mengeluarkan surat tersebut, pada 26 Juli 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Tommy 15 tahun penjara atas pembunuhan hakim agung Syafiuddin Kartasasmita. Syafiuddin merupakan hakim kasasi yang memvonis Tommy 18 bulan penjara karena terlibat korupsi Goro pada 22 September 2000. Padahal sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Tommy dibebaskan.

Hingga kini, belum diketahui secara jelas mengapa Tommy memindahkan uangnya dari BNP Paribas ke rekeningnya di Singapura. Berapa uang Tommy yang ditanam di United Overseas Bank Limited, Singapura, juga belum terkuak.Hasil sidang pada 22 Januari 2007 lalu, hakim Royal Court Guernsey Island, Inggris telah memutuskan untuk membekukan uang Tommy di BNP Paribas itu. Dalam sidang itu, Kejagung RI memerintahkan salah seorang direkturnya untuk menghadiri sidang ini. Bagaimana kelanjutan kisah uang Cendana ini? Sidang selanjutnya akan digelar Maret mendatang. Harta Tommy Disamakan dengan Harta Korupsi Eks Presiden NigeriaApes benar nasib Tommy Soeharto. Uangnya sebesar 60 juta Euro di BNP Paribas tak bisa diambil.

BNP tak mau mengeluarkan karena menganggapnya sama dengan harta yang dimiliki anggota keluarga mantan Presiden Nigeria Sani Abacha.Demikian ditulis BNP Paribas pada 28 Februari 2003 kepada Garnet Limited, perusahaan milik Tommy, seperti tertera dalam Surat Gugatan Garnet Limited terhadap BNP Paribas, tertanggal 3 Maret 2006. "Berkaitan dengan hubungan Hutomo Mandala Putra dengan mantan Presiden Indonesia, Bank (BNP Paribas--red) melihat bahwa sekarang (atau di masa yang akan datang), Pemerintah (Indonesia) mungkin berada dalam posisi untuk mengklaim uang yang ada di rekening. Kami meminta perhatian Anda pada proses hukum Inggris baru-baru ini yang diajukan Republik Nigeria berkaitan dengan dana yang diperoleh anggota keluarga Presiden Nigeria sebelumnya.

"Dalam salinan dokumen surat gugatan yang diperoleh detikcom, Senin (29/1), BNP pun meminta Tommy untuk memahami posisi bank tersebut. "Perhatian bank adalah sebenarnya dan menggambarkan antara hukum dan peraturan dengan operasi bank saat ini," ujar BNP. Surat tersebut tidak secara khusus menyebutkan mantan Presiden Nigeria yang dimaksud adalah Sani Abacha. Namun berdasarkan pencarian detikcom di beberapa situs berita populer di Inggris, muncul satu nama mantan Presiden Nigeria yang rekeningnya dibekukan: Sani Abacha.

Pengadilan Tinggi London di Inggris, dalam sebuah berita di bbc.co.uk tanggal 3 Oktober 2001, diberitakan telah membekukan rekening Abacha di 19 bank terkemuka yang ada di Inggris. Pengadilan Tinggi kemudian memerintahkan bank-bank tersebut mengembalikan uang ke Republik Nigeria. Sani Abacha menyimpan uang sebesar 1,5 miliar Poundsterling di bank-bank Inggris. Total dalam 5 tahun pemerintahannya, 1993-1998, Sani Abacha diduga telah menyalahgunakan 220 miliar Poundsterling kekayaan negerinya..

OC Kaligis: Uang Tommy Tak Haram Banyak pihak menuding dana sebesar 60 juta euro milik Tommy Soeharto yang diparkir BNP Paribas berasal dari hasil korupsi. Namun pengacara Tommy, OC Kaligis menegaskan uang itu hasil dari aktivitas perdagangan Garnet Limited di Eropa. "Itu uang bersih dari Eropa. Uang Garnet. Bukan hasil korupsi. Ada kok keterangan dari PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) di Indonesia," tegas Kaligis ketika dikonfirmasi detikcom, Senin (29/1). Dia menolak jika Tommy dikatakan melakukan pencucian uang (money laundering) karena pengawasan oleh pihak BNP Paribas sangat ketat. "Nggak mungkin, di sana itu ada intelligence banking. Kita mesti memenuhi banyak persyaratan, salah satunya asal-usul uang," ujarnya.

