Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

 

 

 



Setelah 40 Tahun Peristiwa G30S Berlalu


Bagaimana Kita Melihatnya?


Oleh: Salahuddin Wahid

Sudah 40 tahun peristiwa G30S berlalu. Namun, hal itu tidak dilewatkan begitu saja oleh lawan-lawan Partai Komunis Indonesia. Peluncuran buku tentang G30S dilakukan di Jakarta dan mungkin di kota-kota lain.
Buku Kesaksian Korban Kekejaman PKI 1948 diluncurkan di Jakarta pada 7 September 2005 dan buku G30S/PKI 1965, Bedah Caesar Dewan Revolusi Indonesia, diluncurkan di Jakarta, 29 September 2005.


Peluncuran buku itu disertai diskusi. Diskusi khusus ”mengenang” peristiwa G30S juga dilakukan di beberapa tempat, antara lain di Lemhannas (21 September 2005). Dalam diskusi itu ahli sejarah Prof Amiruddin Kasdi mengemukakan fakta keterlibatan PKI dalam G30S, dan Letjen (Purn) Himawan Sutanto menguraikan peran PKI dalam Peristiwa Madiun. Salah satu pembicara menyatakan, kini membicarakan G30S dan Peristiwa Madiun bukan sesuatu yang populer.


Saya sepakat dengan pernyataan itu. Peluncuran buku Kesaksian Korban Kekejaman PKI 1948 hanya diliput oleh satu koran. Bahkan, diskusi di Lemhannas tidak diliput satu koran pun.


Generasi muda tidak suka Orde Baru. Mereka simpati kepada PKI, ”musuh” Orde Baru, sehingga upaya mengingatkan kekejaman PKI tidak mereka perhatikan. Sedangkan generasi tua yang pernah merasakan kekejaman PKI mengingatkan agar hal itu tidak terulang lagi. Mereka tidak ingin ada penghapusan sejarah dengan menghilangkan Peristiwa G30S/PKI dari sejarah Indonesia.


Pihak mantan tapol juga tidak melewatkan saat tepat ini. Tanggal 29 September 2005 mereka melakukan peluncuran buku, diskusi, dan pembacaan puisi untuk mengenang tragedi kemanusiaan yang menimpa ratusan ribu manusia dan perlakuan diskriminatif terhadap jutaan warganya yang telah berjalan selama puluhan tahun. Pihak ini berjuang untuk memperoleh kembali hak-haknya yang telah dirampas.
Bagaimana sikap kita?


Bagaimana kita menyikapi peristiwa 40 tahun lalu itu, dalam pengertian menentukan siapa di belakang G30S? Paling awal kita berangkat dari fakta sejarah. Untuk G30S, Mahmilub telah memeriksa sejumlah terdakwa. Beberapa tokoh PKI memberi kesaksian, mereka terlibat G30S, tetapi PKI tidak. Fakta ini diyakini puluhan juta bahkan mungkin seratus juta orang.


Sebaliknya, banyak yang tidak yakin PKI di balik G30S, termasuk para ahli sejarah. Mereka menuduh TNI AD dengan tokohnya, Soeharto, adalah dalang G30S. Mereka mendasarkan teori pada fakta laporan Kolonel Latief kepada Soeharto (29/9/1965 malam) tentang rencana penjemputan paksa para jenderal. Lalu dianalisis dan disimpulkan, amat kuat dugaan Soeharto ada di balik G30S. Teori ini didukung analisis situasi perang dingin dunia internasional.


Tim pimpinan Prof Dr Taufik Abdullah yang ditugasi menulis kembali Sejarah Indonesia tampaknya mengalami kesulitan untuk menentukan pihak-pihak yang dinyatakan harus bertanggung jawab atas G30S. Pengalaman hidup dan keyakinan seseorang amat menentukan sikapnya terhadap dua pilihan itu.


Menurut saya, fakta persidangan Mahmilub lebih kuat dan meyakinkan, PKI ada di belakang G30S. Tetapi pihak yang percaya bahwa itu adalah urusan internal AD tentu punya pengalaman dan keyakinan berbeda.


