Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

 

 

 

 

 

Masalah antara PKI dan TNI-AD

 


SUARA MERDEKA, 23 Juni 2006


PKI Selalu Menjadi Kambing Hitam


Oleh Mohammad Nasih


PERNYATAAN Pangdam Jaya dan Pangdam Siliwangi yang menyebut lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disusupi kader-kader komunis yang tersebar di banyak partai politik menjadi wacana yang membuat panas elite politik di Senayan.
Beberapa fraksi di lembaga legislatif itu bahkan langsung menanggapi secara resmi pernyataan tersebut dan melayangkan surat yang menuntut agar yang bersangkutan menjelaskan pernyataan tersebut dan segera meminta maaf kalau tidak bisa mempertanggungjawabkannya.


Pernyataan tentang penyusupan ini adalah pernyataan yang telah menyulut suasana politik relatif terganggu. Wacana tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan wacana yang sangat sensitif.
TNI adalah alat negara. Pernyataan tersebut membuat TNI seolah-olah bukan alat negara, melainkan alat kekuasaan dan berpretensi kepada ideologi politik tertentu. Menjadikan TNI sebagai alat kekuasaan secara faktual menyebabkan banyak pelanggaran dan penyelewengan kekuasaan. Sebagai alat negara, TNI dalam konteks ini tidak mempunyai hak sama sekali untuk masuk ke dalam wilayah politik.


Sebagai alat negara agar dapat menjalankan tugas pertahanan dengan baik, maka personelnya harus bersikap dan bertindak secara profesional. Lontaran pernyataan yang bukan wewenangnya, merupakan satu bentuk bukti bahwa profesionalisme yang diharapkan tersebut belum melekat pada diri prajurit TNI.
Kasus ini membuka mata publik bahwa masih ada oknum-oknum TNI yang melampaui wewenangnya, melakukan apa saja kecuali tugas yang seharusnya diemban. Ini adalah sebuah realitas kontraproduktif untuk menciptakan TNI sebagai alat negara yang netral dan professional sebagaimana diharapkan reformasi.


Apa pun ceritanya, karena pernyataan tersebut sudah terlanjur dilontarkan maka untuk menghindarkan fitnah, yang bersangkutan perlu melakukan klarifikasi, dan jika tidak mampu mempertanggungjawabkan maka harus secara lapang dada dan besar hati meminta maaf. Itulah yang harus dikedepankan sebagai prajurit sejati.
Selain itu, sebagai alat negara yang profesional, jika toh memang ada penyusupan, seharusnya hanya dijadikan sebagai laporan saja yang disampaikan kepada pihak intelijen bukan untuk dijadikan sebagai opini umum.
Ini perlu dijadikan sebagai pengetahuan. Peran TNI hanya diperlukan jika memang sudah ada indikasi gerakan-gerakan yang membahayakan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi loyalitas TNI jelas yakni kepada negara bukan kepada rezim dan ideologi politik tertentu.


Tutup Buku


Seharusnya isu tentang PKI ditutup sampai di sini. Sudah terlalu lama PKI selalu dikambinghitamkan. Sudah terlalu banyak orang yang menjadi korban akibat tindakan pengambinghitaman. Padahal yang mengambinghitamkan tidak selamanya lebih baik daripada yang dikambinghitamkan itu sendiri.
Isu PKI seringkali , untuk tidak mengatakan selalu, dijadikan sebagai alat untuk mendiskreditkan kelompok atau individu tertentu guna membatasi ruang gerak, aktivitas, dan peran dalam masyarakat. Telah terbukti menjadi alat yang sangat efektif sehingga membuat rezim dapat melakukan apa saja untuk mempertahankan kekuasaan.


Biasanya individu atau kelompok tersebut dianggap membahayakan eksistensi rezim. Dulu apabila seseorang tidak mengikuti Orde Baru dicap PKI, tidak mau digusur dikatakan anak cucu PKI, karena tidak mau menjual tanah yang memang tidak ingin dijual juga dianggap pendukung PKI, atau bahkan karena tidak mau mengikuti organisasi sosial dan politik tertentu juga distempel sebagai antek PKI.
Sekarang zaman sudah berubah. Rezim sudah berganti. Sama sekali tak ada keuntungan bagi bangsa ini secara berulang-ulang mendiskreditkan orang atau kelompok lain tanpa bukti yang jelas. Tindakan seperti itu hanya akan memperburuk kondisi dan menyulut kecurigaan di antara anak bangsa.


Delegitimasi


Cara-cara pengambinghitaman seperti ini adalah cara-cara lama untuk melakukan delegitimasi terhadap kelompok tertentu agar tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
Dalam konteks tuduhan bahwa DPR telah disusupi, patut diduga bahwa ada skenario untuk turut mendelegitimasi DPR di mata rakyat yang sebagian mind set-nya memang anti-PKI. Tindakan ini hendaknya dihentikan, karena mendelegitimasi DPR sama dengan berusaha mematikan demokrasi.
Tindakan mem-PKI-kan tersebut sesungguhnya juga menunjukkan bahwa cara pandang aparat masih belum berubah. Padahal situasi dan kondisi sudah berubah. PKI menjadi buruk dalam mand set sebagian masyarakat karena sejak kecil mereka dijejali dengan versi sejarah tertentu yang menegatifkan PKI.


Namun sesungguhnya itu tidak serta merta berhasil membuat seluruh orang percaya dengan versi rezim.
Bagi mereka yang kritis dan melakukan akses terhadap penemuan-penemuan ilmiah kontemporer tentang politik, tentu saja, wacana mem-PKI-kan individu, kelompok, atau institusi tertentu justru menunjukkan adanya skenario tersembunyi dari yang mengeluarkan tuduhan. (11)


--- Mohammad Nasih, M.Si, analis politik di Yayasan KATALIS Jakarta, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik UI

 

* * *

Sinar Indonesia Baru, 16 Juni 2006

Terkejut, Ada Anggota DPRDSU Hadiri Rapat

Bangkitkan Kembali Komunisme

Ditulis oleh Redaksi

Komisi A DPRD Sumut terkejut mendengar pernyataan Pangdam I/BB
Mayjen TNI Liliek AS di sejumlah media massa tentang adanya digelar tiga rapat
besar membangkitkan kembali semangat komunisme bergaya baru di daerah ini di
sejumlah kawasan dan dihadiri oknum anggota DPRD Sumut.


Keterkejutan itu dilontarkan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan
anggota Komisi A DPRD Sumut Ir Bustinursyah Sinulingga, MSc IAI, H Dahlan
Hasibuan, Ahmad Ikhyar Hasibuan SE, Ir Edison Sianturi, H Abdul Hakim
Siagian SH MHum, H Nurdin Ahmad, Ir Fanin Nurlita Nainggolan MSc dan H Amas
Muda Siregar SH kepada wartawan di, Kamis (15/6) di DPRD Sumut menyikapi
adanya pernyataan Pangdam I/BB, terkait digelarnya tiga rapat besar untuk
menghidupkan kembali 'gaya komunis' baru di Sumut.