Lantas mengapa Tommy melakukan transfer 2 bulan setelah ayahnya Presiden Soeharto lengser pada Mei 1998? Kaligis berkilah masyarakat hanya melihat waktu transfernya. "Dia itu dagang di Eropa sudah lama. Yang harus Anda ketahui, kalau Anda mau masukkan duit ke Eropa mesti pakai auditor. Di sana itu bank-bank dengan kategori AAA (bank yang sangat dipercaya dan berkualitas bagus) tidak akan mau menerima uang haram," paparnya. Mengenai jumlah uang yang diyakini Jaksa Agung sebesar 60 juta Euro, Kaligis menampiknya. "Salah itu, yang benar 36.460.000 euro per 28 0ktober 2002 ketika kasus ini didaftarkan.

* * *

Pos Kota 29 Januari 2007,

Tommy Dijerat Timor

JAKARTA (Pos Kota) - Seakan tidak pernah kehabisan akal, kali ini Kejaksaan akan jerat Tommy Soeharto dengan Inpres No. 2/1996 tentang PT TPN (Timor Putra Nasional) guna menyita dan membawa dana milikya 36 juta euro di BNP Paribas ke tanah air.

Menurut Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Alex Sato Bya, pihaknya juga mempertimbangkan tunggakan BPPC (Badan Pemasaran dan Penyangga Cenkeh) dan PT Sempati Air dijadikan bukti untuk penyitaan asset Tommy di BNP Paribas.

"Dengan semua bukti tersebut, kita yakin di persidangan lanjutan, 8 Maret 2007 di Royal Court of Guersney di London, Inggris, permohonan Indonesia akan dikabulkan sehingga uang Tommy di Guernsney dapat dibawa ke Indonesia," katanya di saat rehat dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin.

Inpres No. 2/1996 diterbitkan terkait permohonan Tommy untuk mengimpor sedan Timor dari Korsel sekalian pembebasan dari bea masuk dan pajak penjualan. Hal ini berpotensi merugikan negara. Sedang BPPC memperoleh KLBI sebesar Rp 700 milyar.

Direktur Perdata Yoseph Suardi Sabda menambahkan dana itu ditransfer Tommy ke luar negeri, 22 Juli 1998. "Waktu gugatan di Guernsney terungkap tanggal sekian dikirimkan Tommy dan tanggal sekian diperintahkan (untuk transfer)."

Sementara itu, dari informasi yang diperoleh dalam gugatan Garnet Invesment Ltd milik Tommy Soeharto dan berkantor di Bristish Virgin Island, 28 Pebruari BNP Paribas menulis harta Tommy itu sama dengan mantan Presiden Nigeria S. Abacha.

Selain itu, BNP Paribas menulis juga Tommy sempat akan mentransfer dana miliknya di Paribas ke United Overseas Bank Singapura. Namun rencana Tommy tidak terlaksana, sebab BNP menolak dan justru meminta Indonesia melakukan intervensi

* * *

 

 

Jawapos, 27 Januari 2007,

Soeharto Ikut Terseret

Kasus Tommy

Gugatan terhadap Tommy di Guernsey

JAKARTA - Gugatan intervensi pemerintah RI terhadap perkara Tommy
Soeharto di Royal Court Guernsey, menyeret nama ayahnya, mantan
Presiden Soeharto. Ini terkait statusnya yang pernah menjadi
terdakwa kasus korupsi tujuh yayasan Rp 1,7 triliun, yang pernah
disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Nama Soeharto terungkap saat kejaksaan menjelaskan posisi hukum
pemerintah RI dalam gugatan intervensi tersebut. "Tommy adalah anak
Soeharto. Dan, ada dugaan Soeharto melakukan tindak pidana korupsi
pada masa jabatannya," kata Direktur Perdata Yoseph Suardi Sabda di
gedung Kejagung, kemarin. Yoseph dipanggil Jaksa Agung Abdul Rahman
Saleh untuk menjelaskan perkembangan persidangan gugatan intervensi
di Royal Court Guernsey.