Jika Prof Taufik Abdullah dan tim sepakat tentang versi mana yang dipilih untuk menentukan siapa di balik G30S, tentu akan lebih baik. Tetapi jika tidak bisa, apa jalan keluarnya? Bagaimana tim itu harus menjawab pertanyaan jutaan siswa yang menunggu kejelasan sejarah melalui kurikulum sejarah. Salah satu pilihan, menyajikan dua versi itu disertai fakta lengkap dan siswa dipersilakan menentukan sendiri versi mana yang benar.


Setelah 40 tahun


Bagaimana kita melihat G30S setelah 40 tahun berlalu? Kita mengalami perubahan amat mendasar dalam sikap politik. UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen yang memungkinkan masuknya pasal-pasal HAM. Mahkamah Konstitusi telah memulihkan hak-hak politik mantan tapol. UU KKR telah berlaku meski tidak sepenuhnya diterima mantan tapol/PKI dan oleh lawan mereka.


Sikap anti-PKI masih melekat pada sebagian warga, yang masih khawatir terhadap bahaya komunisme. Sementara ada pihak yang mengatakan, sikap semacam itu seperti melihat hantu di siang bolong. Saya melihat komunisme sebagai tantangan, bukan ancaman. Dalam arti tantangan untuk menghilangkan lahan yang subur bagi tumbuhnya komunisme, yaitu masyarakat yang penuh ketidakadilan, masyarakat yang sebagian cukup besar warganya masih mengalami kemiskinan dan kebodohan serta ketertinggalan.


Kita perlu memilah Peristiwa G30S menjadi beberapa aspek, yaitu aspek kemanusiaan, ajaran, dan politik, agar bisa diselesaikan satu per satu. Yang paling penting dan mendesak ialah masalah kemanusiaan, yaitu mewujudkan rekonsiliasi antara mantan tapol 1965 plus keluarga dengan masyarakat luas, baik bersifat yuridis maupun kultural.


Anak-anak muda NU dalam Syarikat telah lama merintis dan menggalakkan rekonsiliasi kultural. Pembentukan KKR, meski tidak ideal, memberi peluang untuk rekonsiliasi yuridis. Aspek ajaran berkait penyebaran marxisme masih dilarang oleh Tap MPRS No XXV/1966. Tetapi kita mengetahui, UUD 1945 Pasal 28 menjamin hak kemerdekaan pikiran dan hak menyatakan pikiran yang dapat dianggap sebagai izin. Secara realitas pelarangan penyebaran marxisme kurang efektif. Penulisan buku yang bermutu untuk melawan marxisme akan lebih efektif.


Aspek ketiga menyangkut politik kepartaian. Realitas politik saat ini tidak mendukung upaya menghidupkan kembali PKI karena terlibat dalam Peristiwa Madiun dan G30S. Pembentukan partai beraliran marxisme tidak menjanjikan dukungan kuat dari masyarakat. Dengan memilah dan memisahkan ketiga aspek itu, diharapkan penyelesaian masalah kemanusiaan akan lebih mudah dilakukan.


Peristiwa G30S diperingati bukan untuk menumbuhkan kembali saling curiga, saling benci, atau saling menyalahkan, tetapi untuk mengingatkan kita semua bahwa kita pernah melakukan kesalahan besar agar tidak mengulanginya di masa depan. Kita harus menyadari, jika Indonesia ingin maju dan menjadi bangsa besar, rekonsiliasi nasional adalah syarat utama yang harus dipenuhi.


Salahuddin Wahid Ketua Majelis Pengurus Pusat (MPP) Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia

* * *

 

Menyikapi G30S


Oleh: Salahuddin Wahid



SAAT terjadi Peristiwa G30S, mayoritas masyarakat luas secara terbuka dan mantap meyakini bahwa PKI adalah dalang dari G30S. Januari 1966, Benedict Anderson dan Ruth McVey menulis Cornell Paper yang mengemukakan suatu hipotesa yang intinya menyatakan bahwa G30S adalah masalah internal Angkatan Darat dan tidak ada kaitannya dengan PKI.


Beberapa pamen dari Diponegoro Jawa Tengah merasa tidak puas dan frustrasi terhadap kepemimpinan tentara yang rusak oleh kemewahan di Jakarta. Keterlibatan PKI hanyalah suatu kecelakaan.