"Ikutnya oknum anggota Komisi A DPRD Sumut dalam rapat besar yang
dituding Pangdam I/BB 'bergaya komunis' di Sibolangit tidak ada kaitannya
dengan lembaga legislatif. Itu kebijakan dan tanggungjawab pribadi oknum
dewan itu sendiri," ujar Sinulingga.


Sebab Komisi A tetap mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan
yang telah menyepakati penolakan segala bentuk tindakan maupun kegiatan yang
dilakukan komunis, karena dapat menghancurkan NKRI (Negara Kesatuan Republik
Indonesia).


Dalam kasus ini, Ikhyar, Edison dan Hakim mengatakan, masyarakat
harus hati-hati dan mewaspadai segala bentuk maupun kegiatan yang dilakukan
kelompok-kelompok yang bergaya komunis baru, sebab komunis itu dapat tumbuh
subur dalam kemiskinan, kemelaratan dan kesenjangan sosial.


Berkaitan dengan itu, anggota dewan tersebut mendesak Pangdam I/BB
dan Kapoldasu segera bertindak tegas dengan membubarkan segala rapat yang
membahas atau yang ada kaitannya dengan bangkitnya kembali ajaran dan
semangat komunis.


"Sudah saatnya Pangdam dan Kapoldasu menindak tegas segala kegiatan
yang tujuannya merusak idiologi bangsa, termasuk adanya tiga rapat besar di
Kecamatan Percut Sei Tuan, di Balai Desa Beringin dan Sibolangit Deliserdang
oleh LPR-Krob dan KKP HAM," ujar Ikhyar Hasibuan.


Karena dari hasil pertemuan tersebut, telah menghasilkan berbagai
kesimpulan yang erat kaitannya denggan komunis, yakni pembersihan nama baik
PKI, mensosialisasikan UU No 27/2004 tentang rekonsiliasi korban G30S/PKI
serta membahas pertanggungjawaban dan penyelesaian negara atas terjadinya
pembantaian massal G30 S/PKI.


"Kita minta kepada pemerintah maupun DPR-RI agar tidak melayani
segala permintaan yang mengatasnamakan komite bergaya komunis dan jika
ditemukan adanya kegiatan maupun rapat-rapat yang menjurus kepada
pembahasannya segera dibubarkan," tegasnya.


Sementara itu, Nurdin Ahmad mengatakan, gaya-gaya bangkitnya kembali
komunisme baru di Indonesia sudah mulai terendus ke permukaan, sehingga
membuat suasana menjadi tidak mapan dengan melahirkan berbagai tindakan
anarkisme tanpa mencari solusi.


"Untuk menghalau kegiatan komunisme ini, sudah saatnya kita
membentuk Forum Anti Komunis Indonesia sejalan dengan TAP MPRS No 25/1966,
agar gerakan-gerakan ekstrim kekiri-kirian ini bisa segera diamputasi dari
muka bumi ini," katanya.(A13/

* * *


Suara Karya, 14 Juni 2006

Waspadai Adu Domba Komunis

Letjen (Purn) Sumarsono
Sekjen DPP Partai Golkar

Pada mulanya gerakan komunis tercermin dalam gerakan Syariat Islam Merah yang dipimpin Semaun. Setelah itu, muncul antara lain pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 dan pemberontakan PKI pada tahun 1965. Sebelum itu, ada Nasakom (nasional, agama, dan komunis). Doktrin komunis itu tidak pernah mati.

Karena itu, Sekber Golkar lahir untuk melawan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan tetap mempertahankan Pancasila dan UUD 1945. Tegaknya Pancasila dan UUD 1945 serta pengembangan wawasan kebangsaan adalah misi utama perjuangan Golkar.

Sebagai sebuah ideologi, komunis tidak pernah mati. Dia terus mengembangkan pertentangan antarkelas: kaya miskin, buruh-pengusaha/majikan, juga petani-tuan tanah.

Kalau dalam demo terdengar teriakan "Lawan!", itu adalah ciri-ciri gerakan yang disusupi komunis. Eks PKI memang bisa menyusup ke mana-mana. Secara formal PKI memang sudah dibubarkan, tapi dia mampu bergerak tanpa bentuk. Komunis bisa menyusup ke lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan partai-partai politik. Kadang-kadang komunis juga masuk ke organisasi Islam.

Karena itu, elite politik harus waspada. Kadang-kadang tanpa sadar kita diadu-domba oleh komunis. Dalam konteks pembahasan RUU Antipornografi dan Pornoaksi (APP), misalnya, masyarakat terbawa oleh arus pro dan kontra yang saling berhadap-hadapan.

Dalam situasi demikian, elite politik jangan diam hanya karena punya kepentingan politik. Semua kita harus menjaga terpeliharanya keamanan dan ketertiban. Karena itu, kalau ada pihak-pihak yang memaksakan kehendak -- apalagi dengan cara kekerasan -- itu harus dicegah.

Kita tak perlu serius terbawa oleh isu pengembangan syariat Islam, termasuk berkaitan dengan RUU APP. Dasar negara kita adalah Pancasila dan UUD 1945. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Tapi kita harus waspada, karena komunis akan memanfaatkan isu tersebut untuk mengadu-domba kita sebagai bangsa.

Bahkan di antara sesama umat Islam pun tanpa sadar bisa diadu-domba komunis. Kelompok Abdurrahman Wahid (Gus Dur), misalnya, dibuat tersinggung oleh kelompok Islam yang lain -- karena yang diusik adalah harga diri kelompok. Kalau sudah begitu, rasionalitas pun ditinggalkan.

Kita ingatkan bahwa komunis tidak pernah mati. Sasaran komunis adalah orang-orang miskin, karena orang miskin itu labil. Celakanya, kini banyak anggota masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Situasi dan kondisi masyarakat yang resah karena kesulitan hidup merupakan lahan subur bagi bangkitnya komunis. Karena itu, berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat perlu terus dilakukan


* * *


Gustaf Dupe
Perhimpunan Perjuangan Rakyat
:

Ketakutan kepada "bahaya laten PKI"

Beberapa waktu yl saya buat catatan kecil bahwa ordebaru berhasil
rekonsolidasi dengan sangat sempurna dan kini berkuasa kembali tanpa figur
Soharto. Akan tetapi kalau pada era ordebaru Suharto itu kaum imperialis
dalam wajah neoliberalisme dengan sangat bebas memberi dukungan penuhnya
melalui utang yang disebut "bantuan" melalui Bank Dunia (WB) dan Dana
Moneter Internasioal (IMF) serta Bank Pembangunan Aasia (ADB), maka dalam
ordebaru jilid 2nya SBY-JK ini situiasi dan kondisi sosial politik sudah
lain. Resistensi dan rakyat dan gerakan demokrasi ornop/civil societies yang
berwawasan kebangsaan dan berjiwa patriotik cukup tinggi - melawan utang
luar negeri, bahkan menuntut penghapusan utang2 haram dari rezim Suharto.