Yoseph menegaskan, selain pernah didakwa di pengadilan, dugaan
Soeharto melakukan korupsi didasarkan TAP MPR No 11 Tahun 1998.
Dalam TAP MPR tersebut, dinyatakan, upaya pemberantasan KKN harus
dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara,
mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya, maupun pihak
swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto.

Akan tetapi, Yoseph tidak dapat memastikan, uang Tommy merupakan
hasil korupsi ayahnya. "Kalau punya bukti, tentu ini mengenakkan
saya dalam persidangan," kata Yoseph.

Yang pasti, kejaksaan mendasarkan pada konvensi PBB tentang
Antikorupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC,
2003), yang menyebutkan semua aset yang diduga hasil korupsi dapat
dibekukan. "Dan, permohonan pembekuan itu telah dikabulkan
pengadilan," jelas jaksa berkaca mata ini.
Sesuai pasal 34 UU No 3 Tahun 1971, jaksa dapat mengajukan gugatan
perdata terhadap terpidana, untuk membayar uang pengganti.

Selain itu, Yoseph mengatakan, reportase media massa bahwa keluarga
Soeharto, termasuk Tommy, menyimpan dana di luar negeri, menjadi
alasan menjelaskan posisi pemerintah RI. "Salah satunya laporan
Majalah Time, yang sempat diakui di PN Jakarta Pusat," jelas Yoseph.
Dan, yang terakhir, nilai uang Tommy yang sedemikian besar, sehingga
patut diduga bukan dari aktivitas legal.

Arman -sapaan Abdul Rahman Saleh-menambahkan, meski penuntutannya
dihentikan, kejaksaan punya bukti Soeharto merugikan negara. "Sebab
itu, kejaksaan mengajukan gugatan terhadap Soeharto dan gugatan
intervensi atas aset Tommy," jelas Arman.

Di wawancarai secara terpisah, OC Kaligis, pengacara Tommy,
menegaskan, uang kliennya di BNP Paribas bukan hasil kejahatan. Dia
juga membantah, sebagian uang Tommy berasal dari korupsi ayahnya
semasa menjabat. "Bagaimana tahu hasil dari kejahatan, Tommy kan
belum pernah dihukum atas kepemilikan uang itu," kata Kaligis di
kantornya, kemarin.

Menurut pengacara senior itu, simpanan Tommy berasal dari kegiatan
bisnisnya bertahun-tahun, baik di dalam maupun di luar negeri. "Uang
itu nggak tiba-tiba muncul," jelas Kaligis.

Setelah menghadiri persidangan pertama, kejaksaan punya kewajiban
melengkapi dokumen sebagai alat bukti. Sebaliknya, kubu Tommy
dijadwalkan mengajukan sanggahan.

Yoseph mengatakan, kewajiban kejaksaan adalah membuktikan bahwa dana
tersebut memang layak dibekukan, sekaligus memastikan milik
pemerintah RI. "Selama proses berlangsung, uang Tommy dibekukan,"
jelas Yoseph.

Biaya Sewa Pengacara

Yang menarik, dalam persidangan pertama, kubu Tommy minta royal
court menyisihkan sebagian dana kliennya, untuk membayar sewa
pengacara, baik Kaligis maupun pengacara dari Inggris. "Saya
mengajukan keberatan, karena uang itu telah dibekukan," beber
Yoseph. Sayangnya, keberatan kejaksaan diabaikan royal court, dengan
mengabulkan bersyarat permohonan kubu Tommy.

Royal court mengeluarkan persyaratan ketat untuk penggunaan sebagian
uang untuk biaya pengacara Tommy. Nilai sewa pengacara dihitung
sejak 15 Desember 2006 hingga berakhirnya sidang. "Uang itu hanya
bolah digunakan untuk jasa pengacara Garnet Investment Limited (GIL)
di Guernsey. sedang pengacara yang disewa di luar Guernsey, dilarang
mendapat bagian," jelas Yoseph. Praktis, dengan putusan royal court
tersebut, Kaligis tidak dapat jatah dari simpanan Tommy di BNP
Paribas.