Ada sekitar sepuluh teori tentang siapa dalang G30S. Secara garis besar, ada beberapa intepretasi yang dikemukakan. Pertama, seperti yang dikemukakan oleh Anderson dan MacVey. Kedua, suatu gerakan yang dilakukan kelompok didalam TNI yang keseluruhannya diotaki PKI. Ketiga, suatu gerakan yang diintepretasikan sebagai suatu komplotan antara perwira pembelot dengan pemimpin-pemimpin PKI. Tentu tidak dapat diabaikan peran CIA dan Bung Karno.


Setelah Orde Baru tumbang, kebebasan untuk menyatakan pendapat dibuka lebar. Muncul dorongan kuat untuk mengugat keabsahan versi resmi G30S. Kebanyakan generasi muda punya rumus tentang Peristiwa G30S: karena kami musuh Orde Baru, maka musuh Orde Baru adalah kawan kami.


Maka, gugatan terhadap teori keterlibatan PKI dalam G30S diajukan dengan usulan untuk membatalkan materi dari kurikulum 1994 dibidang sejarah yang secara tegas mencantumkan kata G30S/ PKI dan bahwa PKI ialah dalang. Dibentuklah Tim untuk menulis kembali sejarah Indonesia yang terdiri dari para ahli sejarah tua dan muda, yang dipimpin oleh Prof Dr Taufik Abdullah.


Dalang G30S


PKI adalah dalang G30S. Itulah yang ingin dikemukakan Prof Aminuddin Kasdi dalam bukunya G30S/PKI, Bedah Ceasar Dewan Revolusi Indonesia. Judul itu menunjukkan bahwa G30S dan PKI adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan bahwa G30S/PKI merupakan operasi untuk melahirkan Dewan Revolusi pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi yang merupakan sebuah kudeta terhadap pemerintahan Bung Karno.


Berbagai fakta dikemukakan untuk mendukung kesimpulannya, yang diambil dari berbagai sumber termasuk dari berkas pengadilan (Mahmillub) untuk perkara Nyono, Untung dan lain-lain.


Saya juga mengutip paper Harold Crouch Another Look At Indonesian Coup (jurnal Indonesia No 15/1973) yang juga mengambil hasil persidangan Mahmillub (proceeding pengadilan) dan sebagian dari rekaman proses lengkap persidangan Mahmillub serta pendapat pakar lain.


Dari bukti-bukti pengadilan yang diberikan tokoh-tokoh penting komunis, bisa ditarik kesimpulan ada tiga interpretasi pokok.
Pertama, Nyono dalam persidangan mengakui bahwa ia mendukung perwira pemberontak secara pribadi dan menyusun daftar sejumlah anggota organisasi di bawah PKI untuk dilatih sebagai kekuatan pasukan cadangan, tetapi ia menolak bahwa PKI sendiri terlibat.


Kedua, menurut Sudisman dan Pardede, pemimpin PKI telah mengambil keputusan untuk mendukung usaha coup tetapi mereka mengelak dengan mengatakan bahwa inisiatif gerakan justru datang dari "perwira" progresif, bukan dari PKI.
Ketiga, Ketua Biro Khusus, Syam, memberikan bukti yang mengarah pada kesimpulan bahwa PKI telah merencanakan sejak awal gerakan coup dan bahwa perwira yang terlibat digerakkan PKI.


Menurut Nyono, Politbiro PKI telah mengadakan 3 pertemuan pada bulan Agustus 1965 setelah Aidit kembali lawatan ke luar negeri. Ada tiga masalah yang dilontarkan Aidit.
Pertama, berkaitan dengan sakitnya Presiden Soekarno yang dianggap sebagai hal serius. Kedua, informasi mengenai "Dewan Jenderal" yang berencana melakukan coup. Ketiga, prakarsa "perwira progresif" yang bermaksud mengambil tindakan preventif terhadap aksi "Dewan Jenderal".


Menurut Nyono, dalam pertemuan itu Aidit melontarkan soal apakah PKI lebih baik menyokong "perwira progresif" yang akan melakukan aksi pencegahan atau melaporkan kepada presiden dan menunggu sikap presiden. Pada akhir pertemuan (28 Agustus 1965) itu, Aidit mengaskan bahwa pilihan kedualah (melapor kepada presiden) yang diambil. Tetapi Nyono mengakui bahwa Aidit telah memutuskan untuk melakukan kontak dengan para perwira pembelot itu.