Era ordebaru Suharto mengharamkan kritik dan beda pendapat dengan
pemerintah. Yang kritis atau bebeda pendapat dengan pemerintah pasti
di-PKI-kan atau di-subversifkan, dan konsekuensi minimalnya adalah
dipenjarakan. Kita boleh merasa agak lega atau bersyukur bahwa di era
transisi menuju demokrasi (yang sangat disayangkan dikuasai kembali oleh
kekuatan politik dan ekonomi ordebaru) ini penguasa dan aparat keamanan
serta intelijennya tidak bisa bertindak seleluasa era ordebaru Suharto.
Bukan saja karena resistensi rakyat dan gerakan demokrasi dalam negeri
melainkan juga hingga batas2 yang cukup kuat ornop/civil societies
internasional memberikan solidaritasnya pada pada resistensi rakyat
Indonesia. Dan civil societies di negeri2 industeri kapitalis itu memiliki
akses dan dapat mempengaruhi pengambil keputusan (pemerintah maupun
parlemen/kongres) di negeri mereka.

Dalam sikon nasional dan terutama internasional seperti ini seharusnya para
penguasa negeri ini, termasik militer dan saudagar2nya mau belajar untuk
mencerdaskan diri agar boleh mengalami pencerahan. Dalam hal ini nampaknya
yang paling tertinggal dalam cara berpikir dan intelektualitas yang dinamis
adalah para pimpinan militer. Kita prihatin dan kasihan bahwa mereka
terbelenggu dalam penjara pemikiran dan paradigma dan doktrin ordebaru yang
sangat ketakutan pada apa yang disebut bahaya laten PKI dengan
komunisme/marxisme/leninismenya, padahal ini sesungguhnya merupakan bayangan
mereka ciptakan sendiri untuk menakuti rakyat agar "jangan macam2". Jadi
mereka terjebak sendiri dalam bayangan menyeramkan yang diciptakannya. Rasa
ketakutan dan miskin intelektualitas ini disuarakan oleh Panglima Militer
Daerah Jakarta Raya (Pangdam Jaya) dan Pangdam Bukit Barisan yang mampu
"mencium" keharuman kebangkitan kembali PKI di nusantara ini. Mereka
ketakutan bayangan yang ada katanya 150 anggota parlemen yang keturunan PKI.
Gerakan2 buruh, tani dan nelayan yang menuntut keadilan juga mereka lihat
dan "cium" sebagai bukti kebangkitan kembali PKI. Kasihan memang, tapi
inilah realita di negeri tercinta ini.

Dalam kondisi berpikir seperti inilah maka Presiden (mantan jederal) Susilo
Bambang Yudhoyono berani melanggar Undang-undang dengan tidak mengangkat
anggota2 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang 42 calonnya sudah
diserahkan DPR kepadanya setahun yang lalu.

Quo Vadis Republik Indonesia?


* * *

Kolom: Mayapada 16-06-06
Oleh: Haryo Sasongko

DPR KITA: DISUSUPI KOMUNISME

ATAU DIKUASAI SOEHARTOISME?

Ketika bencana alam berupa letusan Gunung Merapi dan Gempa Yogya belum berakhir dan nasib korbannya masih tak menentu, tiba-tiba muncul bencana politik yang kalau tidak segera ditanggulangi mungkin bisa menelan korban lebih banyak daripada dua bencana alam tersebut. Bencana politik itu dimulai ketika telunjuk seorang jenderal mengarah ke DPR, bahwa lembaga yang bermarkas di Senayan ini telah disusupi lebih dari 100 kader komunis. Spontan saja Ketua DPR Agung Laksono minta klarifikasi. Bukan hanya kepada sang jenderal berbintang dua itu, tapi juga kepada sang marsekal berbintang empat, yang menjadi atasan sang jenderal. Klarifikasi ini diperlukan agar semua menjadi jelas. Yang mana kader komunis, yang mana bukan.

Kalau boleh menyambung, klarifikasi itu juga diperlukan supaya ada kejelasan, yang mana pula kader preman berdasi, mana lagi kader yang menafikan Pancasila dan ingin menggantinya dengan hukum agama tertentu. Dan yang terpenting, mana pula kader Orde Baru yang masih mengusung semangat Soehartoisme. Sebab Soehartoisme jelas lebih berbahaya daripada komunisme yang di Indonesia ini sudah hancur lebur berkeping-keping. Meskipun setiap orang (termasuk anak kecil) bisa menggambar palu arit, rupanya gara-gara gambar ini, ada wakil rakyat menggigil ketakutan dan menyerukan "PKI mau hidup kembali". Dari tokoh inilah, yang bahkan bisa menyebut beberapa nama yang dikategorikan "kader komunis", bagaikan gayung bersambut akhirnya sampai ke telunjuk sang jenderal. Pernyataannya yang diliput berbagai media itulah yang tiba-tiba menjadi bencana politik menyaingi bencana alam yang sudah menimbulkan derita banyak rakyat kecil.

Kenapa perlu disebut bencana politik? Dari dulu isu politik memang melahirkan bencana. Dibantainya enam orang jenderal pada 1 Oktober 65 (bukan 30 September 65), karena ada isu politik tentang Dewan Jenderal yang mau merebut kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno. Ya tujuh jenderal yang dituduh menjadi anggota Dewan Jenderal itu yang dibantai, tapi seorang lolos. Menyusul kemudian bergelimpangannya ratusan ribu rakyat yang dibantai karena isu Dewan Revolusi akan merebut kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno. Konon di mana-mana "orang PKI" sudah menggali lubang untuk membantai semua orang dari golongan nasionalis dan agama. Konon para jenderal yang dibantai itu dicongkel matanya, dipotong alat kelaminnya. Konon pelakunya ya "orang PKI" itu. Karena berbagai konon itu, maka mereka harus dibasmi sampai ke akar-akarnya.

Sesudah PKI, anggota, simpatisan, atau bukan siapa-siapa tapi dicap pengikut PKI dihancurlumatkan oleh isu congkel mata, potong kelamin dan gali lubang, barulah terjadi perebutan kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno lewat Supersemar yang ditandatanganinya sendiri. Dan lahirlah TAP MPRS No. No XXV/1966.Yang ini bukan lagi isu politik, tetapi aksi politik. PKI dan puluhan ormas dengan ratusan ribu anggotanya yang ada maupun tak ada kaitan dengan PKI, ditumpas habis atasnama isu konon-konon tersebut.

Cukup menarik pernyataan Agung Laksono ketika bencana politik yang ditabur sang jenderal bagai angin kencang sampai ke Senayan. Tokoh yang dikenal kader Golkar ini menegaskan: Anggota keluarga yang mempunyai sejarah dan keterkaitan dengan PKI, tidak otomatis mempunyai kesamaan ideologi. Sekalipun TAP MPRS No. XXV/1966 belum dicabut, bukan berarti anggota keluarga, putra-putri, keponakan mereka, otomatis menjadi kader PKI.

Kini, gara-gara menabur angin begini, sang jenderal harus menuai badai. Sungguh ajaib, dengan mengingat TAP tersebut, menimbang sudah banyak gambar palu arit bertebaran mulai di kaos oblong mahasiswa hingga celana kolor seorang pelajar yang sedang berolahraga, maka memutuskan bahwa "PKI akan bangkit kembali" dan menetapkan sekian ratus anggota DPR sebagai kader PKI. Dan Effendi Choiri dari Komisi I ganti mengacungkan telunjuknya: Ini gejala mau mengembalikan otoritarianisme Orba dan harus ditentang karena tidak sesuai dengan demokrasi.

