Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

 

 

 

Kumpulan berita/tulisan/komentar

 

Seluk-beluk dan hiruk-pikuk

pemilu 2009 ( 11)

^^ ^^^

 

Berikut di bawah ini bisa disimak kumpulan terbaru berita atau tulisan tentang seluk-beluk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2009, yang diambil dari berbagai sumber, Di samping disajikan di berbagai milis, kumpulan berita ini juga bisa dibaca selanjutnya dalam website http://umarsaid.free.fr/index.htm , yang menggantikan website http://kontak.club.fr/index.htm ,

Harap para pembaca maklum hendaknya.

 

= = = = = =

: Solo Pos, 14 Mei 2009

Akhirnya, Mega-Prabowo

Jakarta (Espos)   Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, akhirnya bersedia menjadi calon wakil presiden (Cawapres) bagi calon presiden (Capres) PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hal ini diungkapkan Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo, seusai rapat di kediaman Megawati, Jl Teuku Umar, Jakarta Rabu (13/5). Sementara itu, sebanyak 21 partai yang tak lolos parliamentary threshold (PT) juga menyatakan dukungannya kepada Prabowo.


Tjahjo menyatakan, pasangan Mega-Prabowo sudah final. ”Tinggal yang lain-lain saja yang akan difinalkan,” ujar Tjahjo. Hal senada juga disampaikan anggota Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Sabam Sirait. Saat ditanya apakah benar Prabowo bersedia turun posisi menjadi Cawapres, Sabam mengiyakan. ”Yang saya dengar begitu,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari tempointeraktif.com.
Untuk mematangkan pasangan serta kebersamaan kedua partai, mereka akan membentuk tim kecil. ”Ada tim kecil yang dipimpin Pak Theo Syafei (Ketua DPP PDIP) dengan anggota Mas Pramono Anung (Sekjen DPP PDIP), Pak Sabam Sirait, saya dan Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan tim dari Gerindra,” ujar Tjahjo.


Menurut Tjahjo, keinginan ini sangat pas karena tokoh utama Gerindra adalah Prabowo dan PDIP adalah Megawati. ”Yang saya tahu Gerindra hanya punya tokoh utama Prabowo.”
Secara visi misi dan platform, Mega dan Prabowo dinilai sudah sama. Pasangan ini menjadi penantang pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono setelah pasangan Jusuf Kalla-Wiranto.

Komunikasi jalan terus
Sementara Puan menyatakan, komunikasi antara PDIP dan Partai Gerindra sudah sangat bagus. Karenanya tidak ada lagi yang perlu dibicarakan secara mendetail.
”Komunikasi harus tetap dibuka, apapun itu. Yang memutuskan adalah Ibu Mega. Dengan Gerindra tidak ada lagi yang perlu dibicarakan secara mendetail,” kata Puan.


Menurut Puan, sehari menjelang pendaftaran, PDIP akan mengumumkan Cawapres Mega. Sampai saat ini komunikasi terus dijalin sampai masa pendaftaran ditutup tanggal 16 Mei mendatang.
Sementara itu, Partai Gerindra juga melakukan pertemuan dengan 21 Parpol yang tak lolos PT. Namun pertemuan ini belum menghasilkan keputusan.
”Mereka tetap minta Prabowo untuk jadi Capres. Tapi, ya kemungkinan-kemungkinan untuk bisa, antara Capres-Cawapres dan lainnya masih harus dilihat lagi,” ujar Ketua Umum Gerindra Suhardi, seusai menemui perwakilan 21 Parpol di Kantor DPP Gerindra, Jl Brawijaya IX, Jakarta, Rabu.
Menurut Suhardi, keputusan final Gerindra apakah akan mengajukan Capres-Cawapres masih memerlukan komunikasi lebih lanjut. ”Besok pertemuan dengan beberapa partai gurem dilanjutkan,” tambahnya.


Partai-partai tersebut hingga kini berkeras mendukung Prabowo sebagai Capres. ”Setiap partai ini akan menandatangani surat keputusan mendukung. Jadi tidak hanya bicara,” ujar Sekjen Partai Buruh Sonny Pudjisasono di Kantor DPP Partai Gerindra. Bagaimana dengan Cawapres? ”Seluruhnya kami serahkan pada Pak Prabowo. Yang cocok dengan Prabowo saja,” ungkap pria berkumis ini. Menurut Sonny ada 21 Parpol kecil yang mendukung Prabowo. Sonny pun menolak jika Prabowo hanya dijadikan Cawapres. ”Kalau hanya Cawapres tidak kami dukung,” jelasnya.