Dan, syarat berikutnya, pengacara harus membuat rincian anggaran
atas dana yang telah digunakan. Rincian tersebut harus diberitahukan
kepada kejaksaan selaku pengacara RI dan BNP Parubas. "Mereka hanya
boleh mencairkan sesuai nilai yang kami setujui," beber Yoseph. (agm)

* * *

Tempo, 24 Januari 2007

Pengadilan Bekukan Duit Tommy Soeharto


LONDON -- Pengadilan Guernsey, negara persemakmuran Inggris, Senin lalu menyetujui permintaan Kejaksaan RI untuk membekukan sementara uang Tommy Soeharto yang disimpan di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas. Uang itu diduga jauh lebih banyak daripada yang sebelumnya diketahui kejaksaan.


Kepada Tempo, Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Marty Natalegawa, mengatakan pembekuan itu bersifat sementara, setidaknya sampai Tommy dapat membuktikan kebenaran asal-usul uang tersebut. Di koran Financial Times, Marty mengatakan pemerintah masih mengumpulkan bukti yang lebih kuat. "Kami akan menghadirkan bukti-bukti tambahan saat pengadilan benar-benar berlangsung pada 8 Maret nanti," kata Marty.


Sengketa uang Tommy senilai 36 juta euro atau sekitar Rp 421 miliar di bank itu dimulai pada Oktober 2002, saat BNP Paribas cabang Guernsey enggan mencairkan rekening milik Garnet Investment, perusahaan Tommy yang terdaftar di British Virgin Islands. Pihak bank meminta Garnet menjelaskan asal-usul uang yang disimpan sejak Juli 1998 itu. Karena bank itu tak kunjung mencairkan dananya, Tommy pada Maret 2006 pun mengajukan gugatan ke pengadilan Guernsey.


Pemerintah Indonesia kemudian mengintervensi proses hukum ini karena menganggap uang Tommy di BNP Paribas itu berasal dari korupsi. Senin lalu, permohonan itu dikabulkan. Dan karena itu, pengadilan setuju membekukan sementara aset tersebut.
Menurut Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, pembekuan itu memang sesuai dengan keinginan mereka. "Kami minta Mareva injunction (dibekukan dan tidak bisa ditarik), supaya uang itu di-freeze, dibekukan dulu," kata Abdul Rahman kemarin. "Menurut pengacara kami di sana, klaim kami cukup kuat."


Karena itu, proses penarikan kembali membutuhkan waktu. "Minimal sekarang itu dibekukan, sambil menunggu proses pembuktian dari kami, (juga) pembuktian dari Tommy," kata Abdul Rahman. Meski demikian, dia tak menutup kemungkinan dialihkannya aset itu ke pemerintah Indonesia. "Target akhir dibawa pulang."
Jumlah uang Tommy di BNP Paribas diduga lebih dari 36 juta euro. "Tadi saya mendapat laporan, ternyata di dalam pembukuan, jumlah awal seluruhnya sekitar 60 juta euro," ujar Jaksa Agung kemarin. Bahkan, menurut koran Financial Times, jumlahnya bisa mencapai 75 juta euro.


Pemerintah menunjuk seorang pengacara lokal Guernsey, Lloyd Le Roy Strappini dari kantor pengacara L. Strappini & Co., untuk menangani kasus ini. "Mr Lloyd sudah menyampaikan bahwa kami punya basis legal yang kuat untuk menggugat," kata Direktur Perdata Kejaksaan Agung Yoseph Suardi Sabda, yang mengikuti kasus itu di Guernsey, kepada Tempo. AFP | FANNY FEBIANA

* * *

Jawapos, 24 Januari 2007,

Uang Tommy di BNP Bertambah Rp 295 M


JAKARTA - Simpanan Tommy Soeharto melalui Garnet Investment Limited (GIL) di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas ternyata lebih banyak daripada perkiraan sebelumnya.

Total uang Tommy yang disimpan di bank di Guernsey -negara wilayah persemakmuran Inggris- itu berjumlah EUR 60 juta (Rp 720 miliar). Jauh di atas klaim kejaksaan yang sebesar EUR 36 juta (Rp 424,8 miliar).

Tambahan uang putra bungsu mantan Presiden Soeharto tersebut terungkap dalam sidang pertama gugatan intervensi kejaksaan terhadap perkara Tommy melawan BNP Paribas kemarin.