Telunjuk sang jenderal ternyata sangat tumpul. Dia bisa meraba ada pengikut paham komunisme, tapi tidak bisa meraba banyak pengikut paham soehartoisme di DPR. Kaos oblong bergambar palu arit dipersoalkan tapi kaum anarkhis yang mengatasnamakan agama, merusak dan menghancurkan apa saja yang dimiliki oleh pihak yang dianggap tidak sepaham dengan mereka, dibiarkan saja. Budaya KKN ala soehartoisme juga tak tersentuh oleh ujung jari yang amat tumpul itu. Padahal, andaikata benar komunisme telah menyusup di DPR, itu baru menyusup. Soehartoisme jelas bukan hanya menyusup tapi malah menguasai DPR.

Lalu apa solusi yang perlu segera dilakukan berhubung Indonesia ini negara berdasarkan hukum? Tak ada lain. Tangkap dan seret ke pengadilan mereka yang memakai kaos oblong maupun celana kolor bergambar palu arit. Jangan hanya diisukan. Kalau benar mereka kader PKI dan menyebarkan paham komunisme, sedangkan TAP MPRS No. XXV/1966 belum dicabut, jelas mereka ini melanggar hukum dan hukumlah mereka. Lalu bagaimana pula dengan kader soehartoisme? Yang ini tentu lain lagi. Tak mungkin ada yang bisa menangkap, karena yang mau menangkap terlebih dahulu harus menangkap dirinya sendiri, memborgol tangannya sendiri, lalu masuk bui sendiri.

* * *

Kolom IBRAHIM ISA
----------------------------
Kemis, 15 Juni 2006.

SASARAN "MEREKA" adalah MEMBEBASKAN SUHARTO.
TIRAI ASAPNYA TERIAKAN-TERIAKAN BAHAYA PKI!


Gerak-tipu dalam suatu peperangan atau dalam pergulatan politik demi
kekuasaan, dengan menggunakan tirai-asap alias taktik mengalihkan
perhatian untuk mengecoh lawan atau masyarakat secara keseluruhan,
yang tidak jarang dilakukan dengan meniup-niupkan hantu "bahaya laten
PKI", tentang "bahaya Komunis", --- bukanlah manuver yang otentik-asli
hasil pemikiran orang-orang militer ataupun politsi pada periode
"perang dingin". Cara-cara demikian itu dilakukan dengan tujuan utama
untuk mempertahankan dan/atau memperkuat pengaruh dan kekuasaan yang
dikeloninya namun dirasakan terancam.

Cara tipu-muslihat seperti yang diuraikan diatas itu jelas bukan pula
hasil pemikiran murni Jendral Suharto.

Cara-cara seperti itu sudah digunakan oleh Hitler dengan berhasil.
Hitler menggunakannya ketika ia berkomplot meregisir pembakaran
gedung Reichstag (Parlemen) Jerman <1934-1935>. Berikutnya Hitler
melemparkan dosa itu kepada kaum Komunis Jerman. Atas tuduhan membakar
gedung Reichstag, Hitler dan kaum fasis Jerman berhasil menyeret
tokoh Komunis Dimitrov ke pengadilan dan divonis. Selanjutnya, biar
sejarah bicara sendiri.

Tapi kita juga tahu sejarah . . . .

Hitler kemudian merebut kekuasaan negara Jerman sesudah memukul kaum
Komunis Jerman. Itu sejarah.

Benarlah adanya, sejarah itu berulang kembali. Kabinet dr Sukiman
(Masyumi) pada pertengahan 1951, ketika meregisir "Razia Agustus"
menjebloskan masuk penjara lawan-lawan politiknya, khususnya PKI dan
sementara orang-orang PSI, juga dengan mengkopi cara Hitler tsb.
Diregisir suatu apa yang dinamakan "penjerbuan PKI" di pantai sekitar
Tanjung Priok. Berikutnya ramailah pers Kanan hiruk-pikuk tentang
"bahaya Komunis" di Indonesia.

Kemudian orang-orang PKI, orang-orang demokrat dan sementara orang PSI
serta sementara kaum oposisi lainnya dijebloskan dalam penjara.
Peristiwa itu terkenal dengan nama "Razia Agustus Sukiman". Ketika itu
Kabinet Sukiman (Masyumi) sedang sibuk-sibuknya menggalang aliansi
politik dan militer dengan AS. aliansi itu sesuai dengan strategi
global "Perang Dingin" AS. Kepada pemerintahan Sukiman, AS
menyodorkan suatu aliansi pertahanan bersama untuk menghadapi 'bahaya
Komunis'. Proyek ini dikenal dengan nama MSA, Mutual Security Act
antara RI dengan AS>.

Hitler yang menggunakan taktik "maling teriak malig" telah berhasil.
Namun, dr Sukiman yang juga menggunakan taktik tsb tidak berhasil. Ia
gagal, kelanjutannya kabinet Sukiman terpaksa gulung tikar. A.l.
karena Presiden Sukarno dan kekuatan demokratis Indonesia menentang
persekutuan politik/militer anti-Komunis AS. Republik Indonesia
menolak untuk dijadikan boneka AS seperti Chiang Kaishe (KMT) dan
Singhman Rhee(Korsel) ketika itu.

Puluhan tahun kemudian, bukankah taktik itu juga yang digunakan
Jendral Suharto dan klik militernya? Suharto ketika itu mendapat
dukungan penuh kaum agama berhaluan Kanan yang anti-Presiden Sukarno
dan haus kekuasaan, pada periode tahun- tahun 1965.

* * *

Cobalah buka-buka kembali dokumentasi pers Orba selama tigapuluh dua
tahun rezim tsb memonopoli kekuasaan. Orde Baru selalu dan terus
menerus membungkam "anders denkenden" (ini bahasa Belanda, bahasa
Indonesianya : "yang punya fikiran lain"). Dari dokumentasi itu
terungkaplah bahwa menurut Orba, bahaya nasional, bahaya yang
mengancam bangsa dan negeri, adalah bahaya laten PKI, bahaya Komunis.
Yang dikatakan bahaya laten PKI dan bahaya Komunis tsb, paling
sering dicanangkan, paling getol diingat-ingatkan, tak
kendur-kendurnya. Paling tidak dan yang sudah pasti ialah pada setiap
tahun dengan pemutaran film "Pengkhianatan G30S/PKI". Di dalam film
jang wajib ditonton itu diregisir bagaimana G30S/PKI itu didalangi
oleh PKI dan tentang betapa bahaya dan kejamnya PKI da Komunisme.

Pendapat umum, pandangan masyarakat, pemikiran kaum muda yang tak
tahu menahu mengenai G30S, mengenai PKI, mengenai Komunisme,
betul-betul di "brainwashed" habis-habisan. Kampanye media ini
berlangsung terus dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, sampai 32
tahun lamanya.