Pada bagian lain, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufik Kiemas yang rencananya ikut dalam pertemuan dengan Prabowo, batal mengikuti pertemuan. Taufik dilarikan ke RS MMC sekitar pukul 14.30 WIB karena diduga mengalami serangan jantung. Serangan jantung yang dialami Taufik diduga terkait penentuan pasangan Mega-Prabowo. Taufik selama ini adalah penggagas koalisi antara PDIP dan Partai Demokrat. Taufik sebelumnya juga menyatakan telah tutup buku dengan Gerindra. Namun informasi penyebab serangan jantung yang dialami Taufik ini dibantah Puan.


Sementara itu, Megawati dilaporkan menunggui Taufik di rumah sakit. Karangan bunga dari kolega juga tampak memenuhi rumah sakit. SBY melalui Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng juga menyampaikan doa supaya Taufik lekas sembuh. ”Kami juga mendapat info itu. Mudah-mudahan beliau baik-baik saja,” ujar Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng.


Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung juga tampak mengunjungi Taufik. Akbar datang sekitar pukul 21.30 WIB. ”Saya sebagai sesama teman fungsionaris partai ingin menjenguk beliau,” kata Akbar. -

* *

Solo Pos 14 Mei 2009

Poros Alternatif berantakan...

Jakarta (Espos)   Poros Alternatif yang digalang Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Amien Rais bersama PKS dan PPP menyikapi pemilihan Gubernur BI Boediono sebagai Cawapres SBY, semakin tak jelas arahnya.

Amien Rais menyatakan, umur poros ini bahkan hanya enam jam saja. Sementara PKS hingga kini masih terus melakukan rapat internal untuk menentukan arah koalisi. Pemilihan Boediono juga menimbulkan gejolak di PPP.


”Poros alternatif hanya enam jam. Tidak berwujud, eksis hanya berlangsung berapa jam saja,” ujar Amien, seusai rapat dengan Kader PAN se-DKI di Hotel Sofyan, Cikini, Jakarta, Rabu (13/5).
Amien menjelaskan belum jelas langkah apa yang diambil oleh partai-partai yang kecewa ini. Namun Amien mengaku perlu pembicaraan lebih lanjut. Semuanya masih bisa berubah.


”Tidak bisa Amien Rais saja yang memutuskan karena ini belum final, karena ini bisa berubah. Dunia ini kan seperti cuaca,” ujar Amien.
Amien sebelumnya telah bertemu dengan SBY pada Rabu pagi untuk menerima penjelasan soal pemilihan Boediono. ”Tadi pagi saya minta klarifikasi kenapa kok berbelok ke Boediono. Memang alasannya rasional tapi saya belum klik,” ujar Amien.


Amien mempertanyakan pilihan SBY tersebut. Menurut Amien, dirinya tidak yakin jika figur Boediono layak jual. ”Saya mengambil kesimpulan tidak bisa menerima Pak Boediono yang tak punya kaki politik yang malah melambung menjadi Cawapres Pak SBY. Lebih baik dari Parpol, agar permainan parlemen bisa diamankan,” imbuh Amien. Dari tubuh PPP, perbedaan sikap juga muncul pascapemilihan Boediono. Majelis Pakar DPP PPP meminta pengurus harian PPP mengalihkan dukungan dari SBY ke pasangan JK-Wiranto. ”Dari pengkajian kami, melihat cara-cara SBY yang seperti itu, kami cenderung merekomendasikan ke pengurus harian untuk mengusung JK-Wiranto. Kami melihat kok SBY begitu caranya, tanpa ada komunikasi, dipanggil-panggil begitu. Ini soal harga diri dan martabat partai,” kata Wakil Ketua Majelis Pakar DPP PPP Lukman Hakiem.


Namun, sikap Majelis Pakar DPP PPP ini pun berbeda dengan sikap Majelis Pertimbangan PPP. ”Kami tetap mendukung SBY,” ujar Ketua Majelis Pertimbangan Partai DPP PPP Bachtiar Chamsyah, sebagaimana dikutip dari tempointeraktif.com.
Menurut Bachtiar, dirinya belum mengetahui apakah dukungan itu sekaligus dukungan ke Boediono. ”Kami tidak bicara tentang Cawapres. Memang, akhir-akhir ini baru ada statemen tentang Cawapres,” katanya.