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengaku telah menerima laporan mengenai jumlah terbaru simpanan Tommy dari Direktur Perdata Kejagung Yoseph Suardi Sabda. Sejak pekan lalu, Yoseph berada di Guernsey untuk mendaftarkan gugatan intervensi sekaligus mengikuti sidang pertama. "Nilai klaim kita (kejaksaan) ternyata lebih besar dari 36 juta euro (Rp 424,8 miliar). Jumlah seharusnya mungkin hampir 60 juta euro," kata Arman -sapaan Abdul Rahman Saleh- di gedung Kejagung kemarin.

Kejaksaan tidak asal menghitung total simpanan Tommy tersebut. Menurut Arman, klaim kejaksaan punya dasar kuat. Sayang, dia tidak menjelaskan dasar kuat tersebut.

Apakah klaim tersebut termasuk utang perusahaan Tommy kepada pemerintah? Arman menjawab, kejaksaan belum menghitung utang yang ditanggung Tommy. Yang pasti, lanjut Arman, dengan klaim tersebut, kejaksaan minta simpanan Tommy tersebut dibekukan. "Kami minta pembekuan rekening," kata Arman.

Menurut Arman, pembekuan simpanan Tommy membutuhkan waktu. Meski demikian, permintaan tersebut lebih baik daripada memerintah BNP Paribas memenuhi keinginan Tommy untuk mencairkan dananya.

"Minimal (simpanan) itu dibekukan sambil menunggu pembuktian, baik dari kami (kejaksaan) maupun Tommy," jelas mantan hakim agung itu. Permintaan pembekuan merupakan ketentuan standar dalam sidang perkara perdata di Royal Court Guernsey.

Arman menambahkan, permintaan pembekuan merupakan target sementara. Target akhir adalah menyerahkan simpanan Tommy tersebut kepada pemerintah. "Kami akan membawa pulang uang itu," tegas pejabat kelahiran Pekalongan tersebut.

Ditanya kemungkinan memenangkan perkara, Arman optimistis meski Yoseph berada di Inggris hanya empat hari. Dalam proses litigasi, kejaksaan akan mengikuti hukum acara di Royal Court Guernsey.

Yoseph hingga tadi malam belum dapat dihubungi. Telepon genggamnya dimatikan.

Sebelumnya, Tommy melalui GIL menggugat BNP Paribas setelah permintaan pencairan atas simpanan EUR 36 juta tidak dapat dilaksanakan. Pengalihan duit ke rekening Tommy di United Overseas Bank (UOB) Singapura juga ditolak.

Tommy menyimpan dana tersebut pada 22 Juli 1998 atau dua bulan setelah lengsernya Soeharto dari presiden. BNP Paribas berdalih, penolakannya didasarkan pada kekhawatiran uang tersebut hasil korupsi sehingga dapat dikategorikan tindak pidana pencucian uang.

Nah, selanjutnya, Tommy pun menggugat BNP Paribas di royal court Guernsey, Inggris. Sebelum sidang mulai, Royal Court bertanya kepada pemerintah RI, apakah punya kepentingan atas aset tersebut. Jaksa agung pun menegaskan, RI punya kepentingan atas simpanan tersebut, lantas mendaftarkan gugatan intervensi. (agm)


* * *

Jawapos, 22 Januari 2007

Tommy Bisa Jadi Tersangka Lagi


JAKARTA - Tommy Soeharto dapat menjadi tersangka kasus pencucian uang, jika dalam proses persidangan di royal court Guernsey, Inggris, terungkap perbuatan material bahwa simpanannya di BNP Paribas adalah hasil tindak pidana korupsi.


Ketua Tim Pencari Koruptor (TPK) Basrief Arief mengatakan, kepolisian berwenang menyelidiki dugaan tersebut, dengan mempelajari putusan royal court Guernsey. "Iya, itu dari (hasil penyelidikan) penyidik Polri," kata Basrief di gedung Kejagung, akhir pekan lalu.
Pernyataan Basrief menjawab pertanyaan wartawan terkait peluang Tommy menjadi tersangka kasus pencucian uang. TPK sebelumnya banyak membantu kepolisian untuk mengungkap kasus pencucian uang dengan tersangka mantan Dirut Bank Mandiri ECW Neloe. Sangkaan tersebut atas rekening Neloe senilai USD 5 juta yang tersimpan di sebuah bank di Swiss.