Ternyata propaganda Orba itu berhasil. PKI, kaum Komunis di mata
masyarakat menjuadi suatu kumpulan penjahat, tukang komplot, pembunuh
yang kejam dan haus kekuasaan. Maka orang-orang PKI dan yang diduga
atau dianggap berindikasi PKI, dikucilkan, didiskriminasi,
distigmatisasi dan dimerosotkan sampai kepada status lebih rendah dari
kaum pariah dalam kasta agama Hindu. Mereka dianggap kotoran
masyarakat. Dan ini yan paling dahsyat: Mereka boleh dibunuh - ekstra
judisial. Tak perlu bukti apakah mereka itu benar-benar melanggar
hukum atau tidak. Tidak perlu proses pengadilan. Tangkap saja, boyong
ke hutan, pinggir kali, ke pantai, atau ke gua. Habisi nyawanya disitu
juga.Ada satu lagi instruksi atasan: Sebelumnya perintahkan mereka
menggali liang kuburnya sendiri. Sesudah dikubur, kuburannya tak perlu
diberi tanda apapun. Tidak peduli yang di-dor itu beragama Islam atau
Kristen, Hindu atrau Konghucu. Habisi semua. Catatlah umumnya yang
dibantai itu, mati karena peluru yang hanya militer yang memilikinya.
Ini bukan dongeng atau ceritera si fulan belaka. Ini adalah hasil riset.

Mau lebih jelas lagi? Ingin yang lebih mendetail?
Bacalah sebuah buku yang baru terbit(buku ini agak mahal, harganya US$
115). Tapi baik dibaca. Pertama terbit tahun 2006. Adalah sahabatku
Profesor Dr Frans Hüsken yang memberitahukan kepadaku tentang baru
terbitnya buku penting ini. Penulisnya adalah Ariel Haryanto, senior
lecturer pada Melbourne Institute of Asian Languages and Societies;
The University of Melbourne. Buku tsb berjudul STATE TERRORISM AND
POLITICAL IDENTITY IN INDONESIA.

Orang luar tak mengerti mengapa orang-orang Indonesia yang dikenal
berwatak begitu lemah-lembut dan sopan-santun, kok bisa melakukan
pembantaian masal demikian kolosal. Mereka heran karena : Bukanlah
orang yang tidak dikenal yang menghabisi nyawa orang lain. Si algojo
itu ternyata adalah tetangganya sendiri yang dikenalnya dalam
kehidupan sehari-hari. Sang Aljgojo tahu betul bahwa yang dihabisi
nyawanya itu adalah orang-orang yang dikenalnya sebagai anggota
syarikat tani atau syarikat buruh, organisasi pemuda atau wanita, yang
patuh hukum dan sungguh-sungguh memebela politik nasional Presiden
Sukarno. Genoside tsb terjadi karena ada kekuatan inti yang
mengendalikan dan mengelolanya: Yaitu kekuatan militer pilihan Jendral
Suharto dengan dukungan golongan agama tertentu, yang sadar betul apa
yang mereka sedang kerjakan.

Itulah keberhasilan kampanye kebohongan fihak militer berhari-hari,
berminggu-minggu lamanya mengenai kekekejaman, kebiadaban dan
komplotan pemberontak Koumunis. Komplotan PKI.

Celakannya sebagian yang tidak kecil juga termasuk kaum
cendekiawannya sampai sekarang ini, 8 tahun sesudah gerakan Reformasi
menggulingkan Jendral Suharto, masih terys termakan brainwashing Orba.
Ini bisa dilihat a.l. pada seorang dosen Universitas HAMKA, yang
baru-baru ini, sambil duduk enak-enak disamping Kasad TNI, pada
suatu pertemuan di Cilodong, Bogor pada hari Senin y.l. angkat suara
yang lantang sekali, nyaring dan gemuruh menakutkan bagi siapa yang
bisa ditakutinya.

Berita yang bisa dibaca di media ini: "Dalam pembukaan pekan olahraga
angkatan darat di Cilodong, Bogor, KSAD Joko Santoso mengatakan bahwa
intelijen TNI-AD memiliki data tentang anggota DPR yang menjadi kader
Komunis demikianlah Metro TV melaporkan, tetapi kepada Tempo
pernyataan ini dibantahnya dan dikatakan bahwa ini adalah pernyataan
Alfian Tanjung (aktivis Islam pemerhati masalah sosial) dalam satu
seminar, tetapi tidak membantah bahwa adanya ancaman bahaya laten
komunis. Djoko juga mengatakan bahwa pihaknya tidak menutup
kemungkinan akan kebenaran pernyataan Alfian Tanjung. "Karena ideologi
komunis berkembang," katanya.

Bisa saja mereka itu saling bantah atau saling tuding. Namun, isi
masalahnya sama. Mereka itu, baik sang politisi agama maupun sang
militer, sami mawon mencanangkan tentang betapa bahayanya PKI yang
sedang bangkit lagi.

Benarkah bahwa mereka-mereka itu sedang siap-siap, sedang
membersihkan senjatanya, untuk memulai lagi pembantaian masalah
terhadap warganegara yang tak bersalah, seperti yang mereka lakukan
pada peristiwa pembantaian masal 1965. Sesudah mana mereka lalu
sepenuhnya menguasai negara Republik Indonesia.

Seseorang yang melakukan penelitian yang jujur akan melihat bahwa
dalam tahun 1965 sejak gagalnya G30S, bahaya yang paling besar yang
mengancam negara, bukanlah bahaya Komunis atau bahaya PKI. Karena PKI
sepenuhnya menyerahkan penyelesaian kasus G30S pada kebijaksanaan
Presiden Sukarno. Dan Presiden Sukarno tahu betul sikap PKI ini.

Bukankah sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang membangkang
terhadap Presiden Panglima Tertinggi Ir Sukarno, yang menggerowoti
wewenang politik dan milier Presiden Sukarno, bukanlah PKI, tetapi
adalah Jendral Suharto dan klik militernya. Adalah Jendral Suharto dan
klik militernya yang memberontak sesudah gagalnya G30S, sesudah
dibunuhnya 6 perwira tinggi pimpinan TNI dan seorang perwira
menengah. Bukankah sesunggunya genosida, pembunuhan masal terhadap
anggotap-anggota PKI, atau mereka yang dianggap berfihak atau
berindikasi PKI, adalah mereka-mereka yang dianggap pendukung mantan
Presiden Sukarno ---- yang sebenarnya ketika masih sah kepala negara
dan kepala pemerintahan. Tetapi dalam kenyataannya, Presiden Sukarno
sudah tak punya kekuasaan apa-apa lagi. Sehingga apa yang terjadi dan
berlangsung ketika itu, s e p e n u h ny a ada dibawah regisur dan
tanggungjawab Jendral Suharto yang sudah menyerobot kepempimpinan
angkatan bersenjata dan kekuasaan negara.

Nyatanya Suharto tetap akan diadili sekarang ini. Jadi, bagaimana.
Itulah salah satu usaha mereka, bikin kampanye tirai asap untuk
menggolkan tujuan membebaskan Suharto dari segala tunutan hukum.
Gunakan kembali senjata ampuh hantu "bahaya PKI".