Sementara itu, PKS hingga Rabu dini hari masih melakukan rapat internal membahas pencalonan Boediono. Namun sebelumnya, Wasekjen DPP PKS, Fachri Hamzah menyatakan, PKS masih belum bisa menerima Boediono sebagai Cawapres SBY.
”Boediono ekonom yang reputasinya luar biasa dan dia tidak pernah bicara politik. Kalau begitu dia kan dipaksa jadi politisi,” ujar Fachri.


Menurut dia, Boediono termasuk orang yang sifatnya pendiam. Sifat itu yang kemudian menimbulkan keraguan, apakah Boediono jika kelak menjadi Wapres mampu berkomunikasi dengan parlemen dan partai-partai anggota koalisi.
Fachri juga meminta Demokrat tidak jumawa atas kemenangan yang diraih dalam pemilihan legislatif. Kendati berhasil menjadi jawara Pemilu kali ini, bukan jaminan PD akan keluar sebagai pemenang di Pilpres. -

* * *

Cenderawasihpos12 Mei 2009

Internal PDIP Mulai Bergejolak

 

 Kelompok Penentang Koalisi dengan SBY Mulai Muncul  JAKARTA - Rencana sejumlah elite PDIP untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat mulai menimbulkan gejolak di internal partai berlambang banteng moncong putih itu. Secara terbuka, beberapa kader mulai menentang koalisi yang akan mengusung SBY sebagi presiden itu.  Para penentang koalisi Demokrat-PDIP meminta Megawati tidak menempuh langkah tersebut. "Lebih baik mempersoalkan pemilu yang tidak jurdil daripada berpikir koalisi dengan Partai Demokrat," kata Wakil Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (BP Pemilu) PDIP Hasto Kristianto di Jakarta kemarin (11/5). 

 

Menurut dia, selama lima tahun terakhir terdapat kontradiksi antara PDIP dan Demokrat. Realitas itu tampak nyata dalam dinamika di DPR. "Kontradiksi itu terutama dalam persoalan arah kebijakan politik ekonomi," ujar Hasto yang juga anggota DPR itu.Lebih lanjut, Hasto menyatakan bahwa PDIP menjadikan nasionalisme kerakyatan dan demokrasi ekonomi sebagai paradigma. Karena itulah, tegasnya, PDIP menolak praktik impor beras dan pemberian Blok Cepu ke ExxonMobil. PDIP juga menentang UU Penanaman Modal dan UU Free Trade Zone. "Partai Demokrat justru menjadi motor semua ini," tandasnya. Bukan hanya itu, dalam pembahasan APBN, Demokrat mendorong kebijakan fiskal yang ekspansif dengan memperbesar utang guna menutup defisit. Buktinya, utang dalam negeri pemerintah SBY naik sampai 460 triliun untuk membiayai defisit tersebut. Ironisnya, kualitas pertumbuhan tetap rendah. "Ini jelas bertentangan dengan prinsip kemandirian ekonomi yang diperjuangkan PDIP," cetus Hasto.

Dalam politik luar negeri, menurut dia, PDIP menolak defence cooperation agreement (DCA) dan tidak setuju terhadap sikap SBY yang menyerahkan tanggung jawab Perang Iraq kepada masyarakat global. Padahal, masalah itu akibat aksi unilateral Amerika. "Semua perbedaan fundamental ini akan menjadi hambatan utama koalisi," tegasnya. Di sisi lain, PDIP juga berpandangan bahwa pemilu legislatif tengah menghadapi persoalan legitimasi. Sebab, terdapat lebih dari 45 juta warga negara yang tidak bisa memilih. Bahkan, Komnas HAM menyebut itu terjadi secara sistemik dan masif. "Fraksi PDIP sangat aktif mendorong hak angket DPT (daftar pemilih tetap, Red) yang sasarannya adalah pemerintah," kata Hasto.

Dia yakin Megawati pasti akan mempertimbangkan dengan matang tawaran koalisi tersebut. Terlebih lagi, Rakernas PDIP sudah menetapkan Megawati sebagai capres dari PDIP. "Saya lihat hubungan dengan Demokrat hanya bentuk komunikasi politik antarpartai besar. Targetnya rekonsiliasi, bukan koalisi," tandasnya. 