Sesuai UU No 25 Tahun 2003, kejaksaan tidak dapat menjadi penyidik kasus pencucian uang. Satu-satunya penyidik kasus pencucian uang adalah kepolisian.
Ditanya apakah TPK berkoordinasi dengan kepolisian terkait kasus Tommy, Basrief menegaskan belum. Meski demikian, TPK memantau proses litigasi atas gugatan intervensi yang didaftarkan kejaksaan di royal court of Guernsey. "Makanya, kami (TPK) lihat nanti. JAM Datun kan sedang berupaya mengikuti persidangan di sana (Guernsey). Nanti berkoordinasi dengan pengadilan di sana, bagaimana seharusnya..," kata Basrief.
Menurut Basrief, dari hasil persidangan, jika memang memenuhi pelanggaran UU No 25 Tahun 2003, tak tertutup kemungkinan Tommy menjadi tersangka kasus pencuciang uang.
Bagaimana komentar kubu Tommy? Elza Syarief, pengacara Tommy, hingga tadi malam belum bisa dihubungi. Telepon gemggamnya tidak diangkat.


Kapuspenkum Kejagung Salman Maryadi mengatakan, masyarakat hendaknya tidak berspekulasi terhadap hasil proses hukum atas gugatan intervensi kejaksaan atas perkara Tommy. Sebab, kejaksaan baru tahap proses pendaftaran gugatan, sedang proses hukumnya belum digelar. "Kami saja memantau, kalau Pak Yoseph (Direktur Perdata Kejagung) sudah datang," kata Salman.
Kejaksaan berencana mendaftarkan gugatan intervensi atas perkara Tommy di royal court Guernsey. Di sana, Tommy menggugat BNP Paribas atas simpanannya yang tidak dapat dicairkan.


Bank berkantor pusat di Paris, Prancis, ini berdalih, simpanan itu terkait kasus pencucian uang (hasil korupsi), sehingga perlu klarifikasi asal-usulnya. Nah, pengadilan setempat lantas menghubungi pemerintah RI, apakah punya kepentingan atas perkara tersebut atau tidak. Dan, jaksa agung memastikan, pemerintah RI punya kepentingan atas aset ratusan miliar tersebut. (agm)

* * *

Koran Tempo, 15 Januari 2007

Berkas Gugatan Intervensi Tommy

Belum Selesai

JAKARTA -- Kejaksaan Agung belum merampungkan berkas gugatan intervensi terhadap Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Direktur Perdata Kejaksaan Agung Yoseph Suardi Sabda mengatakan kejaksaan pada Senin pekan lalu telah mengirim berkas gugatan itu melalui faksimile ke Kedutaan Besar Indonesia di Inggris. "Tapi dikembalikan untuk diperbaiki," ujar Yoseph saat dihubungi kemarin.

Menurut dia, poin yang harus diperbaiki adalah alasan kejaksaan mengajukan gugatan intervensi. "Kalau tuntutannya kan jelas, meminta uang Tommy dibekukan," kata Yoseph.

Ini bermula dari gugatan Tommy terhadap Banque Nationale de Paris (BNP) and Paribas. Tommy mempersoalkan pembatalan transfer sebesar 36 juta euro atau sekitar Rp 400 miliar ke perusahaan Garnet Investment Limited di Guernsey--salah satu negara persemakmuran Inggris--yang sahamnya dimiliki Tommy. BNP enggan mencairkan dana karena Tommy tercatat memiliki masalah hukum di Indonesia.

Kejaksaan menerima informasi gugatan itu dari Kedutaan Besar Indonesia di Inggris. Alhasil, kejaksaan mengajukan gugatan intervensi karena menilai Tommy juga punya masalah hukum di Indonesia. Sidang gugatan Tommy terhadap BNP and Paribas akan digelar di Guernsey pada 22 Januari mendatang.

Yoseph mengatakan kejaksaan tidak sendirian menyusun draf berkas gugatan intervensi itu, tapi bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Departemen Keuangan.