Walhasil:
Hiruk-pikuk tentang "Bahaya bangkitnya PKI", tentang "Penyelundupan
Kader-Kader PKI", semua itu --- sasarannya adalah untuk mengalihkan
perhatian, untuk membela dan membebaskan Suharo. Bila Suharto bisa
bebas dari tuntutan pengadilan, mereka fikir, mereka juga akan
terbebaskan dari tuntutan pengadilan, tuntutan hukum atas pelanggaran
besar yang mereka lakukan terhadap HAM, terhadap tindak korupsi
besar-besaran yang membikin negeri ini nyaris betul-betul bangkrut dan
terpuruk

* * *

Dari Heru Atmodjo

15 Juni 2006

 

Statement ini keluar dari AD, terutama Pangdam-Pangdam
Jaya,dan Surabaya. Mereka belajar, mengambil ajaran
dari Drs. Alfian Tanjung dan Taufik Ismail.

Angakatan Darat dan angkatan perang pada umumnya
missinya apa? Sesuai dengan konstitusi dan
undang-undang yang berlaku sekarang punyakah mereka
hak berpolitik? Panglima punya hak politik itu benar
di zaman Harto, orde baru.Sekarang missinya
mempertahankan negara, merencakan strategi pertahanan,
tidak dalam kontek sosial dan politik.AD masih
bermimpi melanjutkan politik diktatur militer,a la
Suharto. DPR harus panggil jendral-jendral dan KSAD,
mau reformasi atau tetap dikataur orde baru.

Alfian Tanjung dan Taufik Ismail, tidak usah diragukan
mereka pejuang anti-komunis, hendak mendirikan negara
berdasar Syariat Islam.Di dalam negara berazaskan
demokrasi ngomong dan menyampaikan pikiran tidak
dilarang (J.Kalla, Wapres).Tapi kalau kampanye dan
mensubversi dan provokasi ke dalam angkatan perang itu
tidak benar.Angkatan perang itu konstitusinya UUD
45,doktrinnya Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
Falsafah dasarnya Pancasila, bukan syariat
Islam.Pangdam-pangdam itu kini harus
mempertanggungjawabkan kata-kata dan perbuatannya ke
dalam negara, dalam hal ini DPR.Salah-salah mereka
harus dipecat, dengan melaksanakan politik bukan
politik negara yang dipatuhi, dan kepadanya dibebani
tugas dan tanggungjawab militer.

Isu susup-menyusupi itu sebuah isu yang harus
dibuktikan benar adanya, mereka melanggar konstitusi
atau undang-undang. Marilah kita bangun sebuah negara
beradab, berdasar konstitusi, dan undang-undang, bukan
berdasar isu,dan mimpi.

Kalau Alfian Tanjung melempar isu sekarang, maksudnya
apa?
Apa mau bangun jaringan teror? Komunisme itu sudah
ludes diganyang Harto. Di luar, Rusia maupun Cina,
sudah tidak ada komunis lagi, yang ada kapitalis.
Pakistan, Afghanistan dan Iran sudah bergabung dengan
mereka dalam SCO (Shanghai Conference Organization)
yang dikuatirkan oleh Amerika. Jangan ketinggalan
kereta api. Al Qaeda itu dibangun di North Caroline,
USA.
Sajak dan puisi Taufik Ismail apa tidak sebaiknya
dikembangkan berjuang bahu-membahu dengan Akhmadnajeb
dari Iran melawan Amerika, daripada mengisukan angin
busuk. Yang masuk akal galang front persatuan
seluas-luasnya anti-Amerika, bukan bersajak bermimpi
buruk.

* * *

Media Indonesia 2006-

Anggota TNI Dilarang Bicara Politik


JAKARTA (Media): Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Djoko Santoso mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak memberikan statement politik.
"Akan saya beri tahukan kepada jajaran saya agar memberikan statement hanya sebatas tugas dan wewenang mereka saja," ujar Djoko dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin.


Peringatan lisan itu dilontarkan KSAD menyusul permintaan dewan agar TNI, termasuk di dalamnya TNI-AD, tidak mengeluarkan pernyataan politik. Hal itu terkait dengan munculnya isu komunisme di kalangan DPR.
"Itu tujuannya agar suhu perpolitikan nasional tak kian memanas. Karena harusnya TNI justru bisa menghentikan penyusupan pemikiran tentang itu (komunis). Tapi jangan menyebarluaskannya ke muka publik dan memunculkan kekhawatiran masyarakat," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Amris Hasan.
Isu munculnya kembali komunisme berawal dari pernyataan Ketua Gerakan Nasional Patriot Indonesia Alvin Tanjung, dalam sebuah acara di Makodam Jaya, beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, ada sedikitnya 86 anggota dewan yang menjadi kader komunis. Pernyataan Akbar itu ditanggapi Pangdam Jaya Mayjen Agustadi Sasongko Purnomo, dengan merujuk pada sebuah teori bahwa komunisme memang tidak pernah mati.


Senada dengan Amris, anggota Komisi I DPR Andi Ghalib meminta TNI tidak lagi masuk dalam wilayah politik. "Bahkan walaupun itu bentuknya hanya lewat penyampaian pernyataan," katanya.
Peringatan dari dewan yang bernuansa senada juga disampaikan anggota Komisi I Effendi Choirie. Menurut Choirie, TNI bahkan harus menyadari betul bahwa mereka bukan lagi pengawal ideologi ataupun alat politik. Melainkan, sambung dia, alat negara di bidang pertahanan.


Konsekuensi dari perubahan fungsi itu, menurut Choirie, TNI memang tidak lagi memiliki hak untuk berwacana tentang politik di depan publik. Baik itu atas inisiatifnya sendiri maupun mengomentari orang.
"Bahkan TNI juga tak perlu menjawab pertanyaan yang berbau politik," katanya. (TY/FN/Ant/P-5)
__._,_.___

__,_._,___

 

* * *

Suara Karya, 14 Juni 2006

PENYUSUPAN KADER KOMUNIS

DPR Minta TNI Sebut Nama

JAKARTA (Suara Karya): Kalangan anggota Komisi I DPR menantang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk buka-bukaan mengenai penyusupan kader komunis di lingkungan legislatif. Dalam kaitan ini, Permadi (FPDIP) meminta agar nama-nama kader komunis yang menyusup ke DPR disebut secara terang-terangan.


"Ini penting agar tidak terjadi fitnah kepada anggota DPR," kata Permadi dalam rapat dengar pendapat Komisi I DPR dan KSAD Jenderal TNI Djoko Santoso di Jakarta, Selasa kemarin.
Permadi mengingatkan, pernyataan Pangdam Jaya dan Pangdam Siliwangi yang menyebut DPR disusupi kader komunis telah melampaui kewenangannya, karena memasuki wilayah politik. "Apa Pangdam punya hak bicara (politik) seperti itu? Kalangan TNI tak berhak menggulirkan wacana yang dapat melibatkan mereka kembali ke arena politik," tutur Permadi.


Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR Amris Hassan justru meminta agar isu penyusupan kader komunis ke tubuh DPR tak perlu disikapi secara berlebihan. Dia beralasan, kini sudah tak ada pelarangan terhadap aliran dalam politik. "Yang menarik didiskusikan lebih lanjut adalah soal penyusupannya. Tapi ini cukup dibahas secara internal oleh partai yang berkepentingan," ucapnya.