 

Politikus muda PDIP lainnya, Aria Bima, juga mengatakan, konsepsi kerakyatan PDIP sangat antineoliberalisme. Proses lima tahun sebagai oposisi adalah kritik terhadap arah kebijakan SBY yang sangat dekat dengan paham neoliberalisme. "Kalau pendekatannya ideologi, ini sangat sulit disatukan dalam bentuk koalisi," ujar anggota DPR itu. Realitas politik turunnya perolehan suara PDIP menjadi 14 persen, menurut Aria, lebih disebabkan masyarakat belum terbiasa dengan tradisi oposisi. Karena itu, tugas PDIP yang masih belum selesai adalah memperkuat tradisi oposisi dalam sistem politik nasional. "Negara dan rakyat tidak hanya butuh pemerintahan yang kuat, tapi juga oposisi yang efektif," tuturnya.Aria percaya, manuver Demokrat mengirim Mensesneg Hatta Rajasa untuk menemui Megawati, termasuk mendorong Gubernur BI Boediono dipasangkan dengan SBY, tidak akan meluluhkan Megawati. "Konsistensi Megawati akan menjadi contoh sikap seorang pemimpin parpol besar," tegasnya. (pri/tof) 

* * *

 

Jawapos,  13 Mei 2009  

Keinginan SBY Gandeng Boediono

Mulai Ditentang  

Empat Parpol Koalisi Merasa Tak Diajak Bicara

JAKARTA - Keinginan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggandeng Boediono sebagai cawapres pada pemilihan presiden (pilpres) mendatang mulai ditentang. Kali ini oleh empat parpol pendukung SBY, yakni PAN, PKS, PKB, dan PPP. Meski demikian, kubu Demokrat yakin parpol-parpol tersebut nanti akhirnya bisa menerima.

Ketua Departemen SDM Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyatakan, reaksi keras sejumlah parpol itu muncul karena tidak utuhnya informasi yang diterima. ''Mungkin mereka sama-sama dapat informasi sepotong-potong dan tidak menyeluruh, sehingga cepat bereaksi,'' katanya di Kantor Presiden kemarin.

Begitu mengetahui ada reaksi penolakan dari sejumlah parpol, SBY langsung memerintah jajarannya untuk memberikan penjelasan kepada para pimpinan parpol tersebut. ''Tadi sore (kemarin, Red) sudah diberi penjelasan. Rasa-rasanya baik. Jadi, tidak ada masalah yang serius,'' ujar juru bicara presiden itu.

Namun, Andi mengingatkan bahwa nama Boediono baru bersifat alternatif. Belum ada keputusan resmi dari SBY. ''Ya tunggu saja nanti tanggal 15 kami deklarasikan di Bandung,'' ungkapnya.

Selain penjelasan informasi sore kemarin, siang nanti Partai Demokrat mengumpulkan secara formal parpol-parpol peserta koalisinya, yakni PKB, PKS, PAN, dan PPP. ''Besok (hari ini) kami rapat dengan parpol peserta koalisi di Hotel Sultan,'' jelas Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hassan.

Salah satu agendanya mengenai cawapres. Suami presenter Ingrid Kansil itu menuturkan, sebenarnya SBY belum pernah secara formal menyampaikan nama cawapres. Karena itu, Syarif meminta agar parpol-parpol bersabar menunggu pengumuman resmi dari SBY.

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menambahkan, reaksi-reaksi parpol peserta koalisi tersebut menjadi masukan bagi Partai Demokrat. ''Tapi, statusnya tentu proposal. Saya harap partai-partai sahabat memberikan kepercayaan kepada mempelai pria (SBY) untuk memilih yang paling tepat di antara yang baik-baik semua,'' tegasnya.

Reaksi Parpol Koalisi

Mengapa empat parpol tersebut tak setuju pada sosok Boediono? Mereka merasa kecolongan atas keputusan SBY memilih Boediono sebagai cawapres. Partai-partai berasas Islam dan berbasis massa Islam itu bersikukuh calon pendamping SBY harus dari kalangan parpol. Bahkan, mereka berjanji siap legawa bila SBY memilih salah satu di antara cawapres yang diajukan masing-masing parpol itu.