Dia juga mengakui, sebagai anggota Politbiro telah bekerja sama dengan para perwira pemberontak itu untuk merekrut sukarelawan dari organisasi massa PKI untuk pasukan cadangan yang dilatih disekitar Halim dengan koordinasi Angkatan Udara pada bulan Juli-September 1965.


Kesaksian Tokoh PKI


Peris Pardede, anggota Politbiro PKI, dalam kesaksian pada pengadilan Nyono menyatakan bahwa dalam rapat tanggal 28 Agustus 1965 ketika akan mengambil sikap terhadap aksi perwira progresif, Aidit melontarkan usul agar masalah itu untuk sementara diserahkan pada Standing Committee Politbiro.


Rapat menyetujui usul itu. Kira-kira sepuluh hari kemudian, Pardede menanyakan kepada Sudisman mengenai keputusan itu. Jawab Sudisman, mereka memutuskan untuk mendukung sikap mengambil tindakan preventif yang akan dilakukan oleh para "perwira progresif".


Dalam sidang pengadilannya (1967), Sudisman membenarkan kesaksian Pardede itu. Mengikuti keputusan itu, menurut Sudisman, Aidit lalu meminta Nyono untuk merekrut 2000 anggota ormas dibawah PKI untuk menjadi pasukan cadangan yang akan dimanfaatkan untuk melancarkan aksi "perwira progresif" itu.
Pada September 1965 Sudisman mengirim utusan ke Medan, Palembang, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menginformasikan kemungkinan aksi "Dewan Jenderal" kepada cabang-cabang PKI. Semua pengurus PKI diwilayah diharuskan memantau terus menerus perkembangan di Jakarta lewat radio dan juga "membantu Dewan Revolusi".


Dengan demikian Sudisman mengakui bahwa pemimpin PKI secara sadar menyokong usaha-usaha coup. Namun dia menyatakan bahwa PKI hanyalah membantu gerakan yang secara nyata dilakukan "perwira-perwira progresif". Dia menyatakan bahwa keterlibatan para pemimpin PKI dalam gerakan coup itu tidak berarti bahwa partai secara keseluruhan terlibat.


Syam (Kamaruzzaman) menjadi saksi dalam persidangan Sudisman dan dirinya sendiri. Dia adalah Kepala Biro Khusus Politbiro PKI yang dibentuk tahun 1964, yang bertanggungjawab secara langsung kepada Aidit. Banyak langkah yang dibuat Syam yang tidak diketahui pimpinan partai selain Aidit. Dia dicurigai sebagai double agent.
Versi Syam berbeda. Menurutnya, Aiditlah yang mengambil prakarsa dengan mengintruksikan kepada Syam untuk menggalang perwira pemberontak yang bisa diajak untuk menjalankan rencana yang disusun oleh PKI. Jadi menurut Syam, "perwira progresif" tidak memainkan peran independen, mereka hanyalah alat yang siap digunakan apa saja oleh PKI.


Jadi, dari uraian singkat di atas tampaknya bisa disimpulkan bahwa banyak pemimpin PKI terlibat dalam usaha coup, namun derajat keterlibatannya masih mengundang interpretasi yang beragam. Yang mengundang pertanyaan adalah pendapat para pemimpin PKI yang menyatakan bahwa keterlibatan mereka itu secara pribadi dan tidak melibatkan partai. Pernyataan itu sulit untuk diterima.


Soeharto Terlibat?


Sebaliknya, pihak yang mempunyai pendapat bertentangan juga mengajukan argumentasi dan "bukti" untuk mendukung pendapat mereka. Sebuah tulisan di Kompas (27-10-2004) berjudul "G30S, Terlibatkah Soeharto ?" oleh James Luhulima, mengemukakan pendapat bahwa tidak tertutup kemungkinan keterlibatan Pak Harto dalam G30S, bahkan posisinya amat strategis.


Argumentasi yang dikemukakan adalah adanya kunjungan Kolonel Latief ke RSPAD menemui Pak Harto yang sedang menunggui Tommy yang sedang dirawat di sana, (29 dan 30 September 1965).