Di lain pihak, Effendi Choirie (FKB) mengatakan, TNI harus diingatkan bahwa mereka kini bukan lagi pengawal ideologi, bukan alat kekuasaan, dan bukan alat politik. "UU TNI memberikan posisi TNI hanya sebagai alat negara di bidang pertahanan," katanya.
Karena itu, TNI tak berhak berwacana di depan publik mengenai masalah politik. "Bukan hak TNI mengatakan di partai ini ada (anggota) PKI, ada unsur kiri atau kanan. Pembicaraan soal politik sudah bukan wilayah TNI," katanya.


Sidarto Danusubroto (FPDIP) juga mengatakan, wacana parpol disusupi kader komunis mestinya tak dipublikasikan secara luas, melainkan hanya dijadikan bahan laporan kepada pihak intelijen. "Tidak arif jika itu dijadikan wacana umum," ujarnya.
KSAD Jenderal TNI Djoko Santoso sendiri membantah bahwa TNI secara resmi melansir nama anggota DPR yang terindikasi merupakan kader komunis. "Yang disampaikan Pangdam Jaya itu pendapat pribadi. Sama sekali bukan hasil analisis institusi TNI," ujarnya.


Sementara dosen Universitas Hamka Alfian Tanjung mengatakan, bukan hanya lembaga DPR yang telah disusupi oleh kader-kader komunis ini. Kalangan pemuda, pelajar, dan sejumlah organisasi massa juga telah lama digarap kader-kader komunis, termasuk kalangan seniman dan budayawan.
Soal itu diketahui Alfian yang sejak delapan tahun lalu melacak dan memantau kegiatan kader-kader komunis ke beberapa daerah, khususnya di beberapa kota di Jawa Timur yang merupakan basis pembinaan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi massa bermantel PKI.


Menurut Alfian yang Ketua Umum PP Gerakan Patriot Bangsa ini, sekarang sudah tampak jelas adanya indikasi dan sistematika kebangkitan Neo PKI di Indonesia. Ini, katanya, sebagai tindak lanjut pernyataan Ketua CC PKI Sudisman dalam Sidang Mahmilub 1967 yang menyatakan: "Jika saya mati, bukannya berarti PKI ikut mati. Tidak sama sekali tidak. Walaupun PKI sekarang sudah rusak berkeping-keping, saya tetap yakin ini hanya sementara. Dalam proses sejarah, nanti PKI tumbuh kembali. Sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman".


Alfian membeberkan, pembenahan konsep jalan baru DN Aidit (sudah dibunuh prajurit RPKAD/Kopassus di Klaten pada 1967) oleh Sudisman pada tahun 1969 diubah menjadi strategi organisasi tanpa bentuk (OTB). OTB adalah organisasi yang bergerak di bawah tanah dan muncul dalam dua model, yaitu desentralisasi mutlak dan sentralisasi situasional.
Menurut Alfian, berdasarkan hasil investigasinya, sejumlah organisasi massa, kalangan pemuda, pelajar dan mahasiswa telah lama disusupi kader-kader komunis. Namun di antara mereka ada yang melakukan pergerakan atau aksi bukan karena ideologi, tetapi karena motif uang. "Mereka mau bergerak karena dibayar," ujarnya. (Yudhiarma/Seno Atmodjo)

* * *

Rakyat Merdeka, 13 Juni 2006,

Budiman: Agustadi Bukan Prajurit Sejati

Jakarta, Rakyat Merdeka. Gara-gara melemparkan isu Partai Komunis Indonesia (PKI) telah menyusupi 150 anggota DPR, nama Pangdam Jaya Agustadi SP, tercoreng.

“Dia bukan prajurit sejati,” kata bekas Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) kepada Situs Berita Rakyat Merdekam siang ini (Selasa 13/6).
Menurutnya sebagai prajurit sejati, seharusnya Agustadi mengurusi anak buahnya agar menjadi prajurit profesional, bukan mengurusi politik.

Budiman menilai selama ini keterpurukan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kiprah para petinggi militer mengurusi politik. Semasa Orde Baru berkuasa, militer diajak oleh elit politik untuk memasuki wilayah politik, yang sebenarhya bukan urusannya.

“Urusan militer adalah menjaga keamanan dan pertahanan negara ini dari Sabang sampai Marauke. Bukan masuk ke wilayah politik seperti yang terjadi sekarang ini,” katanya.

Akibat militer bermain di wilayah politik, menurut dia menyebabkan kondisi Indonesia terseok-seok seperti sekarang ini. Sementara elit politik gemar menyeret militer untuk wilayah politik.

“Ya jadinya seperti itu,” kata Budiman yang saat ini aktif di Relawan Pejuang untuk Demokrasi (Repdem) yang merupakan underbow PDIP ini.

Untuk itu dia mendesak DPR untuk segera memanggil Agustadi untuk menanyakan langsung kepadanya apa motivasi dan maksud dia mengeluarkan pernyataan seperti itu. dry.

* * *

darwiniskandard <darwiniskandard@yahoo.com> , 12 Juni 2006

 

Alfian lupa bahwa yang diuntungkan dari pertarungan antara kelompok
Islam dengan kelompok Komunis adalah Faksi kanan Angkatan Darat yang
berpihak kepada Imperalis (Tidak semuanya AD kanan tetapi juga ada
yang revolusioner yang tetap setia kepada Bung Karno). Dari dahulu
yang dikambinghitamkan adalah kelompok Islam atau kelompok Komunis

.
Apabila ada bom yang meledak pasti dituduhkan kepada kelompok Islam
dan apabila ada demonstrasi pasti dituduh Komunis dalangnya, padahal
mungkin saja Faksi Kanan AD yang melakukannya untuk menjaga tuannya
(imperialis) dari ancaman kedua kelompok tersebut. Musuh kelompok
Islam dan kelompok Komunis sama yaitu Imperialis, kok ribut.

Sejarah Sarekat Islam dengan perpecahan antara SI Merah dan SI Putih jangan
dijadikan dendam sejarah anak cucu. SI Merah dan SI Putih
memperjuangkan masyarakat anti penindasan dan penghisapan, bedanya SI
Putih pakai baju (Islam) sedangkan SI Merah tidak pakai baju (Islam).
Kalau Alfian bangga menjadi orang antikomunis, ribka tjiptaning bangga
menjadi anak PKI, saya bangga menjadi anak Marhaen yang dari jaman
penindasan kolonialisme dan feodalisme sampai sekarang selalu anti
penindasan.

Saya bangga dilahirkan dari rahimnya bangsa pejuang,
bangsa Indonesia. Saya bangga menjadi orang antipenindas baik itu
kanan ataupun kiri. Bangsa Pejuang Tidak pernah berhenti berjuang

.* * *

Suara Karya, 12 Juni 2006

 

KOMUNIS


Alfian: Bangga Menjadi Antikomunis


JAKARTA (Suara Karya): Dosen Universitas HAMKA Jakarta Alfian Tanjung
menegaskan dirinya bangga menjadi orang antikomunis. Itu dia kemukakan
menanggapi anggota DPR Ribka Tjiptaning Proletariyati yang lantang
menyatakan bahwa dirinya bangga menjadi anak aktivis Partai Komunis
Indonesia (PKI).