''Kalau soal figur, terserah SBY. Tapi, harus dari kalangan parpol. Kami tidak berkeberatan apakah dari usul PKS atau yang lain. Kami tidak bertengkar soal cawapres,'' kata Sekjen DPP PAN Zulkifli Hasan saat memberi keterangan pers di gedung DPR kemarin.

Penegasan Zulkifli itu sekaligus membantah anggapan bahwa telah terjadi persaingan antarparpol pendukung incumbent soal cawapres yang bisa berujung pada perpecahan.

Sebagaimana diketahui, masing-masing parpol menyodorkan nama cawapres kepada SBY. PAN mendorong Hatta Rajasa, PKS menawarkan Hidayat Nur Wahid, dan PKB menjagokan Muhaimin Iskandar.

Menurut Zulkifli, kabar SBY telah memutuskan Boediono sebagai pendampingnya sangat mengejutkan partainya yang akan berkoalisi dengan Demokrat. ''Ini akan dikomunikasikan ke pimpinan partai,'' ujarnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekjen DPP PKS Anis Matta, Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin, serta Wasekjen DPP PKB Jatim Imam Nahrawi.

Anis Matta menegaskan, PKS siap menerima keputusan cawapres SBY, asalkan dari parpol peserta koalisi dan merepresentasikan umat Islam. Dia mencontohkan duet Gus Dur-Megawati Soekarnoputri (1999-2001), Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz (2001-2004), serta SBY-Jusuf Kalla (2004-2009). ''Jusuf Kalla notabene dari HMI dan didukung alim ulama,'' tuturnya.

Menurut Anis, duet SBY-Boediono tidak sejalan dengan aspirasi arus bawah partainya yang menghendaki tetap ada keterwakilan Islam. "Kami ingin menentukan sikap sesama partai lain dalam koalisi dan menyusun sikap baru jika keputusan ini dipaksakan," katanya.

Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq menambahkan, hari ini Tim Sembilan Partai Demokrat mengundang parpol-parpol bakal mitra koalisi untuk membahas persiapan deklarasi SBY dan cawapresnya pada 15 Mei mendatang di Bandung. "Jadi, nanti sekaligus kami tanyakan ke Tim Sembilan. Mudah-mudahan bisa direspons dan sebelum 15 Mei sudah klir. Kalau nggak klir, kami nggak tahu apa tanggal 15 Mei itu jadi atau tidak," ancamnya.

Tak seperti PKS dan PAN yang tampak bersikap keras, PPP dan PKB justru berusaha menampilkan kesan kompromistis. Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin menyampaikan, sejak awal partainya menyarankan SBY mengambil cawapres dari kalangan parpol. Tapi, dia memahami bahwa penentuan cawapres sepenuhnya menjadi kewenangan capres.

"Keduanya akan menjadi dwitunggal dalam menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan," katanya. Meski begitu, Lukman berharap ada komunikasi yang baik antara SBY dan parpol-parpol pendukung koalisi. Apalagi, mencuatnya nama Boediono sebagai cawapres SBY telah menimbulkan banyak pertanyaan.

"Ada baiknya kalau SBY bisa memberi penjelasan setelah klarifikasi. Apa betul Boediono yang menjadi cawapres. Bisa jadi itu isu yang tak berdasar. Tapi, kalau benar, apa alasannya," ujar Lukman.

Wasekjen DPP PKB Imam Nahrawi mengatakan, parpol-parpol peserta koalisi seharusnya diajak berbicara. Itu penghargaan awal dari Demokrat dan SBY kepada parpol mitra koalisi. Selanjutnya, baru cawapres itu diumumkan bersama-sama.

"Kami ingin hubungan harmonis. Kalau belum pilpres saja sudah begini, bagaimana nanti saat pilpres? Sebelum 15 Mei kami harus duduk bersama satu meja dengan SBY, sehingga semua bisa ikhlas mengawal pilpres dengan baik," bebernya.

Secara terpisah Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar menegaskan, keberatan parpolnya bukan terkait sosok Boediono, tapi karena tidak dilibatkan dalam pembicaraan. Sebab, pada prinsipnya, PKB menyadari hak capres untuk menentukan cawapresnya. "Saya hanya bisa menyarankan agar melibatkan partai-partai lain. PKB tak akan meninggalkan SBY," ujarnya.

Kalau PKS bersikeras menolak Boediono, Hidayat Nur Wahid justru tidak mempersoalkannya. Cawapres yang dicalonkan PKS itu menilai Boediono cukup pantas menjadi pendamping SBY.