Dalam kesempatan itu, menurut Kolonel Latief, dia menyampaikan kepada Pak Harto bahwa dalam waktu yang amat dekat akan terjadi penjemputan paksa terhadap beberapa jenderal yang tergabung dalam Dewan Jenderal yang diyakini akan melakukan kudeta terhadap Bung Karno. Para jenderal itu akan dibawa kehadapan Bung Karno untuk diinterogasi.


Menurut penulis itu Pak Harto adalah satu-satunya perwira tinggi TNI yang mengetahui informasi tentang adanya operasi penjemputan paksa beberapa jenderal itu. Seharusnya Pak Harto tanggap dan melaporkannya pada Jenderal Ahmad Yani.
Menanggapi laporan itu, menurut Kolonel Latief, Pak Harto hanya menjawab telah mengetahui hal itu dari seorang bekas anak buahnya bernama Subagiyo. Oey Tjoe Tat, seorang menteri diera Bung Karno, dalam memoirnya menyatakan bahwa dia bertemu Subagiyo di dalam tahanan yang mengatakan bahwa dia memang bertemu Pak Harto dan meyampaikan informasi seperti di atas.


Tulisan itu juga menyatakan bahwa hampir semua pelaku inti G30S punya hubungan dekat dengan Pak Harto. Brigjen Soepardjo, Kolonel Untung, Syam Kamaruzzaman dan pimpinan batalyon yang bertugas dilapangan Monas. Selain itu juga ada informasi dari Wadanyon 530/ Para Brigade/ Brawijaya Kapten Soekarbi (Detak 29-9-1998) bahwa dalam Radiogram Pangkostrad No 220 dan No 239 tanggal 21-9-1965 yang ditandatangani Mayjen Soeharto, diperintahkan agar batalyon tersebut yang dipersiapkan dalam rangka HUT ke-20 ABRI, datang dengan "perlengkapan tempur garis pertama".


Tidak heran, pada saat G30S berlangsung, Pak Harto hanya melihat perkembangan untuk menunggu saat yang tepat dan dengan cepat melakukan langkah yang diperlukan, di saat pihak lain di dalam maupun di luar TNI masih tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi.


Dengan memiliki seluruh informasi, Pak Harto dengan leluasa dapat mengendalikan keadaaan termasuk mengambil alih kendali TNI AD. Apalagi kemudian juga mengendalikan pers nasional sehingga seluruh informasi kepada masyarakat dapat sepenuhnya dikendalikan.


Karena itu, menurut James Luhulima amat patut diduga bahwa Pak Harto terlibat dalam G30S, bahkan memegang posisi paling strategis. Tentu Pak Harto membantah keterangan Kolonel Latief itu. Memang Kolonel Latief datang ke RSPAD untuk membunuh Pak Harto tetapi gagal karena banyak orang. Tuduhan terhadap Pak Harto juga dibantah oleh Jenderal Nasution.


Versi yang Dipakai


Dari uraian singkat di atas, kita bisa melihat bahwa ternyata memang tidak mudah untuk bisa menentukan dengan pasti siapa dibalik G30S. Setiap kesimpulan yang dibuat akan dibantah oleh yang lain sehingga tidak akan ada kesimpulan yang diterima oleh semua pihak. Setiap orang mempunyai kesimpulan sesuai pengalaman dan keyakinan masing-masing yang sifatnya individual.


Saya yakin dan berpendapat bahwa PKI berada di belakang G30S, dengan dasar argumentasi di atas yang didukung fakta yang cukup kuat. Tetapi keyakinan dan pendapat saya itu akan dibantah oleh pihak yang punya keyakinan dan pendapat bahwa TNI atau Mayjen Soehartolah yang berada di belakang G30S, dengan dasar argumentasi yang juga didukung fakta, walaupun fakta itu belum diuji didalam pengadilan.


Timbul pertanyaan, bagaimana cara Tim Penulisan Kembali Sejarah itu membuat kesimpulan "siapa di belakang G30S?" Para ahli sejarah yang tergabung dalam Tim itu tampaknya terbelah dalam pendapat yang bertentangan dalam menjawab pertanyaan di atas. Apakah harus dilakukan pemungutan suara untuk menentukan jawaban terhadap pertanyaan di atas ? Hal itu tidak lazim dan tidak tepat. Kebenaran sejarah tidak bisa ditentukan dengan pemungutan suara.


Tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa tampaknya para ahli sejarah kita tidak mampu membuka misteri Peristiwa G30S. Bagaimana harus menjelaskan kepada puluhan juta siswa melalui kurikulum tentang suatu episode paling menentukan dalam sejarah Indonesia? Kurikulum 2004 tidak menjelaskan siapa di belakang G30S. Kurikulum itu memicu protes oleh kelompok lawan PKI ke Mendiknas yang mengakibatkan dicabutnya kurikulum 2004 itu.


Nah, kalau Tim Penulisan Kembali Sejarah memang betul-betul tidak bisa menentukan siapa di belakang G30S, apa yang harus ditulis di dalam kurikulum bidang sejarah khususnya tentang Peristiwa G30S? Apakah sama sekali tidak ditulis seperti yang tercantum dalam Kurikulum 2004 yang diperbaiki setelah ada protes dari yang anti-PKI? Apa masih mungkin kembali ke Kurikulum 1994?


Saya usul, supaya dikemukakan apa yang dapat digali dalam persidangan seperti yang saya kemukakan di atas, sebagai suatu pendapat dan juga pendapat lain yang berbeda tetapi harus didukung dengan data dan fakta yang cukup kuat, yang dikumpulkan dan dianalisis secara cermat oleh timnya Pak Taufik Abdullah. Biarkan masyarakat menilai dan menentukan sendiri versi mana yang mereka percaya.
Tiga Aspek


Kita harus bisa memilah kasus G30S ke dalam tiga aspek, yaitu aspek kemanusiaan, ajaran, dan politik, supaya bisa diselesaikan satu persatu. Yang paling mendesak ialah masalah kemanusiaan, yaitu mencari jalan guna mewujudkan rekonsiliasi antara mantan tapol 1965 beserta keluarga dengan masyarakat luas, yang bersifat kultural dan juga yuridis.


Dengan rekonsiliasi diharapkan perlakuan diskriminatif terhadap mantan aktivis PKI dan onder bouw-nya beserta keluarga mereka dapat betul-betul diakhiri. Kalangan muda NU dalam Syarikat telah cukup lama merintis dan mendorong terwujudnya rekonsiliasi kultural. Rekonsiliasi yuridis dimungkinkan dengan terbentuknya KKR, entah bagaimana dalam kenyataannya nanti.


Aspek ajaran yaitu penyebaran Marxisme yang masih dilarang oleh Tap MPR No XXV Tahun 1966. UU No 27/1999 mengandung ancaman pidana terhadap penyebaran marxisme/komunisme. Sebaliknya, UUD 1945 Pasal 28 menjamin hak kemerdekaan pikiran dan hak menyatakan pikiran sebagai aturan yang memperbolehkan penyebaran marxisme. Nyatanya, upaya pelarangan penyebaran marxisme kurang efektif. Penulisan buku yang bermutu untuk melawan marxisme akan lebih efektif.
Aspek terakhir adalah aspek politik kepartaian. Realitas politik saat ini tampaknya tidak mendukung upaya menghidupkan kembali PKI karena keterlibatan dalam peristiwa Madiun dan Peristiwa G30S.


Pembentukan partai baru beraliran marxisme juga tidak menjanjikan dukungan yang kuat dari masyarakat. Dengan memilah dan memisahkan ketiga aspek seperti di atas, diharapkan penyelesaian masalah kemanusiaan akan dapat lebih mudah dilakukan.
Empat puluh tahun G30S seyogyanya kita pergunakan tidak untuk menumbuhkan kembali saling curiga, saling benci dan saling menyalahkan. Tetapi untuk menyadarkan diri kita masing-masing bahwa kita pernah bermusuhan dan saling menyakiti, dan kita semua menderita. Juga untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kita harus melakukan rekonsiliasi nasional kalau kita ingin bangsa Indonesia menjadi besar. *


Penulis adalah Ketua Majelis Pengurus Pusat (MPP) Ikatan Cendekiawan Muslim se- Indonesia (ICMI)

---:::---