Yoseph mengatakan pengacara dari Guernsey telah ditunjuk untuk mendampingi kejaksaan dalam sidang tersebut. Namun, Yoseph mengaku tidak hafal namanya karena hal itu diurus oleh Kedutaan Besar Indonesia di Inggris. Menurut Yoseph, berkas gugatan intervensi dianggap selesai jika sudah ditandatangani pengacara dari Guernsey itu.

Yoseph optimistis draf gugatan itu bisa selesai sebelum sidang di Guernsey dimulai. Jika dihitung, waktu sidang tinggal sepekan lagi, tapi Yoseph hanya berujar, "Biasanya juga kami selesai sehari sebelumnya, kok." FANNY FEBIANA

* * *

Jawapos - 10 Januari 2007

Tommy Dicurigai Money Laundering

BNP Paribas Tolak Cairkan Uang Rp 424,8 M

 

JAKARTA - Tommy Soeharto terancam terseret kasus pencucian uang (money laundering). Sebab, alasan BNP Paribas di Guernsey, Inggris, menolak mencairkan simpanan Euro 36 juta (Rp 424,8 miliar) milik perusahaan Tommy, Garnet Investment Limited (GIL), karena duit tersebut diduga hasil pencucian uang.

Tommy terhitung empat kali melayangkan surat permintaan resmi agar BNP Paribas mentransfer duit tersebut ke rekeningnya. Tetapi, BNP Paribas menolak mentah-mentah. "Bank (BNP Paribas) menganggap uang Anda (Tommy) mungkin terkait tindak pidana korupsi di Indonesia. Jadi, ini (semacam) praktik money laundering," kata Direktur Perdata pada JAM Perdata dan Tata Usaha (Datun) Yoseph Suardi Sabda di gedung Kejagung kemarin. Yoseph didampingi Kapuspenkum Salman Maryadi.

Kecurigaan BNP Paribas beralasan. Maklum, Tommy menyimpan uang di sebuah pulau di antara perbatasan Prancis dan Inggris tersebut pada 22 Juli 1998 atau dua bulan usai Soeharto lengser dari kursi kepresidenan. Kala itu, Kejagung giat-giatnya membidik anggota keluarga Cendana dalam beberapa pemeriksaan kasus korupsi. Tommy ditetapkan tersangka korupsi tukar guling (ruilslag) Bulog-Goro Barata Sakti Rp 94 miliar pada 19 Februari 1999.

Selain itu, Tommy mendirikan GIL di Tortola, British Virgin Island (BVI). Negara kecil di kawasan Karibia itu acapkali dimanfaatkan beberapa pihak untuk menempatkan dana agar terhindar dari tagihan pajak.

Kasus pencucian uang dengan modus menyimpan uang ke bank luar negeri terjadi pada beberapa tokoh. Misalnya, mantan Dirut Bank Mandiri ECW Neloe. Dia diduga melarikan uang USD 5 juta ke sebuah bank di Swiss. Neloe bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka. Adrian Waworuntu juga terseret dalam kasus pencucian uang terkait pembobolan Bank BNI Rp 1,3 triliun.

Yoseph membeberkan, sejak ditempatkan 22 Juli 1998, Tommy mulai berkorespondensi untuk mencairkan uangnya di BNP Paribas pada 22 Oktober 2002 dan 12 November 2002. Tommy juga pernah memerintah BNP Paribas mengalihkan dana 47,5 ribu poundsterling dan USD 7.960 kepada pegawainya di GIL Peter Amy. "BNP Paribas justru menjawab agar Tommy memverifikasi uang yang didapat. Surat ini tak dijawab (Tommy)," kata Yoseph.

Tommy pada 23 Februari 2003 kembali memerintah BNP Paribas mengosongkan simpanannya untuk dialihkan ke rekening dirinya di United Overseas Bank (UOB) Singapura. Lagi-lagi, bank berkantor pusat di Paris itu menolak menuruti perintah Tommy. "Puncaknya, Tommy menggugat BNP Paribas di Royal Court of Guernsey," jelasnya. Guernsey merupakan negara di wilayah Inggris yang punya kerajaan dan pemerintahan sendiri.

Menurut Yoseph, dalam proses litigasi, pengadilan justru memerintah BNP Paribas menghubungi pemerintah RI, apakah punya klaim atas aset yang dipermasalahkan Tommy tersebut.(agm)



---:::---