"Tentu presiden memahami dan mempertimbangkan siapa yang akan mendampinginya," kata Hidayat seusai pembukaan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Hotel Bhirawa, Kompleks Bidakara, kemarin. "Pak Boediono seorang profesional. Kalau Pak SBY menilainya baik, itu semua ada di Pak SBY, rakyatlah juga yang menilai," tambah Hidayat. (tom/pri/kum)

* * *

Antara News, 11 Mei 2009

Siapa Yang Layak Jadi Pendamping SBY

oleh Joko Susilo

Jakarta (ANTARA News) - Siapa pendamping calon presiden (capres) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga saat ini masih menjadi pertanyaan dan misteri, ditambah dengan perdebatan antara kader partai politik (parpol) dan tokoh profesional, serta pertarungan konsep ekonomi liberalisme dan ekonomi kerakyatan.

Bursa nama bakal cawapres yang akan mendampingi SBY semakin ramai, seperti Mensesneg Hatta Radjasa, mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung, Gubernur BI Boediono, Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan figur lainnya kerap disebut untuk dapat duduk di kursi RI 2.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Andi Mallarangeng, seusai diskusi publik di Jakarta, Kamis (7/5), mengatakan siapa yang layak, keputusannya ada di tangan SBY, karena partai Demokrat telah memberi mandat penuh untuk untuk menentukan pasangannya.

Dia menyebut beberapa tokoh dari parpol dan profesional telah menjadi pertimbangan SBY untuk dijadikan calon wakil presiden (cawapres) yang akan bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) pada 8 Juli 2009 mendatang.

Menanggapi soal pertarungan calon dari parpol dan profesional ini, Andi yang juga menjabat sebagai juru bicara kepresidenan ini mengatakan bahwa calon pasangan SBY haruslah orang yang diterima oleh semua pihak dan memenuhi kriteria yang ditetapkan sebelumnya.

Lima kriteria cawapres yang disebutkan oleh SBY memiliki integritas kepribadian yang baik, kapabilitas, memiliki loyalitas penuh kepada presiden sebagai kepala pemerintahan dan bukan sebagai pribadi, bisa diterima oleh masyarakat luas, harus meningkatkan kekokohan dan efektivitas dari koalisi yang terbangun pada pemerintahan berikutnya.

Menanggapi masalah perbedaan pendapat antara cawapres dari parpol atau profesional, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinov Chaniago mengatakan SBY bisa memilih bakal cawapres berdasarkan keinginannya, karena tidak ada partai yang bisa memaksakan kehendak untuk mengajukan bakal cawapres.

"Dengan perimbangan suara yang dimiliki Partai Demokrat dan para koalisinya, maka tidak ada yang bisa memaksa kehendaknya untuk mengajukan cawapres," jelasnya.

Sedangkan pengamat politik Bachtiar Effendi, SBY bisa maju sendiri jika partai koalisi memaksakan untuk menempatkan kadernya sebagai cawapres.

Tentang berbagai kalangan yang menolak tokoh profesional karena dianggap tidak memiliki kendaraan partai, Bachtiar menganggap pendapat tersebut tidak objektif.

"Pendapat ini tidak objektif. Berilah kesempatan pada kaum profesional, karena yang penting siapa nanti yang akan dipilih SBY," kata Bachtiar, di Jakarta, Rabu.

Dia juga menyebut kader parpol yang tergabung dalam koalisi tersebut bisa mendapat jatah menteri kabinet dalam pemerintahan yang dibangun bersama.

"Untuk menentukan pilihannya, SBY cukup sendiri, sedangkan partai koalisinya cukup untuk mengisi pembantunya (menteri-menteri)," tegasnya.

Tentang kekhawatiran tokoh profesional, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono yang berhaluan ekonomi pasar (liberalisme) akan menghambat perolehan suara SBY.

Dia juga menyebut bahwa yang menolak paham ekonomi liberalisme itu tidak terlalu banyak. "Berapa banyak sih orang yang menyebut itu," tegasnya.

Bachtiar menyebut korelasi konsep ekonomi yang dianut SBY tidak berbeda jauh dengan yang ada sekarang.

"Kita lihat hasilnya nanti. Jika perolehan suara SBY kurang dari 50 persen, paham itu sangat berpengaruh," katanya.