Penegasan Alfian Tanjung itu dikemukakan saat mendampingi Panglima
Kodam Jaya Mayor Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo pada jumpa pers,
seusai acara serah terima jabatan Kepala Staf Kodam Jaya dari Brigjen
Pruyanto kepada Brigjen Darpito P, di Aula Sudiman, Makodam Jaya,
Jakarta, Sabtu siang.

Alfian Tanjung yang mengaku sebagai kader gerakan Islam, yang secara
ideologis tidak akan pernah bertemu dengan komunis, kembali
menguraikan upayanya untuk mengumpulkan data-data mengenai kegiatan
kader-kader komunis di berbagai daerah, terutama di Jawa Timur.

Ketika ditanya mengenai data-data yang dia peroleh, menurut Alfian,
yang paling nyata dan menjadi ikon adalah Ribka Tjitaning
Proletariyati yang telah meluncurkan bukunya pada awal Oktober 2002
dengan judul "Aku Bangga Jadi Anak PKI" dan pada pertengahan tahun
lalu dia meluncurkan buku kedua dengan judul "Anak PKI Menjadi Anggota
Parlemen".

Menurut Alfian, gerakan kader komunis Indonesia pada saat ini sudah
mencapai "stadium empat". "Saya melihat bahwa hal ini merupakan
kelicikan dan kelicinan cara bermain kader-kader komunis - PKI - sejak
dulu. Mereka menunggu sampai orang tidak berdaya dan kemudian baru
memukul mati lawan-lawannya," ujarnya, tegas.

Alfian menyadari bahwa apa yang dia kemukakan itu akan mendapat reaksi
negatif. "Saya katakan, siapapun yang ingin kembali membangkitkan
paham komunis di Indonesia, anda boleh menganggap sudah cukup di atas
angin. Tetapi, Anda akan berhadapan dengan orang-orang yang siap mati
untuk menghadapi kebangkitan anda," kata Alfian.

Ditegaskan pula bahwa kebangkitan komunis (di Indonesia) sedang
menunggu hari. Ini sangat kentara dengan munculnya buku-buku,
demonstrasi yang menggunakan lambang-lambang Palu Arit dan kaos-kaos
Palu Arit yang banyak dipakai mahasiswa di beberapa kampus. "Saya
pikir bukan persoalan simbul, tetapi persoalan akar kemengapaan
orang-orang itu muncul," katanya.

Alfian juga bersedia menyebutkan nama-nama kader komunis yang sekarang
duduk di DPR, antara lain HM Rusli yang dulu menjadi Ketua PRD kini
menjadi petinggi di PAN. Kemudian Yusuf Lakaseng, yang dahulu petinggi
PKI muda yang sekarang berada di PBR. Dalam masalah ini, Alfian
menyatakan, siap untuk menyebutkan orang-orang itu satu persatu,
asalkan mereka berkata jujur dalam permasalahan ini.

"Apabila Ribka Tjiptoning yang mewakili PDIP secara terang-terangan
menyatakan, bangga menjadi anak PKI. Maka saya menyatakan, bangga
menjadi antikomunis atau anti-PKI," kata Alfian. Dia mengatakan, kalau
memang harus ada pertarungan lagi, maka hal itu akan dilanjutkan.
"Masalahnya persoalan itu bukan urusan hari ini, karena negara kita
sedang menghadapi berbagai persoalan yang cukup banyak, multi krisis
yang harus ditangani. Intinya ingin saya katakan, hari ini adalah
lahan subur kebangkitan PKI," katanya lagi.

Alfian mengingatkan, pencabutan TAP MPRS Nomor XXV/1966 bukan
persoalan sepele. Itu merupakan kerangkeng keras yang dibangun dengan
tiga implikasi. Karena bila TAP di cabut, berarti PKI tidak salah.
Kalau PKI tidak salah, maka yang salah adalah TNI dan umat Islam.

"Jika TAP itu dicabut maka mereka (PKI - Red) punya hak untuk
rehabilitasi dan konpensasi. Artinya, pemerintah harus keluarkan uang
Rp 2,5 miliar kali 20 juta klaim anggota mereka. Dengan demikian PKI
juga boleh ikut pemilu 2009. Ini bukan bercanda," kata Alfian.

Dia mengingatkan, apabila tahun 1948 (tragedi Madiun) sudah
berdarah-darah, tahun 1965 (G30S) kembali berdarah-darah, apakah itu
harus terulang lagi. "Ancaman kebangkitan kembali PKI cukup serius,"
ujar Alfian. (M Senoatmodjo)

* * *


Rakyat Merdeka, 10 Juni 2006

Ribka Tjiptaning Minta Pangdam Jaya

Amankan Jakarta

Tuduhan PKI Mengalihkan Isu

 

Gara-gara menyebut ada 150 anak cucu Partai Komunis Indonesia (PKI) di DPR, Pangdam Jaya, Mayjend Agustiadi Susongko Purnomo diomelin PDI Perjuangan. Adalah Ribka Tjiptaning yang menilai langkah Pangdam Jaya yang mengungkit-ungkit PKI di DPR sebagai langkah untuk mengalihkan isu di tengah kegagalan pemerintah, terutama TNI/Polri dalam menangani berbagai kerusuhan dan aksi separatis di negara ini.

“Ngapain sih omongin soal itu. Memangnya sudah tidak ada kerjaan lagi. Sebahaya apakah sih anak cucu PKI di DPR, sehingga perlu disebut-sebut seperti itu?” Ribka yang juga menjabat Ketua Komisi IX DPR dari PDI Perjuangan ini. Dengan tegas, Ribka kembali menegaskan dirinya sebagai salah seorang anak keturunan PKI. “Kita di DPR ini karena undang-undang telah memperbolehkan anak cucu PKI untuk menjadi caleg,” ujarnya.

Penulis buku “Anak PKI Masuk Parlemen” ini mendesak agar Pangdam Jaya lebih berpikir jernih dan tidak buang energi untuk ngurusi anak cucu PKI. “Lebih bagus Pangdam Jaya amankan Jakarta dan jaga agar NKRI ini tidak dikuyo-kuyo separatis. Orang Jakarta saja belum merasa aman tinggal di Jakarta, ini kan tugasnya dia. Jadi, kalau orang Jakarta masih merasa takut, nggak usah mikirin hal-hal cere,” desaknya.

Anak buah Megawati ini juga menilai, munculnya pernyataan Pangdam Jaya soal anak cucu PKI membuktikan kalau selama ini diskriminasi terhadap anak cucu PKI masih berjalan. “Keadilan yang dirasakan anak cucu PKI agar bisa berpolitik dan berkehendak masih separuh hati. Belum tuntas dan bebas,” tegasnya. Kendati demikian, Ribka tidak membayangkan jika dalam waktu dekat ini pemerintah akan kembali memberangus anak cucu PKI.

“Kayaknya langkah itu tidak akan diambil. Tapi, kalau diskriminasi terhadap kami akan terus mereka lakukan,” katanya lagi. Lebih jauh Ribka berharap, tidak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran dari pihak manapun terhadap anak cucu PKI. “Kita kan nggak mungkin macem-macem. Ingat, kita nggak pernah minta NKRI porak-poranda. Justru kita tetap berharap NKRI tetap utuh di bumi pertiwi ini,” ungkapnya. RCH

---:::---