Untuk itu layak kita tunggu siapa yang akan digandeng SBY untuk dijadikan cawapresnya yang kan dideklarasikan pada 15 Mei 2009 mendatang.

"Nama cawapres masih ada di kantong Pak SBY, saya belum lihat-lihat, tidak sempat ngintip-ngintip," kata Andi Mallarangeng.

Deklarasi Cawapres SBY

Belum diumumkannya siapa pasangan SBY ini telah memunculkan berbagai manuver politik dan deklarasi cawapres yang diajukan beberapa parpol anggota koalisi.

PKS telah mendeklarasikan Hidayat Nurwahid, PAN dengan Hatta Rajasa sebagai calonnya dan Muhaimin Iskandar juga dicalonkan PKB untuk mendampingi SBY maju dalam pilpres 8 Juli 2009 mendatang.

Tidak hanya dari anggota koalisi, setelah Partai Golkar mengijinkan kadernya bisa menjadi cawapres di luar partainya, muncul nama seperti Akbar Tandjung dan Fadel Muhammad.

Bachtiar Effendi mengatakan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung layak untuk dipertimbangkan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi calon presiden (capres) SBY dibanding kader Golkar lainnya.

Menurut Bachtiar Effendi, banyak kader Golkar yang mampu untuk dicalonkan menjadi cawapres seperti Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie dan Fadel Muhammad.

Namun, Bachtiar meragukan apakah SBY mau memilih Akbar sebagai pendampingnya setelah Golkar menentukan pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto sebagai pasangan Capres-cawapres dalam pilpres mendatang.

Andi Mallarangeng, juga menegaskan bahwa Partai Demokrat belum menerima usulan nama cawapres secara resmi dari Partai Golkar maupun dari kader Golkar secara langsung.

"Kalau dari usulan resmi Golkar kan tidak ada. Kalau dari kader Golkar saya tidak hitung itu yang mana," kata Andi Mallarangeng.

Demokrat-PDIP Merapat?

Berbagai pemberitaan tentang merapatnya Demokrat dan PDIP yang sebelumnya tidak harmonis ini bisa mengubah peta politik Indonesia.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo mengatakan kemungkinan koalisi PDIP dengan Partai Demokrat bisa saja terjadi, walaupun kecil.

"Secara logika, 80 persen susah terjadi, tetapi 20 persen sisanya bisa terjadi. Dalam politik segalanya bisa terjadi," kata Ganjar.

Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Situmpul juga tidak membantah kalau partainya telah melakukan ajakan untuk melakukan koalisi.

Ruhut mengungkapkan bahwa Partai Demokrat telah berkali-kali melakukan pertemuan dengan Taufik Kiemas Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP.

"Kita mengerti keberadaan PDIP dan keberadaan Bu Mega. Beliau mantan presiden, negarawan dan pimpinan parpol besar. Karenanya kami sabar menunggu. Partai Demokrat sabar menunggu PDIP. Para pimpinan PDIP bersabar, kita saling pengertian. Bagaimana pun kita mau `everybody happy`. Kita mau kemenangan kita tanpa sakiti hati orang lain," katanya.

Jika koalisi Demokrat-PDIP ini terjadi, maka bakal calon cawapres akan kembali bertambah. Beberapa alternatif bakal calon cawapres dari PDIP, seperti anak kandung Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani dan Sekretaris Jendral (Sekjen) PDIP Purnomo Anung.

Untuk itu layak kita tunggu siapa pendamping SBY dalam pilpres 8 Juli 2009 mendatang. Kita baru mengetahui 15 Mei atau sehari sebelum pendaftaran capres-cawapres untuk mengikuti pilpres ditutup 16 mei 2009. (*)

* * *

Lampungpost, 11 Mei 2009

PDI-P di Ambang Perpecahan

 

JAKARTA (Lampost): PDI Perjuangan (PDI-P) bernasib sama dengan Partai Golkar ketika menggagas tawaran koalisi dengan Partai Demokrat. Elite Golkar terbelah, ada yang ingin merapat ke SBY, ada juga yang ngotot mengajukan capres. Persoalan itu juga sedang melanda PDI-P.

Sebagian elite partai berlambang banteng moncong putih ingin merapat ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), calon presiden Partai Demokrat. Padahal Megawati Soekarnoputri dalam pleno terakhir DPP PDI-P tetap berkukuh menjadi calon presiden (capres).

Adalah Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P Taufik Kiemas yang turut memelopori koalisi PDI-P dengan Demokrat. Taufik yang juga suami Megawati mengaku senang dengan Demokrat yang menyerahkan kepada PDI-P memilih posisi di kabinet.

Akan tetapi, menurut seorang tokoh senior PDI-P yang menjadi penghubung dengan Demokrat, koalisi PDI-P-Demokrat sesungguhnya untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, yaitu tetap terjaminnya negara kebangsaan yang mengedepankan kemajemukan.

"Negara kebangsaan itulah titik temunya. PDI-P ingin memastikan SBY dan Demokrat tetap berada dalam jalur kebangsaan, tidak tersandera dalam dukungan partai-partai kanan," kata dia di Jakarta, Minggu (10-5).

Harapan tokoh senior PDI-P itu sejalan dengan keinginan Demokrat. "PDI-P kan selama ini menjadi partner yang bersikap kritis terhadap kabinet, tapi bukan tidak mungkin ke depan bisa jadi partner yang mengawal kabinet," kata Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie.

Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo menambahkan Demokrat terus melakukan pendekatan ke PDI-P untuk membentuk koalisi yang kuat di pemerintahan dan parlemen. "Pendekatan, lobi, maupun silaturahim tidak semudah yang dibayangkan. Penjajakan itu masih panjang," kata dia dalam jumpa pers kemenangan Demokrat di Jakarta, kemarin.

SBY Akui

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga mengakui adanya komunikasi dua partai yang kini masih berjalan. Untuk kepentingan bangsa, kata SBY, segalanya bisa terjadi.

Kepastian koalisi dua partai nasionalis itu ditentukan dalam satu dua hari ini. Para pengambil keputusan di PDI-P kemarin bertemu di dua tempat terpisah. Ada pertemuan Dewan Pertimbangan Pusat yang membahas koalisi dengan Demokrat. Mereka terus mematangkan koalisi dan tinggal menunggu restu dari Megawati. Satunya lagi pertemuan tim kecil yang dipimpin Megawati. Pertemuan ini mematangkan pencapresan Megawati.

Sementara itu, ada tidaknya restu Megawati itulah yang bakal mengantarkan PDI-P ke persimpangan jalan. Megawati kini menghadapi dilema, yaitu tetap menjunjung martabat partai dengan berkukuh menjadi capres atau membiarkan negara kebangsaan terkungkung partai-partai kanan yang lebih dulu menyatakan diri bergabung dengan Demokrat.

Sebagian elite, PDI-P pun sepakat mengusung Puan Maharani, putri Megawati-Taufik, untuk berpasangan dengan SBY. Sejumlah opsi itulah yang kemarin dibahas tim kecil PDI-P dengan Megawati.

"Tim kecil tadi rapat dengan Ibu (Mega) untuk mengambil langkah-langkah yang akan kami lakukan dari Senin besok sampai dengan tanggal 15 nanti," tutur Tjahjo Kumolo, salah seorang anggota tim kecil. Tenggat 15 Mei itulah batas akhir PDI-P menentukan sikap karena saat itulah SBY mendeklarasikan pencalonannya sebagai presiden di Bandung.

PDI-P memang makin sulit mencari teman koalisi karena partai yang meraih 16,61% kursi di DPR masih membutuhkan 3,39% kursi di DPR untuk bisa memenuhi syarat mengajukan pasangan capres, yaitu 20% perolehan kursi di DPR. Padahal, tinggal Gerindra yang meraih 5,36% kursi di DPR yang belum menentukan koalisi.

Persoalannya, PDI-P dan Gerindra sama-sama ngotot menjadi capres. Sebaliknya Golkar sudah berkoalisi dengan Hanura. Empat partai lain, yaitu PKS, PAN, PPP, dan PKB sudah lebih dulu merapatkan barisan dengan Demokrat.

"Opsinya kan tinggal kami maju atau tidak. Kalau maju, akan ada penambahan parpolnya," kata Tjahjo. Untuk bisa mengajukan capres berbasis perolehan suara sah nasional 25%, PDI-P masih membutuhkan 10,97% suara. Karena itulah, kata dia, PDI-P yang meraih 14,03% suara mulai melirik partai kecil untuk menambal lubang tersebut. Lirikan yang sudah terlambat. n MI/R-1

* * *

 

---:::---